Soal IKN, Luhut-Basuki Beda Penjelasan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan Uni Emirat Arab (UEA) masih terus membahas struktur Sovereign Wealth Fund (SWF) meski kelanjutan memgenai pembangunan ibu kota baru belum jelas.

Dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi V DPR RI, Luhut menjelaskan komunikasinya dengan Menteri Energi UEA Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui. ”Dia (Suhail) tanya lagi, Pak Luhut, ini ibu kota baru, SWF jalan nggak?. Saya bilang, Jalan saja. Karena SWF itu bukan hanya untuk ibu kota saja tapi juga untuk infrastruktur. Hanya saya bilang ke dia, kami masih konsentrasi penuh pada Covid-19,” terang Luhut, Selasa (21/3).

Luhut menambahkan, Menteri Suhail sendiri memaklumi bahwa pemerintah Indonesia tengah sibuk menangani wabah virus corona jenis baru itu. Namun, lanjut Luhut, Menteri Suhail mengatakan bahwa pembicaraan tetap harus dilanjutkan lantaran dipastikan akan ada perubahan struktur bisnis di dunia setelah merebaknya Covid-19. ”Karena itu banyak sekali memang nanti yang diceritakan dia lagi. Oleh karena itu nanti semua kita kerjakan,” katanya tanpa merinci rencana lanjutan pembangunan ibu kota negara.

BACA JUGA: Dampak Covid-19, Model dan Presenter Ini Kehilangan Job Roadshow

SWF sendiri merupakan pooling (kolam) dana-dana investasi dari berbagai negara yang akan dibentuk pemerintah Indonesia. Dana yang terkumpul dalam SWF nantinya bisa disalurkan untuk kepentingan pembangunan, termasuk infrastruktur hingga ibu kota baru.

Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada satu pun kegiatan terkait ibukota negara baru (IKN) pada tahun ini selama pandemi Covid-2019. ”Terkait IKN, saya kira bapak ibu sekalian yang menyetujui anggaran PUPR tahun 2020, tidak ada satu pun kegiatan terkait IKN di tahun ini,” ujar Menteri Basuki.

Menurutnya, tidak ada satu pun kegiatan terkait ibukota negara baru pada tahun ini karena memang payung hukum dan undang-undangnya belum ada, sehingga Kementerian PUPR tidak mengalokasikannya. Basuki menjelaskan bahwa keberadaan perangkat lunak atau software terkait ibukota negara baru hanyalah untuk mempersiapkan gagasan-gagasan, bukan desain ibukota. ”Kalau ada software-software, ini hanya untuk persiapan misalnya gagasan-gagasan bagaimana kalau memang IKN nanti jadi kita punya gagasannya, bukan desainnya,” katanya.

Ya, dalam kondisi saat ini Pemerintah tidak mungkin mengucurkan anggaran untuk IKN. Ini setelah terjadi pengurangan anggaran terhadap sejumlah kementerian dan lembaga demi penanganan pandemi Covid-19 termasuk di dalamnya KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung.

Pengurangan anggaran ini ditegaskan Presiden Jokowi dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 pasal 1 ayat 1 menyebutkan Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

BACA JUGA: Said Didu Bilang Erick Thohir Jadikan BUMN sebagai Tempat ‘Penampungan’

”Ini merupakan respon pemerintah dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020,” terang Presiden dalam rilis yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN).

Presiden juga menegaskan, komitmen anggaran ini merujuk pada Perpres Nomor 54/2020. Pada pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 disebutkan anggaran pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp1.760 triliun sedangkan anggaran belanja negara diperkirakan sebesar Rp2.613 triliun.

Pada anggaran tersebut, pemerintah akan menyalurkan bantuan (bansos) sosial tambahan berbentuk sembilan bahan pokok (sembako) senilai Rp600 ribu per bulan untuk masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan juga bansos tunai untuk masyarakat di luar Jabodetabek, sebagai stimulus untuk mengurangi tekanan sosial ekonomi dari pandemi Covid-19.

”Kebijakan pemerintah pusat berupa bansos berbentuk sembako ini akan diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta Kepala Keluarga di DKI Jakarta, sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp2,2 triliun,” terang Presiden.

Presiden memberikan perhatian bagi masyarakat lapisan bawah, sopir bus atau truk hingga kenek. ”Polri akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti Program Kartu PraKerja, namanya Program Keselamatan oleh Polri,” jelasnya.

Program itu mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan, dengan target 197.000 pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kenek. Dalam program itu, kepada para target akan diberikan insentif Rp600.000 per bulan selama tiga bulan dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp360 miliar.

BACA JUGA: Peserta Ijtima Gowa Asal Temanggung Jalani Rapid Test

Sementara untuk penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada 10 juta keluarga dengan total anggaran Rp37,4 triliun. Kemudian Kartu Sembako juga diberikan kepada 20 juta penerima dengan besaran Rp200.000 per bulan dengan total anggaran Rp43, 6 triliun.

Sedangkan Kartu Pra-Kerja dengan anggaran Rp20 triliun diberikan kepada 5,6 juta orang pasca pelatihan selama empat bulan, serta kebijakan pembebasan tarif listrik bagi pelanggan 450 Va dan diskon bagi pelanggan listrik 900 Va. Sedangkan untuk warga di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan tunai kepada 9 juta kepala keluarga yang tidak menerima PKH dan bantuan sembako.

Pengamat Hukum dan Tata Negara Yusdiyanto Alam mengatakan, pembelahan postur APBN 2020 sudah sangat wajar. ”Ya kalau selama ini hanya pemerintah lewat Menkeu Sri Mulyani yang menyuarakan kecemasan, kini semua dipanggil untuk peduli. Masalahnya, negara dan bangsa ini harus menemukan jalan keluar yang bisa meminimalisasi ekses resesi ekonomi,” jelasnya.

Negara-negara dengan perekonomian yang maju dan kuat sudah coba merespons resesi. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, misalnya, sudah berinisiatif dengan beberapa paket kebijakan stimulus ekonomi. ”Indonesia pun sudah menempuh inisiatif yang sama. Pemerintah berencana menerbitkan obligasi khusus, yang hasilnya akan disalurkan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap mampu bertahan dan menciptakan lapangan kerja,” papar Yusdiyanto.

BACA JUGA: WNI Positif Corona di Luar Negeri Capai 473 Orang

Nah dengan menyelenggarakan program padat karya tunai untuk memberi penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19. Akan ada beragam program padat karya, termasuk memproduksi masker, disinfektan, dan berbagai keperluan untuk menangani wabah Covid-19.