JAKARTA - Sinkronisasi data penerima bantuan sosial (bansos) dan bantuan tunai langsung (BLT) harus segera diselesaikan. Sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat segera terselesaikan. Terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksi agar bantuan selesai sebelum Lebaran 2020.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta agar seluruh kepala daerah mempercepat sinkronisasi data penerima BLT dan bansos. Sehingga penyaluran dapat segera diselesaikan.
"Saya harap seluruh kepala daerah melakukan percepatan sinkronisasi data yang sudah disetor agar ada percepatan penyaluran BLT desa," ujarnya, Jumat (8/5).
Dijelaskannya, sebagai wujud komitmen perhatian presiden terhadap rakyat, maka dana desa diperintahkan untuk direalokasi jadi BLT.
Sasaran BLT dana desa adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena COVID-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah.
"Jadi mereka yang belum dapat PKH, program pangan non tunai, itu sasaran penerima BLT dana desa. Selain itu, keluarga yang memiliki kerentanan, keluarga sakit kronis, juga masuk sebagai faktor penerima," ujarnya.
Ditegaskannya, pendataan penerima BLT dilakukan oleh relawan desa yang dibentuk kepala desa dan diketuai langsung oleh kepala desa. Basis pendataan dilakukan melalui RT dan diupayakan pendataan dilakukan oleh tiga orang relawan desa.
"Karena ini pendataan baru, keluarga miskin karena kehilangan mata pencaharian ini butuh pendefinisian miskin. Nah, jadi indikatornya karena kehilangan mata pencaharian. Pendataan oleh 3 orang agar ada kesepahaman lebih dari 1 orang bahwa keluarga itu miskin," jelasnya.
Tahap selanjutnya, data dari tingkat RT dibawa ke forum musyawarah desa khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi. Ini penting agar tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak diajak dalam membahas dan memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan.
"Setelah disepakati di musyawarah desa khusus, maka akan ditetapkan oleh kepala desa. Hal ini juga sebagai ruang agar kepala desa tidak jadi tumpuan kesalahan apabila data tidak akurat," ujarnya.
Setelah selesai di tingkat desa data dibawa ke tingkat kabupaten untuk sinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Mendes menekankan, sinkronisasi ini lah yang perlu dipercepat oleh seluruh kepala daerah.
"Saya harap dukungan kepala daerah, bupati/walikota agar data masuk segera diselesaikan," katanya.
Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan, Presiden Jokowi telah memerintahkan penyaluran bansos COVID-19 harus dituntaskan sebelum Lebaran 2020 sehingga warga dapat merayakan Idul Fitri 1441 H.
"Perintah Presiden agar tahapan ketiga ini untuk penyaluran bansos tunai dan bansos sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri," katanya.
Dijelaskan Juliari ada 4 jenis bansos yang dikelola pihaknya saat ini. Dua bersifat reguler atau sudah biasa diberikan sebelumnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat dengan besaran manfaat berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima.
