Bawaslu Ribut Soal Etika Bansos

Beranda Politik Bawaslu Ribut Soal Etika Bansos

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung bersama dengan beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota memang menemukan adanya indikasi atau dugaan penyalahgunaan bantuan penanganan Covid-19 yang secara etika politik tidak dapat dibenarkan. Pernyataan ini disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo.

”Mengapa demikian karena terdapat labelisasi, misalnya dari petahana ditempel foto dan dituliskan namanya walaupun juga disertakan logo atau lambang Pemerintah Daerah, atau non-petahana mencantumkan, foto atau gambar diri, nama, visi dan misi sebagai kemasan bantuan yang diberikan,” paparnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (17/5).

Kalau pun benar. Siapa saja kepala daerah itu dan calon lain yang diduga telah mempolitisasi Bansos? Menurut Iskarno, temuan yang sama sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bawaslu RI, karena memang bersifat hirarki.

”Tentunya sama dengan data yang ada di Bawaslu Provinsi Lampung, maka indikasi adanya dugaan politisasi di Lampung terdapat di beberapa wilayah Kabupaten/Kota,” imbuhnya.

Ini terjadi, kata Iskardo pada daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020, yaitu Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Pesawaran yang kecenderungannya dilakukan oleh petahana.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020.

Beberapa perubahan yang ada dalam Perpu tersebut yakni Perubahan Pasal 120 serta penambahan Pasal 122A dan 201A. Nah, jika benar ditemukan politisasi itu. Pasal mana yang dilanggar. Apa bunyinya dan apa sanksinya?

Iskardo mengatakan, Perppu No.2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1/2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hanya mengubah hal-hal yang terkait dengan penundaan tahapan Pilkada. Artinya, selain itu tetap sama sebagaimana bunyi UU Nomor 10 Tahun 2016.

”Untuk konteks saat ini memang belum ada pasal yang dilanggar, namun demikian, apabila suatu ketika tahapan sudah dimulai kembali dan pasangan calon sudah ditetapkan,” terang Iskardo yang dipertegas dalam pesan WhatsApp.

Beberapa Pasal akan diterapkan jika sudah masuk dalam tahapan. Beberapa pasal tersebut yakni Pasal 71. Pada poin pertama pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dalam kesempatan tersebut Iskardo pun juga menyertakan beberapa foto yang dinilai yang secara etika politik tidak dapat dibenarkan. Namun beberapa foto yang disampaikan, khususnya incumbent tidak ada ajakan atau pun penyampaian visi dan misi untuk menarik konstituen memilih calon kandidat itu.

Yang terlihat hanya foto kepala daerah, disertakan logo daerah setempat. Bahkan ada yang hanya sekadar nama tanpa foto yang disebut-sebut tidak dibenarkan itu (Cek foto di bawah ini).

Menanggapi hal ini, Dosen Hukum dan Tata Negara Universitas Lampung Yusdiyanto Alam menjelaskan, Bawaslu Provinsi, memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan. ”Memang benar tidak disebutkan secara eksplisit, dalam Undang-Undang Pilkada,” terangnya.

Tetapi, UU Pilkada Nomor 10/2016 Pasal 28 huruf (i) berbunyi, Bawaslu Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. ”Nah, salah satunya kita koneksikan ke UU 7/2017 Tentang Pemilu,” jelasnya.

Di sana ditemukan, bahwa tugas Bawaslu Provinsi menurut Pasal 97 ayat (c) mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi. Oleh karenanya, Bawaslu Provinsi Lampung dengan beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan beberapa upaya pencegahan pelanggaran.

Salah satunya mensosialisasikan Surat Bawaslu RI Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/ 04.2020 kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Hingga pada akhirnya, Gubernur Lampung mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 045.2/1431/01/2020 Tentang Larangan Bantuan sosial Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dipergunakan untuk kepentingan politik.

Poin lainnya, meminta keterangan kepala daerah setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terdistribusinya penyaluran bantuan sosial Covid-19.

”Ini dalam rangka memastikan bahwa prosesnya penyalurannya dilakukan secara benar (tepat waktu dan tepat sasaran) dan tanpa ada unsur politisasi untuk kepentingan tertentu,” jelasnya.

