spot_img
29, September, 2021

Desa Sebaiknya Susun Aturan Hindari Konflik

JAKARTA – Pemerintah daerah terutama perangkat desa harus bisa membuat aturan atau pranata baru untuk menghindari konflik terkait wabah COVID-19. Terutama penolakan terhadap jenazah dan keluarga korban COVID-19.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Sri Haryanto meminta agar seluruh perangkat desa menyusun aturan baru agar tak terjadi konflik sosial dalam kasus COVID-19.

“Desa harus mulai membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa agar tidak memunculkan konflik sosial,” katanya saat konferensi pers di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (5/4).

Dicontohkannya, aturan baru dalam menerima tamu saat acara pemakaman termasuk kegiatan keamanan lingkungan yang diatur Kepala Desa setempat. Melalui aturan yang ditandatangan dan dijelaskan Kepala Desa kepada masyarakat maka tidak akan terjadi penolakan terhadap acara pemakaman.

Eko mengatakan perangkat desa hingga pengurus rukun tetangga harus memberikan penjelasan dan pemahaman agar aturan sosial baru dapat diterima masyarakat. Aturan sosial baru akan berdampak terhadap psikologis masyarakat tidak akan panik atau ketakutan.

“Di dalam peran kepala dusun, ketua RW, RT dan kepala desa sendiri adalah bagaimana mengkomunikasikan tentang hal itu setiap hari,” ujar Eko.

Eko juga menyarankan agar seluruh perangkat desa membuat grup aplikasi pesan singkat (whatsapp) atau laman untuk menyampaikan perkembangan informasi. Kepala Desa, Ketua Rukun Warga, hingga Ketua Rukun Tetangga dapat menjadi kunci utama dalam rangka pencegahan COVID-19.

“Kunci yang pertama adalah mengelola arus data dan informasi, semua harus terdata lewat pemetaan data klinis dan dampak ekonomi. Itu harus jelas sebagai cara kita menangani ini (COVID-19),” katanya.

Eko mengatakan pengendalian informasi itu nantinya berkaitan dengan menjaga kualitas hidup masyarakat khususnya yang bersinggungan dengan kesehatan serta ekonomi.

“Kelola kendali informasi, jangan sampai masyarakat menjadi cemas dengan informasi yang tidak jelas. Kepala Desa ataupun Ketua RT/RW harus bisa menjelaskan dengan baik. Bagaimana penularannya, pencegahannya (COVID-19), itu harus jelas untuk masyarakat,” kata Eko.

Selain pengendalian informasi, para pemimpin wilayah itu pun diharuskan memiliki inisiatif dengan membentuk mitigasi mandiri yang berhubungan dengan kegiatan sosial serta ekonomi.

“Misalnya dari segi kebudayaan dan keagamaan. Itu harus diberikan informasi jangan sampai terjadi kerumunan. Harus taat aturan pemerintah ataupun kajian MUI,” katanya.

Sementara Ketua MPR, Bambang Soesatyo, meminta para kepala daerah menggunakan wewenang mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara bijaksana. Sehingga tidak menimbulkan ekses atau menambah persoalan baru di daerah bersangkutan.

“Selain mengacu pada syarat-syarat penerapan PSBB sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Permenkes Nomor 9/2020, para kepala daerah hendaknya juga memastikan terlebih dahulu bahwa penerapan PSBB tidak menimbulkan panik masyarakat setempat,” katanya.

Untuk itu, dia meminta agar kepala daerah melakukan sosialisasi sebelum PSBB diterapkan. Pada tahap sosialisasi, penjelasan Pemda tentang perkembangan data pasien Covid-19 harus dikemukakan dengan cara yang wajar dan terukur.

“Terutama data perkembangan harian tentang bertambahnya jumlah pasien dan jumlah pasien Covid-19 yang meninggal. Dengan penjelasan apa adanya, respons masyarakat pun diyakini terukur alias tidak panik,” ujarnya.

Menurut dia, sebelum PSBB diberlakukan, pemerintah daerah harus memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat setempat tersedia dalam volume atau jumlah yang aman.

Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani mengingatkan kepala daerah yang melaksanakan PSBB harus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola/penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat.

“Koordinasi itu dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar,” kata politisi PDI Perjuangan.

Ia mengingatkan pemerintah daerah harus tetap waspada dan mengantisipasi arus pemudik yang masuk ke wilayahnya masing-masing.

“Posko di tiap desa dimaksimalkan dan dimonitor kerjanya,” katanya.(gw/fin)

Rekomendasi Berita Terbaru

Populer