Fadli Zon ke Sri Mulyani: Harusnya Malu Terbitkan Surat Utang Global

JAKARTA- Anggota DPR RI Fadli Zon mengaku heran mendengar pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peluncuran global bond atau surat utang global dengan rasa bangga. Padahal kata Fadli Zon, hal itu bukan sebuah prestasi.

"Saya sungguh tak habis pikir mendengar pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menarasikan peluncuran global bond, atau surat utang global dengan nada penuh kebanggaan." Kata Fadli Zon melalui rilisnya, Ahad (12/4).

Menurut dia, utang memang bukan aib. Namun, semakin besar utang pemerintah, para pejabat publik seharusnya memperbesar rasa malu, bukannya menebar kebanggaan.

Kata dia, utang senilai US$4,3 miliar atau Rp68,8 triliun (kurs Rp16 ribu) berdenominasi dolar Amerika Serikat yang baru saja diterbitkan Pemerintah merupakan rekor ‘sovereign bond’ terbesar dalam sejarah Republik Indonesia.

Sovereign bond adalah obligasi, atau surat utang, yg diterbitkan pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang asing.

"Kenyataan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yg menerbitkan sovereign bond di tengah pandemi Covid-19, sama sekali tidak menunjukkan kehebatan. Malah sebaliknya, menunjukkan betapa ringkihnya perekonomian kita." Ujar dia.

"Begitu rapuhnya ekonomi kita, sehingga meskipun krisis baru saja dimulai, kita sudah membutuhkan suntikan utang dalam jumlah besar. Sekali lagi, tak sepatutnya hal semacam itu diceritakan sbg sebuah kebanggaan, apalagi prestasi." Sambungnya.

Fadli Zon mengatakan, sebelum menghadapi pandemi, merujuk kepada APBN 2020, Pemerintah membutuhkan utang baru setidaknya Rp351,9 triliun untuk menutup defisit. Pada saat bersamaan, Pemerintah juga harus melunasi utang jatuh tempo sebesar Rp389,98 triliun.

"Artinya, pada tahun ini Pemerintah membutuhkan utang sebesar Rp741,84 triliun untuk kebutuhan pembiyaan (financing need). Itu adalah perhitungan sebelum adanya pandemi," katanya.

Sebagian besar kebutuhan pembiayaan tersebut, lanjut Fadli Zon akan dipenuhi dgn penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), alias surat utang. Bentuknya berupa SUN (Surat Utang Negara) maupun SBSN (Surat Berharga Syariah Negara, atau Sukuk). Denominasinya bisa Rupiah, ataupun valuta asing (USD, Yen, Euro)

"Dalam catatan saya sepanjang Kuartal I 2020, realisasi penerbitan SBN mencapai Rp243,83 triliun, alias sekitar 33,15 persen dari target penerbitan SBN tahun ini. Tapi, sekali lagi, itu adalah angka-angka sebelum memperhitungkan efek krisis Covid-19." Katanya.

"Di Kuartal II ini, melalui Pandemic Bond, Pemerintah menargetkan bisa memperoleh Rp449,9 triliun. Artinya, jumlah utang kita akan terus membengkak. Dengan memperhitungkan nilai tukar Rupiah dan inflasi, diperkirakan pada akhir 2020 jumlah utang kita bisa mencapai Rp6.157 triliun," sambungnya.

Dia menilai, jika negara mengendalikan inflasi di bawah 5 persen, tahun ini PDB (Produk Domestik Bruto) diperkirakan akan berada di kisaran Rp16.300 triliun. Dengan demikian, rasio utang Pemerintah terhadap PDB di akhir tahun akan berada di kisaran 36 persen hingga 38 persen.

Sebagai catatan, dia menekankan, itu masih belum memakai skenario terburuk. Jika menggunakan skenario terburuk, rasionya bisa lebih besar lagi.

"Jadi, peningkatan jumlah utang sama sekali bukanlah prestasi. Selain itu, jangan bohongi rakyat seolah-olah rasio utang kita masih aman. Pemerintah selalu berdalih rasio utang kita terhadap PDB tetap aman, karena masih di bawah 60 persen." Ujarnya. (dal/fin).