Ratusan Ribu Karyawan Terancam PHK

    Robotisasi Dalam Proses Produksi, Bikin Resah Pekerja - FAJAR INDONESIA NETWORK
    Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Sejumlah pekerja sedang melakukan proses produksi pemintalan benang di Jakarta, Minggu (23/2/2020). Keputusan banyak industri yang mulai melakukan robotisasi dalam proses produksi membuat resah para pekerja. Konsekuensi robotisasi akan berdampak adanya efisiensi hingga pemangkasan tenaga kerja atau PHK. Robotisasi menjadi ancaman dalam 3-5 tahun ke depan sehingga banyak pengusaha yang menerapkan robotisasi secara diam-diam supaya tidak ada gejolak di kalangan buruh.

    JAKARTA – Pukulan berat dialami sejumlah industri dampak dari pandemik COVID-19. Hal tersebut berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Indonesia darurat PHK.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengingatkan semua pihak adanya potensi PHK besar-besaran. Potensinya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu pekerja.

    “Kami menyebutnya sebagai darurat PHK,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3).

    Dikatakannya, darurat PHK bisa dilihat dari empat kondisi berikut. Pertama, ketersediaan bahan baku industri manufaktur menipis. Khususnya bahan baku impor, seperti dari negara Tiongkok, dan negara-negara lain yang juga terpapar COVID-19.

    BACA JUGA: Lee Yi Kyung Bantu Gagalkan Aksi Bunuh Diri

    Industri yang akan terpukul adalah padat karya, seperti tekstil, sepatu, garmen, makanan, minuman, komponen elektronik, hingga komponen otomotif.

    “Karena bahan baku berkurang, maka produksi akan menurun. Ketika produksi menurun, maka berpotensi terjadi pengurangan karyawan dengan melakukan PHK. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan segera meliburkan para pekerjanya untuk mengurangi biaya produksi, seperti biaya listrik, gas, transportasi, dan perawatan,” terang dia.

    Kedua, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jika situasi itu terus berlanjut, perusahaan padat karya maupun padat modal akan terbebani dengan biaya produksi yang tinggi. Terutama perusahaan-perusahaan yang harus membeli bahan baku impor.

    “Perusahaan membeli bahan baku dengan dolar dan menjual dengan rupiah yang terus melemah. Ditambah dengan daya beli masyarakat yang menurun tajam, perusahaan akan kesulitan menaikkan harga jual. Ini akan membuat perusahaan rugi yang mengancam kelangsungan pekerjaan,” jelas Iqbal.

    Kondisi ketiga, menurunnya kunjungan wisatawan ke Indonesia yang membuat sektor pariwisata sudah terpukul.

    “Hotel, restoran, tempat-tempat wisata, bandara, pelabuhan, pengunjungnya sudah menurun drastis akibat corona. Bahkan sudah banyak yang merumahkan pekerja,” terangnya.

    Saat ini ada kekhawatiran, dalam waktu dekat akan terjadi PHK besar-besaran di industri pariwisata.

    Keempat, anjloknya harga minyak dan indeks saham gabungan. Akibat minyak dunia yang anjlok, pendapatan Indonesia dari ekspor minyak mentah juga akan turun. Dampak lebih lanjut, karena pendapatan negara bekurang, maka bantuan sosial akan kurang. Bisa jadi, biaya untuk menanggulangi COVID-19 pun akan berkurang.

    BACA JUGA: Cegah Penyebaran COVID-19, Pasar Tanah Abang Ditutup

    “Ketika bantuan sosial dan profit perusahaan berkurang, sementara PHK besar-besaran di depan mata, nasib buruh akan semakin terpuruk,” katanya.

    Dia menjelaskan jika empat kondisi di atas jika tidak segera diselesaikan, KSPI memprediksi akan terjadi PHK secara besar-besaran. Terutama di industri manufaktur dan transportasi daring. Potensi buruh yang ter-PHK bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu buruh yang terancam PHK.

    Kekhawatiran Iqbal sudah terbukti. Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiratmadja, menjelaskan untuk mengurangi kerugian yang derita sejumlah maskapai penerbangan telah melakukan langkah antisipasi. Misalnya dengan tutup operasi. Selain itu, maskapai nasional juga mulai merumahkan atau melakukan PHK karyawannya baik bagi pilot, awak kabin, teknisi dan karyawan pendukung lainnya.

    “Diramalkan apabila penuntasan pandemik COVID-19 semakin tidak pasti hal ini akan membuat industri penerbangan semakin terpuruk bahkan sebagiannya akan tidak beroperasi karena bangkrut,” katanya dalam siaran persnya.

    BACA JUGA: Polisi Bubarkan Pengunjung Karaoke

    Untuk menyelamatkan industri penerbangan agar tetap eksis, baik saat ini maupun usai melewati pandemik COVID-19, maka INACA meminta sejumlah keringanan maupun insentif kepada Pemerintah.

    “Yang kami harapkan adalah penundaan pembayaran PPh, penangguhan bea masuk impor suku cadang, penangguhan biaya bandara dan navigasi yang dikelola BUMN, pemberlakuan diskon biaya bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan, dan perpanjangan jangka waktu berlakunya pelatihan simulator maupun pemeriksaan kesehatan bagi awak pesawat,” katanya.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here