Ibu Kota Berstatus PSBB, 4,7 Juta Jiwa Terima Bansos

    Kasus Baru Positif Corona Menurun - FAJAR INDONESIA NETWORK
    FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

    JAKARTA – Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan Pemerintah untuk Ibu Kota Jakarta. sebagai langkah penetapan PSBB, pemerintah mengalokasikan bantuan sosial (Bansos) untuk 4,7 juta jiwa.

    Penetapan status PSBB Jakarta oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Surat Keputusan tersebut ditandatangani Menkes Terawan Agus Putranto tanggal 7 April 2020.

    Dalam surat keputusan disebutkan, ada empat hal yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ketentuan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

    Selain itu, PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Keputusan Menteri Kesehatan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Selasa (7/4).

    BACA JUGA: Ikuti Jakarta, Depok Usulkan Berlakukan PSBB

    Kepala Bidang Media dan Opini Publik, Kementerian Kesehatan, Busroni, mengatakan surat keputusan tersebut harus segera dilaksanakan atau diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    “Yang sudah bisa (dilakukan), sebagaimana PSBB. Makna dari PSBB itu bisa dilaksanakan oleh DKI, oleh gubernur, dan jajaran di bawahnya,” kata Kepala Bidang Media dan Opini Publik, Kementerian Kesehatan, Busroni, Selasa (7/4).

    Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang menetapkan DKI Jakarta berstatus PSBB.

    “Penerapan ini diharapkan dapat mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Agar bisa berjalan efektif, segala hal yang berkaitan harus dipersiapkan dengan baik,” kata politisi PAN ini.

    Kini Pemerintah Daerah harus bisa tegas dan konsisten menegakkan aturan. Masyarakat tidak boleh lagi berkumpul dan berkerumun di suatu tempat tertentu. Bahkan, bila diperlukan semua orang diminta berdiam diri di rumah. Kecuali jika ada urusan yang sangat penting dan mendesak.

    “Pintu masuk dan ke luar DKI Jakarta harus betul-betul dijaga. Mobilitas orang harus betul-betul dibatasi,” tuturnya.

    Meskipun demikian, dia berharap pemberian sanksi bagi pelanggar PSSB harus dengan pendekatan yang humanis, bukan represif.

    BACA JUGA: Terdampak COVID-19, Perusahaan di Kudus Rumahkan Karyawan

    “Sanksi yang diterapkan harus bisa memberikan efek jera dan meningkatkan ketaatan masyarakat,” katanya.

    Selain itu, dia juga berharap pemerintah memastikan masyarakat tidak mampu yang terkena dampak PSBB diberikan bantuan sosial.

    “Segmen masyarakat seperti ini banyak. Mereka adalah pekerja harian, buruh lepas, pengemudi ojek daring, hingga buruk yang terkena pemutusan hubungan kerja,” katanya.

    Pemerintah tak boleh mengabaikan dan melupakan masyarakat tidak mampu yang terdampak pemberlakuan PSSB. Bansos merupakan konsekuensi dari kebijakan mengurangi kegiatan mereka mencari nafkah.

    “Mereka harus dibantu sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biasa. Semua harus dibantu dan diberikan haknya oleh pemerintah,” tuturnya.

    Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyarankan Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembatasan alur keluar masuk (mobilitas) warga ke dan dari Jakarta.

    “Yang terpenting dilakukan saat ini adalah pembatasan alur keluar masuk warga ke maupun dari Jakarta, walaupun dengan PSBB sangat terbatas,” katanya.

    Menurutnya, alur keluar masuk warga ke dan dari Jakarta sebagai potensi penyebaran COVID-19 paling tinggi perlu diutamakan setelah PSBB ditetapkan.

    BACA JUGA: Roy Suryo Jelaskan Maksud Gerombolan Kurawa di Istana

    Teguh mengingatkan, pengertian pembatasan dalam PSBB berbeda dengan karantina wilayah. PSBB masih dimungkinkan alur keluar masuk tapi kuantitas dan kualitasnya yang diturunkan. Sedangkan karantina sama sekali tidak membolehkan keluar dan masuk.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here