Jumlah Corona di Jakarta Meningkat, DPIP Desak Lockdown Jakarta

    Tampak dari kiri : Anggota MPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto dan Anggota MPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Kontestasi Politik 2019" di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/6/2019). Menurut Masinton Pasaribu, arti dari Persatuan dan Kesatuan pasca pemilu bukan berarti semua harus Pro terhadap Pemerintah. Harus tetap ada yang bersikap kritis dan mengontrol kinerja pemerintah. Artinya, Oposisi tetap penting agar pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK

    JAKARTA- Kasus positif corona di Indonesia dilaporkan pada Rabu (25/3) kemarin, tercatat berjumlah 790 kasus. Kasus terbanyak berasal dari Jakarta yakni berjumlah 463 orang dan yang meninggal sebesar 31 orang atau 6,7 persen. Jakarta kini jadi pusat penyebaran terbesar atau epicenter virus corona di Indonesia.

    Politikus PDIP, Masinton Pasaribu menyarankan agar pemerintah pusat untuk segera memikirkan langkah lockdown di Jakarta.

    “Tidak ada salahnya membahas dan mempersiapkan opsi lockdown sebagai alternatif terakhir untuk wilayah provinsi DKI Jakarta,” kata Masinton lewat keterangan tertulisnya, Kamis (26/3).

    Dia menilai, opsi lockdown memang bukan satu-satunya cara. Tapi cara lockdown yang diterapkan berbagai negara efektif meminimalisir penyebaran virus corona.

    “Dengan jumlah kasus yang terus meningkat di DKI Jakrta. Perlu dipersiapkan opsi “lockdown DKI Jakarta,” katanya.

    Dia mencontohkan negara tetangga Malaysia yang kini telah memperpanjang penerapan lockdown.

    “Bahkan negara tetangga Malaysia telah mengumumkan perpanjangan masa lockdown hingga 14 April 2020 setelah mencatatkan kasus infeksi corona tertinggi di Asia Tenggara. Malaysia mencapai 1.796 kasus,” ujarnya.

    Ia berharap tidak ada egosime kebijakan antara pemerintah pusat. “Singkirkan egoisme, bangun sinergitas, dan solidaritas antara pemerintahan pusat dan daerah,” katanya. (dal).

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here