spot_img
29, September, 2021

Mardani Ali Sera: Betapa Amburadulnya Komunikasi Pemerintah Jokowi

JAKARTA– Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai pemerintah Joko Widodo tidak tegas soal larangan mudik lebaran guna mencegah penyebaran virus corona. Padahal, kata dia, pemerintah telah memutuskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang artinya melakukan pembatasan terhadap aktifitas warga

“Kita dapat melihat, belum ada ketegasan dan aksi yang jelas dalam penerapan program PSBB. Cara pandang pemerintah harua lebih tajam. Manajemen mudik yang baik yakni, bagaimana membuat mudik lebaran tidak menjadi sarana penyebaran Covid-19 yang lebih luas.” Kata Ali Sera lewat siaran persnya, Senin (6/5).

Dia mengatakan, hampr 50% kasus positif Covid-19 berada di wilayah Jabodetabek. Jika pemerintah salah fokus dalam melakukan pencegahan, pemudik dari Jabodetabek berpotensi bawa penyakit tersebut ke kampung halaman. “Sebagai seorang pemimpin, di situasi saat ini harus berfikir skenario terburuk,” ujar dia.

Dia mencontohkan perayaan Imlek di Wuhan saat wabah Covid-19 merebak. Masyarakat Wuhan terpaksa harus menahan diri karena ada larangan dari otoritas setempat.

Dia menilai, saat ini pemerintahan Jokowi tidak konsisten dan terkesan maju mundur dalam mengambil kebijakan.

“Ini bukti betapa amburadulnya kebijakan dan komunikasi publik pemerintahan Jokowi. Terkesan maju mundur dan banyak pintu yang beda-beda. Ketika itu membuat edaran larangan ASN bagi mudik, tapi sekarang tidak membuat kebijakan yg mempertegas hal tersebut untuk masyarakat lainnya,” beber Ali Sera.

Dua juga menilai komando penanganan covid-19 tidak fokus dan kualitas kepemimpinan tidak kokoh. Seharusnya dari awal, masih kata Ali Sera, beri pemahaman kepada masyarakat betapa berisikonya jika memaksakan mudik di tengah kondisi seperti ini.

“Terutama masyarakat yg berasal dari zona merah. Penyebaran Covid-19 bisa semakin massif,” ungkapnya.

“Mobilitas penduduk dan interaksi sosial harus benar-benar dibatasi. Untuk mencapai hal tersebut, saya masih melihat karantina wilayah sebagai opsi terbaik. Jika tidak bisa full, dapat dilakukan secara parsial,” tutup dosen Universitas Mercu Buana ini. (dal).

Rekomendasi Berita Terbaru

Populer