CIREBON - WilayahIII Cirebon (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) kini menghadapi persoalan serius dengan pulangnya para perantau. Apalagi mereka yang datang dari daerah dengan zona merah Covid-19. Di Majalengka misalnya, hingga kemarin sedikitnya sudah 19 ribu perantau pulang kampung.Jumlah Orang Dalam Pantauan (ODP) maupun Orang Dengan Risiko (ODR) pun akan terus bertambah.
Data dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kabupaten Majalengka, hingga Selasa (7/4) tercatat jumlah ODP yang semula 270 jiwa kini naik menjadi 285 jiwa. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tetap berjumlah 2 jiwa, termasuk pasien positif Covid-19 hanya berjumlah 1 jiwa.
Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Majalengka H Alimuddin SSos MM MMKes menyebutkan per kemarin jumlah ODP naik dari 270 orang menjadi 285 orang.“Ada kenaikan hingga 15 orang. Apalagi kondisi perantau asal Majalengka diprediksi masih akan terus bertambah. Karena data terakhir jumlah pemudik masuk ke Majalengka sudah mencapai 19 ribu lebih,” ujarnya.
Menurut Alimuddin, jumlah ODP akan terus bertambah seiring masih adanya rincian sebanyak 191 orang masih dalam pemantauan dan sisanya 94 orang selesai dipantau. Dilihat dari usia ODP cukup beragam, mulai dari remaja hingga dewasa.Sedangkan PDP maupun pasien positif tidak ada penambahan dengan jumlah yang sama.
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk mencegah perkembangan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Majalengka. Khususnya bagi para perantau, diimbau agar tak pulang kampung. “Kalau memaksa pulang berarti harus cek kesehatannya terlebih dahulu. Bagi warga Majalengka juga disarankan tidak keluar rumah kecuali sangat penting. Hindari tempat-tempat yang berpotensi menjadi penyeb penularan virus,” imbuhnya.
Tak hanya itu, setiap masyarakat tetap menggunakan masker dan menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dan sabun dengan air mengalir. “Serta sedia tisu kering. Hindari juga jabat tangan dan interaksi sentuhan,” pesannya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Majalengka Drs H Eman Suherman MM mengatakan sesuai protokol kesehatan maka para pemudik, baik dari luar negeri atau dari kota-kota di Indonesia, terutama dari daerah merah Covid-19, maka akan menjadi ODP jika memaksa pulang kampung halaman.
“Sudah dibuat posko di pintu-pintu masuk Majalengka. Ketika mereka datang langsung diidentifikasi. Dicek dengan teliti identitasnya, kemudian cek suhu tubuh dan sekaligus diberikan sosialisasi agar mereka bisa ikut secara bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19,” kata sekda.
Sementara itu, Kabupaten Indramayu dikenal sebagai daerah pengekspor TKI atau kini dikenal dengan sebutan PMI (pekerja migran Indonesia). Rata-rata ke Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong, dan sejumlah negara lainnya. Menjalang puasa dan lebaran, biasanya banyak yang pulang ke Indramayu. Terkait wabah pandemik covid-19, Pemkab Indramayu pun akan melakukan langkah antisipasi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Dra Hj Sri Wulaningsih SE Akt mengatakan rata-rata setiap bulan ada 800-1.000 PMI yang pulang ke kampung halaman. Khusus menjelang puasa dan lebaran, diprediksi 2.000 PMI akan pulang ke Indramayu.Dikatakan, dari jumlah tersebut paling banyak berasal dari wilayah Kecamatan Juntinyuat dan Sliyeg.
Persyaratan PMI yang pulang sudah harus diperksa di bandara dan disemprot disinfektan. “PMI yang pulang kebanyakan untuk menghindari problem covid-18 di negara tempat kerja. Selain itu juga banyak yang sudah habis kontrak,” jelas Wulan, kemarin.
Dia menembahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kecamatan dan desa. “Kami sudah koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk ikut melakukan pengawasan, agar PMI yang pulang dikarantina di rumah atau tidak boleh keluar dulu selama 14 hari lamanya,” tuturnya.
Sementara itu Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu dr Deden Boni Koswara mengatakan berdasarkan data yang ada PMI yang datang tercatat pulang dari Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Hongkong. Tidak ada pemeriksaan terhadap mereka di negara asal. “Kami sudah sampaikan dalam rapat ke BNP2TKI agar kami bisa minta data PMI yang mau pulang, supaya kami persiapkan untuk skrining awal saat masuk Indramayu,” tegasnya.
Deden juga tak henti-hentinya memberikan imbauan kepada masyarakat terkait Covid-19. Menurutnya, selama ini imbauan untuk social distancing maupun physical distancing belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. “Mereka menganggap biasa soal penyebaran Covid-19. Dibutuhkan pendekatan oleh seluruh elemen masyarakat, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, relawan dan ormas, agar masyarakat sadar,” tandasnya.
Plt Bupati Indramayu H Taufik Hidayat SH MSi sudah melarang masyarakat Indramayu untuk mudik pada tahun ini, terkait risiko wabah Covid-19. “Barang siapa memaksa mudik maka akan langsung berstatus orang dalam pemantauan (ODP). Artinya, orang tersebut harus isolasi selama 14 hari,” tegas Taufik.
