Perppu No 1/2020 Dikritisi

Raker Komisi XI Bahas Kondisi Ekonomi Ditengah Wabah Covid-19 - FAJAR INDONESIA NETWORK
Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Komisi XI DPR RI menggelar rapat virtual di gedung Parlemen Senayan, Jakarta (6/4/2020). Rapat kerja dengan Menteri keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK dan Ketua LPS ini membahas tentang perkembangan kondisi perekonomian nasional ditengah wabah COVID-19.

JAKARTA – Pemerintah diminta merevisi Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Perppu yang diserahkan Pemerintah kepada DPR RI, Kamis (2/4) lalu dinilai tidak fokus dalam menanggulangi COVID-19 dan sarat kepentingan pengusaha.

Wakil Ketua FPKS, Mulyanto, merasa Perppu ini tidak layak disebut sebagai payung hukum penanggulangan COVID-19. Sebab porsi anggaran untuk penanggulangan COVID-19 lebih sedikit daripada untuk keperluan lain. Dari total tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp405,1 triliun, porsi untuk bidang kesehatan hanya Rp75 triliun.

Sementara untuk jaring pengaman sosial (social safety net) sebesar Rp110 triliun, insentif pajak dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.

“Berdasarkan komposisi anggaran, kita bisa lihat Pemerintah lebih condong mau menyelamatkan kegiatan ekonomi daripada menanggulangi COVID-19. Padahal masalah besar yang kita hadapi saat ini persebaran COVID-19 yang terus meningkat. Jadi sebaiknya kita fokus saja selesaikan masalah itu. Jangan lari ke masalah lain yang masih bisa ditunda,” tegas Mulyanto.

BACA JUGA: Ganasnya Corona di Amerika, Trump Ingatkan Warganya Siap-siap Hadapi Kematian

Hal lain yang disorot Mulyanto adalah ketidakjelasan batas tahun anggaran yang akan diatur menggunakan Perppu ini. Dengan tidak adanya batas tahun anggaran yang dapat diubah dengan Perppu ini, secara tidak langsung peran DPR dalam menyusun dan menyetujui anggaran terhapus. Padahal fungsi anggaran DPR RI merupakan amanat konstitusi. “Perppu jangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meski Perppu ini disusun dalam kondisi darurat. Tetapi tetap harus sinkron dengan aturan hukum di atasnya,” imbuhnya.

Mulyanto menambahkan, berdasarkan hasil kajian komprehensif, kemungkinan PKS akan menolak Perppu ini jika tidak ada koreksi pada bagian-bagian penting tersebut. Pihaknya akan mendukung upaya Pemerintah mengerahkan semua daya upaya dalam melindungi rakyat dari COVID-19. Tapi dia juga minta Pemerintah harus fokus, transparan dalam upaya penyelamatan tersebut. “Jangan mencampuradukan dengan kepentingan bisnis,” urainya.

Terpisah, Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan selaku koordinator, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BACA JUGA: Mudik Lebaran, Beban APBN Bakal Bertambah

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin Raker mengatakan, Raker ini membahas perkembangan kondisi perekonomian nasional di tengah pandemi virus COVID-19 di Indonesia. “Kami persilakan kepada saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. untuk menyampaikan penjelasannya,” kata Dito saat memulai Raker yang berlangsung secara virtual, Senin (6/4). Raker ini juga diikuti oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari kediaman masing-masing melalui video konferensi.

Untuk melakukan percepatan penanganan COVID-19 dan penyelamatan perekonomian dari ancaman krisis, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pelebaran defisit dapat berada di atas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) diperlukan. Defisit anggaran mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB menjadi sebesar Rp 853 triliun atau setara 5,07 persen terhadap PDB.

“Kenaikan defisit tersebut, disebabkan outlook pendapatan negara yang menurun cukup signifikan. Yaitu dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 2.233,2 triliun menjadi hanya Rp 1.760,9 triliun. Sementara, outlook belanja negara mengalami kenaikan. Dari sebelumnya diasumsikan sebesar Rp 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun,” jelas Sri Mulyani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here