Bansos Terdampak Covid Belum Ada yang Cair

PURWOKERTO - Bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bagi warga miskin di Banyumas terdampak Covid-19 belum ada yang cair sampai kemarin, Senin (13/4).

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinsospermades Kabupaten Banyumas, Lili Mujianto S.Sos mengatakan, Dinsospermades Banyumas telah mengusulkan sebanyak 125.000 kepala keluarga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan 77.000 kepala keluarga non DTKS kepada pemerintah pusat dengan sumber dana dari APBN.

Usulan kepada Pemerintah Provinsi Jateng, Dinsospermades Banyumas juga telah mengusulkan 88.000 kepala keluarga non DTKS.

"Sementara sumber bansos APBD Pemkab Banyumas sendiri, dari kuota 300 kepala keluarga non DTKS untuk setiap desa/kelurahan, sampai hari ini (Senin, red) data yang masuk dari 331 desa/kelurahan baru 88.000 kepala keluarga dari 99.300 kepala keluarga," katanya ketika ditemui Radarmas, Senin (13/4).

Lili memastikan terkait belum terpenuhinya kuota penerima bansos dari Pemkab Banyumas, pihaknya telah berkoordinasi dengan desa melalui kecamatan agar segera menyetorkan data kepala keluarga non DTKS yang terdampak Covid-19 paling lambat Senin (13/4).

"Batas waktu penyetoran data mundur lagi. Hari ini (Senin, red) terakhir. Setelah terpenuhi pun itu baru data mentah yang harus kami olah dan cek kembali," terang dia.Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Wahyu Budi Saptono mengatakan, anggaran untuk penanganan covid-19 sudah masuk dalam tahap kedua.

"Pada tahap pertama Pemkab Banyumas menyediakan anggaran sebanyak Rp 3,8 miliar yang berasal dari pos belanja tidak terduga (BTT). Itu sudah selesai, habis," katanya.Sementara itu, pada tahap kedua ini, Pemkab Banyumas menyiapkan anggaran sekitar Rp 50 miliar.

"Ini tahap kedua, sekitar Rp 50 miliar, ini baru mulai hari ini pencairan," terangnya.Pihaknya mengatakan, anggaran pada tahap kedua ini diambil dari berbagai sumber pendanaan.

"Itu diambil dari perjalanan dinas potong 60 persen, proyek fisik kita lakukan penundaan, pelatihan dan rapat itu kita hilangkan semua," ujarnya.

Sedangkan untuk bantuan - bantuan sosial, pihaknya mengaku sedang merancang anggaran ditahap ketiga.

"Untuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial, sedang kita perhitungkan lagi, itu akan masuk tahap 3. Masih belum ada nominalnya, harus motong anggaran lagi," tandasnya.Pihaknya berharap, pandemi covid-19 dapat segera berakhir dan masyarakat bisa kembali beraktifitas secara normal. (mhd)