BENGKULU - Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran pemerintah daerah mendapat pengawasan ketat dari Bawaslu Provinsi Bengkulu. Jelang pilkada serentak ini, pergerakan ASN rawan terlibat kampanye politik.
“Setiap ASN/PNS di lingkungan manapun akan menjadi pusat perhatian kita. ASN ini sangat rawan terlibat dalam politik praktis menjelang pelaksanaan Pilkada,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap, M.Si.
Dijelaskan Parsa, sejak awal Bawaslu sudah menyampaikan kepada instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah agar pegawainya tetap pada posisi netral.
BACA JUGA: Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik di Tengah Covid-19
“Kita terus mengingatkan bahwa pegawai harus netral, tidak ada memihak kepada siapapun. Apalagi larangan itu sudah jelas dalam aturannya,” terangnya.Parsa juga meminta fasilitas negara tidak dipakai untuk kepentingan politik atau kegiatan mengarah kampanye terselubung.
“Soal fasilitas negara yang diawasi tidak hanya berupa kendaraan dinas saja, akan tetapi perkantoran dan rumah dinas juga menjadi pengawasan kita. Fasilitas negara dilarang untuk tempat kampanye politik apapun,” tutupnya.(new)
