JAKARTA – Pelibatan TNI dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat maupun daerah diperlukan dalam menekan pandemi Virus Corona (Covid-19). TNI memiliki garis komando yang begitu tertata, disiplin dan mampu bekerja tuntas dalam sisi apa pun. TNI pun memiliki infrastruktur yang komplet.

”Kalau PSBB ini diserahkan TNI, beres. TNI mampu menerapkan pola displin, dan pendekatan yang begitu luna ke masyarakat. Konsepnya tertata, dan disegani oleh masyarakat. Saya yakin, ini beres. Mereka (TNI, red) bukan hanya terlatih dalam hal pengamanan kebijakan, TNI terlatih dalam satu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” papar Eksponen 98 Mahendra Utama, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (7/4).

Mantan aktivis PRD ini, konteks penanganan Covid-19 harus bersifat menyeluruh dan serentak. Satu komando pada konsep pencegahan, penanganan serta penanganan medis dengan sekala besar pun, TNI sudah teruji. ”Nyaris setiap operasi, TNI memenangkannya. Kami berharap, pelibatan penuh TNI untuk dioptimalkan. Saya yakin, semua komponen akan bergerak jika TNI turun tangan secara dominan,” jelasnya.

BACA JUGA: SE Kapolri Jangan Timbulkan Ketegangan Sosial Baru

Selain garis komando, infrastruktur yang komplit serta memiliki tugas OMSP. TNI cermat dalam menghitung situasi. ”Kami meyakini Pak Presiden memahami posisi genting ini. Optimalkan segera TNI, jangan sampai konteks kebutuhan yang mendesak ini, ditunggani secara politis,” ujarnya.

Mantan Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Gubernur Lampung itu menambahkan, dalam konteks PSBB, TNI bisa bekerja optimal untuk membantu Pemda dalam pelaksanaannya. ”PSBB jelas ada pembatasan, ada skat berskala baik kegiatan sosial dan keagamaan. TNI bisa masuk pada rambu-rambu yang ada. Karena struktur yang dimilikinya hingga ke level Babinsa,” urainya.

Terlebih di Jakarta, kerumunan bisa terjadi di mana-mana. Bisa di warung makan, di kafe, acara sosial, pasar, atau orang-orang yang sekadar nongkrong. ”Jika nanti Pemprov DKI Jakarta melarang hal semacam itu dalam penerapan PSBB, TNI bisa membantu memastikan hal tersebut terlaksana. Sama halnya dengan daerah,” papar Mahe—sapaan akrab mantan Staf Ahli Gubernur Lampung itu.

BACA JUGA: Tenang, THR dan Gaji ke-13 Segera Cair

Wabah virus Corona, punya efek kuat dalam menghancurkan segala sendi. ”Soal ekonomi itu sudah bisa. Lebih dari 201 negara mengalami ini. Wabah ini Berpotensi melenyapkan eksistensi sebuah bangsa. Dalam logika seperti itulah TNI harus terlibat penuh secara profesional, karena TNI memiliki fungsi pertahanan,” pungkasnya.

Sementara itu kabar baik pun disampaikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam data yang diterima Fajar Indonesia Network tercatat jumlah donasi dari masyarakat yang terkumpul hingga Selasa (7/4) mencapai Rp83 miliar. Dana ini rencananya akan digunakan untuk penanganan wabah virus corona jenis baru. ”Kami sudah menerima dari seluruh lapisan masyarakat dalam membantu sesama,” terang Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB.

Data dari Gugus Tugas Covid-19 merinci total dana itu dikumpulkan melalui rekening dalam negeri mencapai Rp27,9 miliar dan donasi sebanyak Rp55 miliar. Selain itu, juga ada donasi tambahan yang masuk melalui rekening luar negeri mencapai Rp121,1 juta sehingga total donasi mencapai sekitar Rp83 miliar.

Pemerintah, lanjut dia, mengapresiasi peran dukungan masyarakat itu karena upaya melawan Covid-19 bukan berjalan sendiri tapi diperlukan peran serta masyarakat termasuk dalam upaya mencegah penyebaran virus corona baru itu. Selain dukungan dalam bentuk dana, Gugus Tugas juga mencatat jumlah relawan hingga saat ini mencapai 17.616 orang terdiri dari relawan medis mencapai 3.326 orang dan nonmedis mencapai 14.290 orang.

Sebelumnya, pemerintah menambah belanja dan pembiayan di APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan dalam penanganan pandemic Covid-19. Rinciannya, sebanyak Rp75 triliun untuk anggaran kesehatan, kemudian Rp110 triliun untuk perlindungan sosial. Kemudian, sebanyak Rp75,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.

