Omnibus Law Cipta Kerja Dibahas Baleg

Aksi Buruh Menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja - FAJAR INDONESIA NETWORK
FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law akhirnya dibahas di Badan Legislasi. Meski sebelumnya ramai jika draf ini akan dibahas lewat panitia khusus (Pansus) oleh fraksi. Kemarin (2/4), DPR RI telah sepakat membawa RUU Omnibus Law Cipta Kerjauntuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg).

Rapat Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat juga disiarkan secara live melalui akun YouTube DPR RI dan diikuti anggota Dewan secara virtual. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin rapat mengatakan, Surat R06/Pres/202/2020 pada 7 Februari berkenaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibawa dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah dan telah disepakati untuk diserahkan kepada Badan Legislasi.

Politisi Golkar ini juga membacakan surat soal Dewan Perwakilan Daerah. Lalu Azis menanyakan kepada anggota yang hadir apakah dapat disepakati termasuk soal RUU omnibus law dibawa ke Baleg. Sepakat, jawaban dari anggota DPR RI. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi mengatakan akan segara membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU ini. Dia mengatakan akan mengundang semua kalangan untuk membahas RUU ini.

“Rencana minggu depan membentuk panja. Kemudian, uji publik mengundang pihak-pihak yang berkepentingan. Termasuk kalangan buruh. Kami akan undang secara fisik atau virtual. Kami akan dengarkan semuanya. Sehingga kehadiran RUU ini paling tidak bisa ditemukan titik persamaan,” kata Baidowi di Jakarta, Kamis (2/4).

Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari mengatakan, pihaknya lebih memilih membahas RUU Omnibus Law lewat baleg. Alasannya, pembahasan bisa dilakukan komprehensif. Karena hanya dibahas di tingkatan baleg.

Berbeda jika dibahas melalui pansus. Dikhawatirkan akan memakan waktu yang lebih lama serta adanya tarik ulur kepentingan. Lewat Baleg, draf yang akan dibahas pun akan lebih detail. Ia mengharapkan, jika lewat baleg, RUU tersebut bisa rampung dalam 90 hari pembahasan. “Kami sudah putuskan untuk dibahas di Baleg saja. Bahkan kami juga menawarkan pergantian jika yang sebelumnya tidak di Baleg untuk masuk menjadi bagian tersebut. Karena di Baleg pembahasan akan lebih fokus,” papar Taufik.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengaku lebih menginginkan pembahasan Omnibus Law diserahkan kepada Baleg daripada membentuk Pansus. “Saya lebih condong ke Baleg karena kapasitas dan kontennya bisa dibahas secara komprehensif. Walaupun mekanisme Baleg itu harmonisasi dan sinkronisasi terhadap suatu UU,” jelas Aziz.

Dia mengatakan nantinya keputusan pembahasan Omnibus Law akan diputuskan dalam rapat paripurna akan dipercayakan di Baleg atau pansus. Pansus dibentuk lintas komisi. “Antara Baleg atau pansus saya nggak boleh ngomong. Karena itu baru boleh ngomong setelah paripurna. Tapi opsinya bisa pansus atau baleg. Kalau orang tanya, sama saja mau Baleg atau pansus. Personelnya sama, kapasitasnya sama. Tidak ada yang berbeda. Substansinya sama,” tutupnya. (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here