COVID-19 Serang TNI

JAKARTA - Lingkungan TNI juga tak luput dari serangan Virus Corona (COVID-19). Hingga saat ini, ada 1.187 kasus terjadi di TNI. Sebanyak 55 orang positif terinfeksi virus tersebut. Bahkan 15 di antaranya meninggal dunia.

"Dari data yang ada di Mabes TNI, ada 1.187 kasus terkait COVID-19, jumlah yang positif ada 55 orang," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR yang berlangsung secara virtual, di Jakarta, Rabu (15/4).

Di lingkungan TNI jumlah Pasien Dalam Pemantauan (PDP) sebanyak 190 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) 873 orang. Selain itu, ada 54 orang sembuh. Sementara yang meninggal dunia 15 orang. "Setiap hari datanya diperbaharui terkait dengan perkembangan yang terinfeksi COVID-19," imbuh mantan KSAU ini.

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menjelaskan di lingkungan TNI AD, ada 463 orang yang dirawat terkait COVID-19. Jumlah itu terdiri dari 285 militer aktif dan 178 PNS. "Jumlah yang meninggal ada empat orang. Satu TNI aktif dan tiga orang PNS. Dari yang meninggal itu, ada dua orang tenaga medis," jelas Andika.

Hal senada disampaikan KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji. Menurutnya, di TNI AL ada 20 orang positif COVID-19. Untuk status ODP sebanyak 97 orang dan PDP 32 orang. "Yang meninggal dunia dari tim TNI AL aktif ada satu dokter, purnawirawan lima, dan keluarga besar tiga orang," jelas Siwi.

KSAU Marsekal Yuyu Sutisna juga menjabarkan data penyebaran COVID-19 di lingkungan TNI AU. Sebanyak 346 anggotanya berstatus ODP. Mereka berasal dari militer aktif, PNS dan keluarganya. Menurut Yuyu, sebanyak 23 orang lainnya berstatus PDP. "Yang positif terjangkit virus Corona berjumlah 25 orang. Yakni dari militer, satu orang PNS, dan delapan orang dari keluarga. Dari jumlah kasus positif, yang meninggal dua anggota militer aktif dan dua orang sembuh," papar Yuyu.

Meski tidak sedikti anggota TNI yang terpapar Corona, Panglima TNI menegaskan prajurit TNI tetap disiagakan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Terutama untuk menjaga jalur tikus atau pintu tidak resmi kedua negara di tengah pandemi COVID-19. "Sebagai contoh dari seluruh perbatasan di Kalimantan. Ada ribuan jalur tikus dan jalur resmi dijaga oleh TNI dan tentara Diraja Malaysia," terang Hadi.

Dia menjelaskan, Tentara Diraja Malaysia pada tiga hari lalu telah ditarik dari pos-pos gabungan yang ada di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Sebab, negara tersebut memberlakukan lockdown.

Namun, Hadi tetap memerintahkan prajurit TNI tetap menjaga pos-pos gabungan dan pos yang ada di jalur-jalur tidak resmi. "Dari data yang diterima, setiap hari ada juga para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang melalui jalan-jalan tikus," imbuhnya.

Dia menilai jalan tikus tersebut dimanfaatkan PMI dari Malaysia masuk ke Indonesia. Sehingga personel TNI disiagakan untuk menjaga ribuan jalur tersebut. Para PMI yang masuk ke wilayah Indonesia lewat jalur tikus diamankan untuk dilakukan pengecekan kesehatan. "Mereka dilakukan screening untuk ditentukan tindakan apakah harus diisolasi atau diizinkan kembali ke kampung halamannya sambil melaksanakan isolasi mandiri," tuturnya.

Tak hanya itu. Hampir setiap hari pesawat TNI mengantar alat pelindung diri (APD) ke seluruh Indonesia. Hingga saat ini TNI masih menyimpan kurang lebih 100.000 APD di Gudang Merpati, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. "Sewaktu-waktu apabila diperlukan, kami akan langsung mengirim sesuai permintaan. Ini yang mengatur Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19. Namun biasanya tembusan langsung ke Asisten Operasional (Asops) Panglima TNI, kemudian baru dilaporkan ke Gugus Tugas," ucap Hadi.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut Cholil Qoumas merasa saat ini Indonesia tidak mempunyai otoritas kesehatan yang kokoh. Menurut Yaqut, otoritas kesehatan kokoh bisa diukur dari empat hal. Yakni staf, kedua peralatan, bangunan dan sistem prosedur operasional (SOP) medis yang memadai.

Menurutnya, ada tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 mengeluh kekurangan APD dan ventilator di rumah sakit rujukan COVID-19. Begitu pula, ada pasien yang ditolak masuk ke RS rujukan di daerah. Alasannya rumah sakit tersebut kurang memiliki fasilitas medis untuk menangani COVID-19.

"Ini adalah bukti kurang memadainya staf, stuf, dan struktur yang dimiliki Indonesia. Kemudian, ada jenazah korban COVID-19 yang ditolak masyarakat, juga sebagai bukti kurangnya SOP yang diterapkan. Tolong hal ini harus dibenahi agar Indonesia dipandang memiliki otoritas kesehatan yang kokoh dalam mempercepat penanganan COVID-19," paparnya.(rh/fin)