Program pemulihan ekonomi nasional ini meliputi restrukturisasi kredit dan penjaminan pembiayaan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah. Adanya tambahan belanja negara untuk penanganan Covid-19 itu menambah defisit APBN 2020 diperkirakan mencapai 5,07 persen.

BACA JUGA: Sebut Luhut Hanya Pikir Uang, Said Didu Kirim Surat Klarifikasi

Nah, untuk menutupi kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah akan menggunakan dana yang berasal dari realokasi anggaran kementerian/lembaga, sisa anggaran lebih, dana abadi, dana yang disimpan di badan layanan umum dan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk penyertaan modal negara hingga terakhir menerbitkan surat utang negara (SUN) atau Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Yurianto juga menginformasikan, sebanyak 204 orang sembuh, sementara 2.738 orang terkonfirmasi positif dan 221 meninggal akibat Covid-19. ”Kita prihatin karena masih terjadi penularan, kasus positif masih bertambah, saya mengingatkan kembali untuk jaga jarak,” terangnya.

Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif bertambah 247 kasus, yang sembuh bertambah 12 orang sementara yang meninggal juga bertambah 12 kasus. Sebelumnya pada Senin (6/4), tercatat 2.491 kasus positif Covid-19, 209 orang meninggal dan 192 orang sembuh. Data tersebut merupakan pembaruan yang dilakukan sejak Senin (6/4) pukul 12.00 WIB, hingga Selasa (7/4), pukul 20.00 WIB.

Gugus Tugas mencatat hingga saat ini kasus positif Covid-19 tercatat di 32 provinsi dengan rincian yaitu di Provinsi Aceh lima kasus, Bali 43 kasus, Banten 194 kasus, Bangka Belitung dan Bengkulu masing-masing dua kasus, Jogjakarta 41 kasus dan DKI Jakarta 1.369 kasus. Selanjutnya di Jambi dua kasus, Jawa Barat 343 kasus, Jawa Tengah 133 kasus, Jawa Timur 194 kasus, Kalimantan Barat 10 kasus, Kalimantan Timur 31 kasus, Kalimantan Tengah 20 kasus, Kalimantan Selatan 18 kasus dan Kalimantan Utara 15 kasus.

BACA JUGA: Jumlah Positif Corona di RI 7 April: 2.738 Kasus dan 221 Meninggal

Kemudian di Kepulauan Riau sembilan kasus, NTB 10 kasus, Sumatera Selatan 16 kasus, Sumatera Barat 18 kasus, Sulawesi Utara delapan kasus, Sumatera Utara 26 kasus, Sulawesi Tenggara tujuh kasus. Adapun di Sulawesi Selatan 127 kasus, Sulawesi Tengah lima kasus, Lampung dan Riau masing-masing 12 kasus, Maluku Utara dan Maluku masing-masing satu kasus, Papua Barat dua kasus, Papua 26 kasus, serta dua kasus positif di Sulawesi Barat.

Disingung soal spesimen, Yurianto mengatakan sudah memeriksa 14.354 spesimen dengan metode pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) dari seluruh Indonesia terkait penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru. ”Spesimen itu dikirim lebih dari 300 rumah sakit rujukan COVID-19 dan diperiksa hingga hari ini (kemarin, red) pukul 08.00 WIB,” jelas Yuri.

Terpisah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Kementerian Kesehatan Nadia Siti Tarmidzi meminta masyarakat juga terus menjaga kesehatan. Di Indonesia tidak hanya Wabah Corona yang kian menggila. Kasus DBD pun terus menimbulkan korban jiwa.”Khusus untuk Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT), ini merupakan merupakan provinsi yang memiliki kasus DBD tertinggi dan masuk zona merah,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 4 April 2020, kasus DBD di Jawa Barat mencapai 5.894 kasus, diikuti NTT sebanyak 4.493 kasus, kemudian Lampung 3.682 kasus, Jawa Timur 3.045 kasus dan Bali sebanyak 2.173 kasus. Sedangkan, DBD telah merenggut nyawa sebanyak 254 orang di seluruh Indonesia.

Angka kematian tertinggi akibat DBD terjadi di NTT yakni 48 jiwa, kemudian di Jawa Barat sebanyak 30 jiwa, disusul Jawa Timur 24 jiwa, Jawa Tengah dan Lampung masing-masing 16 jiwa. Sejak Januari hingga 4 April 2020, tercatat total kasus DBD di seluruh Indonesia mencapai 39.876 kasus. (tim/fin/ful)