Kebijakan Penundaan Angsuran Tak Jalan, Korban Bunuh Diri Mulai Muncul

Ilustrasi

JAKARTA – Kebijakan menunda cicilan bagi penyedia transportasi daring yang diterapkan Pemerintah ternyata tak dihiraukan. Sebagai salah satu bukti, seorang sopir taksi daring harus mengakhiri hidupnya dengan gantung diri setelah ditagih penyedia jasa pinjaman atau finance.

adalah Juna Lismi. Sopir taksi daring ini ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya, Kampung Lilinggir RT 2/6, Desa Cipayung, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat. Dia diduga gantung diri, terhimpit kesulitan ekonomi dampak dari mewabahnya covid-19.

Jasad Juna Lismi ditemukan kaku tak bernyawa oleh anaknya, Senin (6/4). Seutas tali tambang yang merupakan tali ayunan dipilih untuk mengakhiri hidup bapak dari Noval Irwansyah ini.

Sebelum ditemukan tewas, istri korban, Sutijah menerangkan, suaminya sempat didatangi juru tagih. Juna diketahui belum membayar cicilan mobil yang digunakan Juna bekerja sebagai sopir taksi daring.

“Sebelumnya ada seorang laki laki yang datang ke rumahnya menagih cicilan kredit mobil. Setelah itu korban sering melamun karena sudah dua bulan tidak narik (sopir grab) dan tidak ada permasalahan lainnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengutip keterangan istri Juna, Selasa (7/4).

Jaminan selamat dari rongrongan juru tagih tak dirasakan Juna. Sementara pekerjaannya sebagai sopir taksi juga terhambat lantaran dibatasi aturan selama wabah covid-19. Padahal Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar para penyedia layanan kredit atau finance untuk memberikan keringanan dengan menunda pembayaran angsuran debitur.

Pengamat Sosial Sigit Rochadi menyebut dampak sosial wabah covid-19 ini sebagai bencana sosial. Bencana ini tidak kalah merusak tatanan masyarakat bila tak diantisipasi.

“Kita baru tahu (bencana sosial) kan kalau ada kasus yang monumental. Katakanlah sekeluarga bunuh diri, atau kepala keluarga, atau terkurung dalam rumah kelaparan, sakit dan tidak bisa makan,” imbuhnya dihubungi FIN, Selasa (7/4).

Yang paling rawan terdampak bencana sosial ini, kata Sigit, adalah masyarakat pra-sejahtera. Termasuk di dalamnya adalah mereka yang berpenghasilan harian atau pekerja informal.

“Mereka yang mengandalkan pendapatan harian, apa yang diperoleh pada hari itu dikonsumsi pada hari itu, kalau mereka tidak mendapatkan itu tidak mampu bertahan hidup,” kata Pengajar Pascasarjana Universitas Nasional ini.

Kebijakan yang ditelurkan pemerintah terkadang tak berjalan sebagai mana mestinya. Implementasi di lapangan sangat jauh berbeda. Selain itu, pemberian insentif juga harus segera direalisasikan demi menghindarkan mereka dari bencana sosial tersebut. Sigit menyadari, kendala dalam pemberian insentif bukanlah dana tapi data. Alih-alih membantu yang butuh, seringkali bantuan malah salah sasaran.

“Biasanya Pemerintah yang menerapkan kebijakan seperti ini (PSBB), itu disertai dengan pemberian tunjangan, misalnya bantuan langsung tunai selama dua atau tiga bulan itu langsung ditransfer, data untuk kebijakan ini diambil memang harus akurat,” imbuhnya.

Hal serupa juga berlaku bagi urun daya masyarakat dalam membantu masyarakat terdampak. Kekurangan data membuat bantuan tak tepat sasaran.

“Organisasi itu untuk mengetuk kesadaran, dan memudahkan. Dana itu mudah dikumpulkan. Yang paling sulit itu menyalurkannya,” katanya lagi.

Sementara data masyarakat yang rawan terdampak sedikit, peran ketua RT atau RW justru dibatasi. Padahal, menurut Sigit, peran mereka sangat efektif dalam mendata masyarakat yang layak dibantu.

“Intinya tidak perlu melalui RT/RW untuk surat keterangan dari kelurahan. Otomatis peran RT/RW kan berkurang drastis. Sebenarnya, paling efektif ya RT/RW ini mereka paling tahu kondisi warganya,” tukasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 183 perusahaan pembiayaan atau multifinance memberikan relaksasi penundaan pembayaran cicilan kepada nasabah guna meringankan beban masyarakat terdampak pandemi virus corona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here