JAKARTA – Akhirnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyurati bupati agar menunda pemilihan kepala desa serentak atau pemilihan kepala desa antarwaktu, mengingat situasi pandemi Virus Corona (Covid-19) saat ini. Surat bernomor 141/2577/SJ yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Jakarta, Selasa (24/3) itu, menyebutkan penundaan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia 15 Maret 2020 terkait Covid-19.

”Dan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020,” terang Mendagri dalam surat yang dibacakan Kapuspenkum Kemendagri Bahtiar, Rabu (25/3).

Meskipun ditunda, kebijakan penundaan yang dilakukan itu nantinya tidak akan membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Contohnya, ketika pelaksanaan telah pada tahapan penetapan calon, maka proses tahapan selanjutnya yang terdapat kegiatan berkumpul orang banyak seperti kampanye calon maupun pemungutan suara yang diminta untuk dapat ditunda.

BACA JUGA: Tertular Jamaah Tabligh, 10 WNI di Malaysia Positif COVID-19

”Penundaan itu berkaitan dengan protokol nasional penanggulangan bahaya Covid-19 yang meminta agar hal yang berkaitan kunjungan kerja pada kepala desa atau menerima kunjungan dari dan ke daerah lain ditangguhkan dengan waktu yang akan diinformasikan kembali,” jelas Tito.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2014 itu mengatur penetapan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dengan peraturan daerah. Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 juga menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang diatur dengan peraturan bupati, sehingga terkait penetapan waktu pelaksanaan maupun penundaan adalah menjadi kewenangan bupati.

Di tempat terpisah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat perkembangan jumlah pasien positif terjangkit Virus Corona (Covid-19) di Indonesia mencapai 790 orang dan 58 orang meninggal dunia, serta 31 orang sembuh per 25 Maret 2020. ”Ada penambahan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 105 kasus, sehingga total saat ini 790 kasus positif,” kata Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto saat konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB di Jakarta, Rabu (25/3).

Terkait rapid test atau tes cepat oleh pemerintah, Yurianto menegaskan bahwa hal ini bukan untuk diagnosa. ”Rapid test tidak diarahkan untuk menegakkan diagnosa karena kita menggunakan rapid test berbasis pada respon imunologi,” jelasnya. Rapid test berbasis respon imunologi akan mengukur antibodi yang ada di dalam tubuh seseorang. Jumlah antibodi tersebut akan berfluktuasi jika ada virus masuk dalam tubuh seseorang.

Jika pembacaannya positif maka bisa dipastikan bahwa tubuh orang itu pernah diinfeksi oleh virus atau sedang diinfeksi oleh virus karena sistem kekebalan tubuh antiobodinya ada. ”Kita tahu kalau virus masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh secara otomatis akan membentuk antibodi yang akan kita ukur dan inilah yang kemudian akan dideteksi,” ujarnya.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Kenang Sosok Almarhumah

Namun saat hasil pembacaannya negatif tidak ada jaminan bahwa dia tidak terinfeksi virus, bisa saja dia sudah terinfeksi tetapi antibodinya belum terbentuk. “Kita paham bahwa pembentukan antibodi itu butuh waktu sampai dengan enam atau tujuh hari, sehingga kalau infeksi itu belum enam atau tujuh hari, kita lakukan pemeriksaan hasilnya akan negatif,” kata dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here