Kebijakan Penundaan Angsuran Tak Jalan, Korban Bunuh Diri Mulai Muncul

Beranda News Kebijakan Penundaan Angsuran Tak Jalan, Korban Bunuh Diri Mulai Muncul

JAKARTA – Kebijakan menunda cicilan bagi penyedia transportasi daring yang diterapkan Pemerintah ternyata tak dihiraukan. Sebagai salah satu bukti, seorang sopir taksi daring harus mengakhiri hidupnya dengan gantung diri setelah ditagih penyedia jasa pinjaman atau finance.

adalah Juna Lismi. Sopir taksi daring ini ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya, Kampung Lilinggir RT 2/6, Desa Cipayung, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat. Dia diduga gantung diri, terhimpit kesulitan ekonomi dampak dari mewabahnya covid-19.

Jasad Juna Lismi ditemukan kaku tak bernyawa oleh anaknya, Senin (6/4). Seutas tali tambang yang merupakan tali ayunan dipilih untuk mengakhiri hidup bapak dari Noval Irwansyah ini.

Sebelum ditemukan tewas, istri korban, Sutijah menerangkan, suaminya sempat didatangi juru tagih. Juna diketahui belum membayar cicilan mobil yang digunakan Juna bekerja sebagai sopir taksi daring.

“Sebelumnya ada seorang laki laki yang datang ke rumahnya menagih cicilan kredit mobil. Setelah itu korban sering melamun karena sudah dua bulan tidak narik (sopir grab) dan tidak ada permasalahan lainnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengutip keterangan istri Juna, Selasa (7/4).

Jaminan selamat dari rongrongan juru tagih tak dirasakan Juna. Sementara pekerjaannya sebagai sopir taksi juga terhambat lantaran dibatasi aturan selama wabah covid-19. Padahal Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar para penyedia layanan kredit atau finance untuk memberikan keringanan dengan menunda pembayaran angsuran debitur.

Pengamat Sosial Sigit Rochadi menyebut dampak sosial wabah covid-19 ini sebagai bencana sosial. Bencana ini tidak kalah merusak tatanan masyarakat bila tak diantisipasi.

“Kita baru tahu (bencana sosial) kan kalau ada kasus yang monumental. Katakanlah sekeluarga bunuh diri, atau kepala keluarga, atau terkurung dalam rumah kelaparan, sakit dan tidak bisa makan,” imbuhnya dihubungi FIN, Selasa (7/4).

Yang paling rawan terdampak bencana sosial ini, kata Sigit, adalah masyarakat pra-sejahtera. Termasuk di dalamnya adalah mereka yang berpenghasilan harian atau pekerja informal.

“Mereka yang mengandalkan pendapatan harian, apa yang diperoleh pada hari itu dikonsumsi pada hari itu, kalau mereka tidak mendapatkan itu tidak mampu bertahan hidup,” kata Pengajar Pascasarjana Universitas Nasional ini.

Kebijakan yang ditelurkan pemerintah terkadang tak berjalan sebagai mana mestinya. Implementasi di lapangan sangat jauh berbeda. Selain itu, pemberian insentif juga harus segera direalisasikan demi menghindarkan mereka dari bencana sosial tersebut. Sigit menyadari, kendala dalam pemberian insentif bukanlah dana tapi data. Alih-alih membantu yang butuh, seringkali bantuan malah salah sasaran.

“Biasanya Pemerintah yang menerapkan kebijakan seperti ini (PSBB), itu disertai dengan pemberian tunjangan, misalnya bantuan langsung tunai selama dua atau tiga bulan itu langsung ditransfer, data untuk kebijakan ini diambil memang harus akurat,” imbuhnya.

Hal serupa juga berlaku bagi urun daya masyarakat dalam membantu masyarakat terdampak. Kekurangan data membuat bantuan tak tepat sasaran.

“Organisasi itu untuk mengetuk kesadaran, dan memudahkan. Dana itu mudah dikumpulkan. Yang paling sulit itu menyalurkannya,” katanya lagi.

Sementara data masyarakat yang rawan terdampak sedikit, peran ketua RT atau RW justru dibatasi. Padahal, menurut Sigit, peran mereka sangat efektif dalam mendata masyarakat yang layak dibantu.

“Intinya tidak perlu melalui RT/RW untuk surat keterangan dari kelurahan. Otomatis peran RT/RW kan berkurang drastis. Sebenarnya, paling efektif ya RT/RW ini mereka paling tahu kondisi warganya,” tukasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 183 perusahaan pembiayaan atau multifinance memberikan relaksasi penundaan pembayaran cicilan kepada nasabah guna meringankan beban masyarakat terdampak pandemi virus corona.

“183 perusahaan pembiayaan telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur yang berpotensi terdampak covid-19,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi, Minggu (5/4).

Ia menambahkan, dari sana ada 10.620 debitur yang sedang mengajukan restrukturisasi.

Namun, ia melanjutkan kesepakatan untuk restrukturisasi murni kewenangan masing-masing multifinance. Misalnya, apakah keringanan berupa pembayaran pokok saja, bunga saja, atau perpanjangan jangka waktu.

Yang pasti, keringanan diberikan hanya kepada nasabah terdampak covid-19, langsung maupun tidak langsung, seperti usaha mikro dan kecil (UMK), nelayan, sopir ojek online.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi WIratno mengatakan bersama anggota menawarkan restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran virus corona.(irf/gw/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Jenazah Korban SJ-182 Asal Makassar Tiba di Rumah Duka

MAKASSAR- Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Ricko Maluhette, salah satu korban Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta – Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan...

Teddy Gusnaidi Tantang Fahri Hamzah Deklarasi Khilafah: Kalau Mau Jadi Jagoan Jangan Setengah-Setengah

JAKARTA- Politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi meminta penjelasan Fahri Hamzah soal sosok tokoh tua yang dinilai kerjanya hanya menganggu Islam.Teddy...

PLN Berhasil Pulihkan 426 Gardu Terdampak Banjir di Kalsel

BANJARBARU - PLN berupaya mengutamakan keselamatan warga yang terdampak bencana banjir di sebagian besar Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Upaya ini berupa pemutusan aliran listrik...

Atap Sekolah Diganjal Bambu

BUNGURSARI – Meski kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka belum bisa dipastikan terselenggara dalam waktu dekat. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News