Ada Miss Antara Menteri dan Presiden

Foto: Ilustrasi

JAKARTA – Santernya isu pembebasan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia lebih dari 60 tahun ke atas untuk mencerah penyebaran virus Corona (COVID-19) di Lapas membuat Presiden Joko Widodo ikut turun tangan. Orang nomor satu di Indonesia tersebut, menegaskan tidak pernah pemerintah membicarakan dalam rapat soal wacana pembebasan narapidana korupsi.

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan pernyataan Jokowi sangat tegas untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang menolak wacana pembebasan napi kasus korupsi di tengah pandemi COVID-19. “Pernyataan tersebut sesuai harapan publik dan yang menarik sempat muncul akan dibebaskan adalah koruptor,” kata Suparji kepada FIN, di Jakarta, Senin (6/4).

Menurutnya, jika benar ada pernyataan yang dilontarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly yang mewacanakan pembebasan napi korupsi, hal itu menandakan ketidaksingkronan komunikasi antara pejabat negara. “Artinya ada miss antara menteri Yasonna dengan presiden. Itu misterinya,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Suparji, Jokowi menegaskan tidak pernah ada pembahasan dalam rapat soal pembebasan narapidana korupsi. “Jika memang pernah Yasonna katakan soal pembebasan koruptor itu sangat fatal. Karena sebelum dibahas di kabinet,” ujarnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan pernyataan Jokowi yang tidak membebaskan napi koruptor di tengah penyebaran wabah COVID-19merupakan penegasan. “Tidak satupun rakyat menginginkan koruptor dibebaskan. Karena mereka merampok APBN,” tegas Emrus kepada FIN.

Pernyataan Jokowi, lanjut Emrus, menunjukan sikap dan konsisten negara dalam memerangi tindak pidana korupsi. “Jokowi menunjukan garis dan sikap yang jelas. Saya kira itulah keinginan rakyat,” imbuhnya.

Dia sepakat dengan kebijakan pemerintah yang membebaskan narapidana tindak pidana umum dengan ketentuan berlaku. Artinya ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum masuk dalam list pembebasan. “Saya setuju dengan presiden yang dibebaskan adalaj napi pidana umum. Tetapi dengan persyaratan,” paparnya.

Di sisi lain, Emrus mengatakan dengan adanya pembebasan para napi tindak pidana umum maka kapasitas di Lapas akan berkurang drastis. Ini menjadikan penghuni Lapas tidak berdesak-desakan. “Lebih banya dikurangi lebih baik. Karena padatnya penghuni penjara sehingga over kapasitas. Ini juga peluang penyebaran Corona sangat tinggi,” tukasnya.

Dia menyarankan agar pemerintah tidak memberikan kelonggaran terhadap narapidana korupsi, bandar narkoba, mafia BBM dan kejahatan anak. Menurutnya para pelaku atau narapidana katagori tersebut tidak berperikemanusiaan. “Yang tidak punya perikemanusiaan, merugikan negara, tetap saja di balik jeruji besi,” ucapnya.

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaan yang tidak mau membebaskan narapidana dari Lapas dengan kondisi kelebihan kapasitas di tengah Pandemi COVID-19. Pernyataan ini merespon sejumlah pihak yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintah untuk membebaskan para narapidana di tengah pandemi COVID-19. (lan/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here