JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menegaskan Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan ujung tombak pendataan warga penerima bantuan langsung tunai (BLT). Pemda yang bertanggungjawab atas data tersebut.
"Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan/desa, diserahkan full ke daerah. Kami tidak mengatur hal tersebut supaya nanti tidak kacau," ujarnya, Senin (27/4).
Dia mengerti jika dalam pendataan masih ada warga yang terlewat atau tak menerima bantuan. Untuk itu, dia kembali menyerahkan mekanisme penyelesaiannya ke pemda.
"Sudah pasti ada yang tidak menerima (bansos). Makanya penyelesaiannya silakan pemda atur," ujar dia.
Dia menekankan sejatinya pendataan dana lokasi bansos dapat dibicarakan antarwarga dan dipimpin ketua RW atau kepala desa.
"Rakyat kita kan punya semangat gotong-royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga. Adat kita sudah seperti itu," ujar dia.
Selain itu, dia juga meminta Pemda melaporkan warga penerima bantuan sosial tunai di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kami memberikan keleluasaan kepada seluruh pemda, tidak harus mengambil semua dari DTKS. Pemda silakan berikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada di DTKS," ujarnya.
Ditegaskannya, Pemda merupakan pihak yang paling mengerti dan memahami daerahnya. Oleh karena itu pemerintah pusat tidak memaksa pemda menggunakan data dari DTKS saja.
"Pemda tidak perlu khawatir adanya tumpang tindih jika akan menyalurkan bansos yang berasal dari APBD," katanya.
Mensos menekankan pemerintah pusat hanya mengatur bansos yang berasal dari APBN, agar dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel.
Juliari juga mengatakan penyaluran bantuan sosial sembako kepada 1,2 juta keluarga di wilayah DKI Jakarta untuk tahap I akan selesai pada 5 Mei 2020.
"Bansos sembako sudah berjalan sejak Senin (20/4) lalu, seminggu lalu, untuk 1,2 juta keluarga di Jakarta. Kami harapkan tanggal 4 atau 5 Mei tahap pertama sudah selesai dan dilanjutkan tahap kedua," ujarnya.
Di sisi lain Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan jajaran Binmas dibantu Babinsa dan Pemda akan kembali menyisir warga yang tidak terdata mendapatkan bantuan sosial.
"Mekanisme pendataan mengerahkan Binmas bersama Babinsa dan Pemda door to door," katanya.
