Incumben Masih Diawasi

JAKARTA – Meski pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat Pilkada 2020 ditunda, Perppu dari Presiden Joko Widodo belum diterbitkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan kepala daerah khususnya incumbent masih tetap diawasi.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, proses penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada yang diatur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada, bakal tetap ditegakkan.

Alasannya, hingga saat ini aturan UU Pilkada 10/2016 masih berjalan. Sementara peraturan penggantinya belum ada. “Penerapan pasal 71 kalau mengacu pada saat ini. Maka tanggal penetapan calon 8 Juli 2020, sebelum peraturan itu diubah, setiap pelanggaran Pasal 71 ayat 1 atau ayat 3 masih berlaku. Karena belum ada tahapan yang mengatakan penetapan calon berubah dari 8 Juli 2020,” tegas Fritz di Jakarta, Jumat (3/4).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur harus diturunkan terlebih dahulu melalui Peraturan KPU (PKPU). “Baru mengenai tanggal penetapan calon. Perppu juga harus diturunkan kepada PKPU. Kami masih menunggu PKPU baru mengenai tanggal penetapan calon. Selama tanggal penetapan calon belum berubah dan masih 8 Juli, apabila ada kepala daerah atau para pejabat yang melanggar Pasal 71 ini akan tetap diteruskan proses penangan pelanggarannya,” paparnya.

Menurutnya, UU Pilkada 10/2016 dalam Pasal 71 ayat (1) berbunyi: pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaidi setuju selama belum ada peraturan pengganti maka penegakan hukum Pasal 71 tetap berlaku. Dalam UU Pilkada 10/2016 disebutkan adanya larangan kepala daerah untuk menggunakan kewenangan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Ini terhitung sejak enam bulan sebelum dilakukannya penetapan pasangan calon.

“Jadi, jika saat ini ada penegakan hukum terkait pasal 71, mestinya tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Sepanjang belum ada perubahan dan akan tetap berlaku seperti peraturan yang sudah berlaku sebelumnya,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Abhan menanggapi waktu penundaan pelaksanaan pemungutan suara dari sebelumnya 23 September 2020 yang hingga kini belum ditetapkan. Menurutnya, dari tiga opsi yang dikeluarkan KPU, penundaan hingga setahun merupakan yang paling aman melihat situasi penanganan COVID-19 yang belum selesai.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI, KPU memberikan tiga pilihan waktu penundaan Pilkada Serentak 2020. Disebutkan pemungutan suara pada opsi A dilakukan 9 Desember 2020, opsi B yakni 17 Maret 2021, dan opsi C pelaksanaan pemungutan suara pada 29 September 2021.

“KPU mengajukan tiga opsi. Bawaslu pada prinsipnya yang masih memungkinkan opsi kedua dan ketiga (B dan C). Opsi pertama (A) agak berat dilakukan. Kita serahkan KPU yang mengatur tahapan dari PKPU (Peraturan KPU). Tetapi, melihat situasi terkini yang belum tahu sampai kapan COVID-19 selesai. Maka paling aman 29 September 2021. Jadi, penundaan setahun,” jelas Abhan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here