Terkait hirarki perundang-undangan, sambung doktor jebolan Universitas Padjajaran (Unpad) itu balik bertanya, dalam Pasal 7 UU No. 11 tahun 2012, apakah Surat Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 ada dalam jenjang peraturan?

”Jawabannya jelas. Bahwa Perppu No.2 tahun 2020, secara hirarki kedudukannya di bawah TAP MPR. Sementara surat sifatnya hanya administrasi. Di sini semua pembelajar peraturan tahu persis. Jika peraturan di atasnya berubah, maka peraturan di bawahnya akan mengikuti peraturan di atasnya,” urainya.

Yusdiyanto pun menjelaskan, dalam Pasal l22A ayat (1), menyatakan Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

”Coba dicek secara seksama. Dan tolong dilihat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur/bupati/walikota tahun 2020. Penundaan itu secara tegas dan jelas dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19,” urainya lagi.

Dan ini dipertegas dalam keputusan KPU tertanggal 21 Maret 2020, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur/walikota/bupati tahun 2020.

Artinya, muncul kesimpulan yang jelas mengarah pada keputusan sebelumnya. ”Pertama, surat ederan (SE) Bawaslu itu tidak lagi berlaku karena tahapan sudah ditunda sejak peraturan itu ditetapkan,” ungkapnya.

”Ditunda dalam hal ini karena terang dan jelas bahwa aktivitas dalam jadwal terhenti. Boleh dilaksanakan bila penundaan telah dicabut baik peraturan yang sama,” timpalnya.

Kedua, ada anggapan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 tahapan Pilkada dibagi menjadi dua, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

”Intinya tegas ya. Perppu No. 2/2020 dan Keputusan KPU tahapan dan penyelengaraan ditunda. Pertanyaannya dalam penundaan apakah penyelenggra boleh melaksanakan tahapan dan pengasawasan sesuai jadwal?” timpalnya.

Ketiga, lanjut Yudiyanto, dalam UU No 23 tahun 2014, kepala daerah merupakan penanggung jawab politik, karena dipilih dari proses politik. Secara sah tatanan, aturan dan kewenangan, diberikan oleh negara.

”Jadi, ini bukan persoalan kuda yang pake kacamata. Apalagi salah kaca mata. Sepertinya yang berkaca mata salah membaca. Salah memaknai apa yang tersurat dan telah ditegaskan,” terangnya.

Namun yang perlu diketahui bahwa setiap lembaga negara termasuk penyelengara pemilu bekerja menurut undang-undang. Untuk itu wajib diingatkan supaya mereka bekerja jangan melampaui batas kekuasaaan (Detournement de pouvoir) yang sudah ditentapkan.

”Harapannya dari penjelasan saya ini semua terang benerang. Jangan menggunakan model apel busuk, bagus di luar tapi busuk di dalam. Jangan bersayap-sayap. Ini aturan dibuat lurus, jelas. Maknanya juga terang,” tandas Yusdiyanto, seraya memberikan emote senyum lewat pesan WhatsApp yang diterima. (ful)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Jakarta Makamkan 100 Jenazah Pasien Covid-19 Setiap Hari

JAKARTA - DKI Jakarta saat ini harus memakamkan sekitar 100 jenazah per hari dengan prosedur tetap (protap) Covid-19."Kami memakamkan dengan protokol Covid-19 itu kurang...

Dinar Candy Lagi Cari Pacar Sewaan, Syaratnya Mudah dan Gajinya Ratusan Juta Sebulan

JAKARTA - Dinar Candy belum lama ini membuat publik terkejut. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dinar membagikan video sayembara untuk menjadi pacar sewaannya.Perempuan...

Jokowi Bakal Lantik Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri pada Rabu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya bakal melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo secara resmi sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (27/1)."Insya...

Kasus Suap RSU Kasih Bunda, KPK Limpahkan Berkas Penyuap Wali Kota Cimahi

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan perizinan proyek pembangunan RSU Kasih Bunda di Kota...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News