JAKARTA – Polda Metro Jaya ternyata tengah menyusun skema simulasi pembatasan akses dari dan menuju Jakarta sebagai antisipasi untuk menghalau penyebaran Virus Corona (Covid-19). Yang menarik, sejumlah daerah tengah mematangkan sejumlah opsi, baik karantina higga lockdown sebagai antisipasi terburuk. Secara jelas, Pemerintah Pusat makin tersudut dengan desakan yang harus disikapi secara cepat, melihat kondisi darurat saat ini.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus saat dikonfirmasi menegaskan Jakarta tidak dalam kondisi atau akan melakukan lockdown. ”Sekarang situasi Jakarta masih social distancing, physical distancing, tidak ada karantina wilayah atau lock down. Tapi, kita harus tetap latihan. Apapun yang terjadi kita sudah latihan,” kata Yusri saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (29/3.

Yusri mengatakan Polda Metro Jaya akan bertindak untuk menegakkan keputusan yang diambil oleh pemerintah, oleh karena itu jajarannya akan menggelar latihan untuk bersiap terhadap apapun keputusan pemerintah. ”Jakarta belum mengenal karantina, tapi kalau pemerintah mau laksanakan silahkan. Tapi kita sudah latihan, kita harus latihan dulu,” ujarnya.

Yusri mengatakan saat ini jajaran kepolisian di wilayah tengah mengumpulkan data di masing-masing wilayah. ”Jadi kita latihan simulasi situasi sekarang ini. Jadi kita minta data di masing-masing wilayah, kumpulkan, rapatkan, dibikin pelatihan bersama. Jadi besok-besok apapun yang terjadi sudah siap,” jelasnya.

EPaper Koran Fajar Indonesia Network Edisi 28 Maret 2020
EPaper Koran Fajar Indonesia Network Edisi 28 Maret 2020

Terpisah, Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Provinsi Jabar hingga saat ini sedang mematangkan rencana lockdown atau karantina wilayah yang masuk zona merah penyebaran Covid-19. ”Opsi lockdown atau karantina wilayah khususnya untuk zona merah ini sedang kita bahas, besok akan dirampungkan,” kata Kang Emil, dalam siaran persnya, Minggu (29/3).

Meski begitu, Kang Emil tetap menyerahkan keputusan lockdown atau karantina sejumlah wilayah di Jabar kepada pemerintah pusat. ”Tapi apapun itu saya selalu koordinasi dengan Pak Doni Monardo (kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19) untuk meminta izin. Jadi, tidak boleh ada daerah yang melalukan lockdown tanpa izin pemerintah pusat,” katanya.

”Jika dalam keselamatan warga itu para Lurah, RW, RT melakukan karantina kewilayahan saya kira argumentasi itu bisa diterima. Yang level kota, kabupaten dan provinsi itulah yang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat,” katanya.

Terkait larangan mudik, Kang Emil menginstruksikan seluruh ketua RT dan RW untuk mendata warganya yang sudah terlanjur pulang ke rumah dari perantauan. Hal itu dilakukan agar individu yang baru mudik untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena berstatus orang dalam pemantauan (ODP).

Maka itu, Kang Emil mengimbau masyarakat Jabar yang sedang merantau untuk tidak pulang kampung atau mudik lebih dulu. Sebab, kata dia, orang yang mudik dari wilayah terpapar dapat membuat penyebaran Covid-19 semakin luas. ”Banyaknya pemudik akan mempersulit pengaturan kami yang sudah kita maksimalkan di warga setempat. Kalau ditambah lagi dengan warga mudik yang kami tidak tahu histori kesehatannya dan datang dari daerah pusat pandemi seperti Jakarta, ini menyulitkan,” katanya.

Kang Emil menambahkan, Pemerintah Provinsi Jabar saat ini sedang melakukan tes masif untuk memetakan persebaran dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. ”Kalau ada yang mudik ini mempersulit peta lagi karena setiap pemudik yang mayoritas dari Jakarta kan otomatis dia jadi ODP, kalau dia sudah terpaksa datang ke Jabar maka dia wajib karantina mandiri,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here