JAKARTA - Dalam upaya menanggulangi penyebaran virus corona atau Covid-19, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan stimulus jilid ketiga. Stimulus lanjutan ini melengkapi dari stimulus pertama dan kedua, yakni yang akan fokus pada sektor kesehatan.
Sebelumnya, pada stimulus jilid pertama, pemerintah memberikan insentif diskon tiket pesawat bagi wisatawan mancanegara dan domestik.
Tujuannya, untuk merangsang kembali minat wisata dari kedua jenis turis. Namun belakangan, insentif bagi turis luar negeri diundur karena Indonesia menutup akses penerbangan dari dan menuju beberapa negara yang merupakan epicentrum virus corona.
Sementara pada jilid kedua, pemerintah menebar insentif gratis pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dan 25 kepada pekerja industri manufaktur dan perusahaan. Tujuannya, untuk menumbuhkan daya beli masyarakat di tengah tekanan pandemi virus corona.
Namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam video konferensi, Rabu (18/3) mengatakan belum dapat memastikan berapa anggaran yang akan dikucurkan dalam stimulus kebijakan jilid III nanti.
"Namun, jumlahnya belum ada. Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih menghitung," ujar Sri Mulyani.
Kendati demikian, bendahara negara itu memastikan anggaran akan dialihkan pada stimulus jilid III demi menopang kebutuhan kesehatan. Misalkan, untuk pengadaan alat perlindungan diri (APD), peningkatan kapasitas rumah sakit dan alat kesehatan, termasuk upgrading rumah sakit.
Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pemerintah juga akan membuat regulasi dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) untuk mengatur realokasi anggaran, baik anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) serta APBD. Hal ini harus dilakukan karena wabah virus corona merupakan risiko yang tidak dihitung dalam APBN dan APBD.
Kepres ini juga akan menyederhanakan pengadaan alat-alat kesehatan dan alat medis, termasuk APD, masker, rapid test serta pendidikan informasi soal virus corona. Adapun perkiraan dana yang akan dialokasikan yakni mencapai Rp27 triliun.
"Di dalam APBD dan anggaran kementerian lembaga tidak ada pos untuk (penanganan) virus corona, maka dilakukan perubahan realokasi," kata Sri Mulyani.
Dari anggaran K/L sendiri, Sri Mulyani memperkirakan ada potensi realokasi mencapai Rp5-10 triliun. Secara umum kegiatan yang kurang prioritas, dana yang masih diblokir, sisa tender, dan kegiatan yang dibatalkan bisa dilakukan realokasi anggaran untuk penanganan virus corona.
"Belanja yang tidak mendesak atau kegiatannya direkomendasikan untuk dikurangi seperti perjalanan dinas, pertemuan rapat, maka alokasi anggarannya bisa dialihkan," tutur dia.
Sementara untuk transfer ke daerah yang bisa direalokasikan tercatat sebesar Rp17,17 triliun. Total anggaran ini berdasarkan estimasi dana transfer umum sebesar Rp8,64 triliun dan dana transfer khusus sebesar Rp8,53 triliun.
"Ini menyangkut pemerintah daerah, transfer keuangan dan dana desa, dana bagi hasil, alokasi umum dan insentif daerah 2020 akan bisa digunakan untuk daerah bisa menanggulangi covid ini," ucap dia.
Terpisah, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan, memang sudah seharusnya pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona yang paling utama memperhatikan kesehatan masyarakat.
