Stop! Pemeriksaan WP KPK

FOTO: RIZKY AGUSTIAN/FIN DESAK TINGKATKAN KE TAHAP PENYIDIKAN: Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (tengah) dalam diskusi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (12/5).

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan pemeriksaan terhadap Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. Yudi dilaporkan ke Dewas atas tuduhan pelanggaran kode etik menyangkut penyebaran informasi pengembalian Penyidik KPK yang dipekerjakan, Kompol Rossa Purbo Bekti, ke Mabes Polri.

Perwakilan koalisi sekaligus Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Dewan Pengawas KPK keliru jika tetap memutuskan untuk memeriksa Yudi. Pasalnya, menurut dia, informasi ketidakjelasan status Kompol Rossa di KPK merupakan suatu fakta mengenai adanya indikasi pelanggaran yang semestinya ditindaklanjuti secara serius.

“Sulit rasanya bagi publik untuk tidak mengaitkan kejadian yang menimpa Kompol Rossa dengan proses penyidikan KPK terhadap salah seorang mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku,” ujar Kurnia kepada wartawan, Senin (16/3).

Kurnia menyebutkan, proses pemulangan Kompol Rossa yang terkesan memaksa dilakukan Pimpinan KPK beberapa saat usai insiden di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) saat rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan berlangsung.

BACA JUGA: Antrean Mengular Parah, DPRD Kritik Kebijakan Anies Batasi Angkutan Umum

Selain itu, Kurnia juga menilai pemanggilan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK terhadap Yudi penuh kejanggalan. Ada beberapa hal yang mendasari penilaian Kurnia tersebut. Pertama, pernyataan Yudi semestinya dipandang sebagai wujud keterbukaan, akuntabolitas, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini ada di KPK.

“Tidak hanya itu, Dewan Pengawas seharusnya memahami bahwa KPK merupakan institusi yang menunjung tinggi nilai demokrasi. Sehingga tidak tepat jika pihak-pihak yang menyuarakan persoalan yang ada di internal KPK justru malah dijatuhkan sanksi,” tutur Kurnia.

Kedua, sambungnya, hal-hal yang disampaikan Yudi merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa ada potensi pelanggaran kode etik oleh Pimpinan KPK. Misalnya, Pimpinan KPK tetap memaksakan untuk memulangkan Kompol Rossa ke instansi Polri. Padahal, yang bersangkutan baru akan mengakhiri masa tugasnya pada September 2020 di KPK.

“Tak hanya itu, Kompol Rossa pun belum menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya di KPK, salah satunya penyidikan yang melibatkan tersangka Harun Masiku,” lanjut Kurnia.

Hal fatal lainnya, dikatakannya, Pimpinan KPK memulangkan Kompol Rossa tanpa adanya persetujuan dari Pimpinan Polri. Ini diketahui dari pemberitaan di berbagai media bahwa terdapat dua surat dari Polri yang menegaskan bahwa Kompol Rossa masih tetap dipekerjakan di KPK.

BACA JUGA: Blunder! Antrian Panjang di Halte TransJakarta, Warga Marah-marah Anies Baswedan di Twitter

“Sehingga narasi yang selama ini diucapkan oleh Pimpinan KPK bahwa terdapat surat permintaan dari Polri semestinya dapat diselidiki kebenarannya oleh Dewan Pengawas,” ucap Kurnia.

Lebih lanjut, menurut dia, upaya yang dilakukan Yudi terkait polemik Kompol Rossa seharusnya dipandang sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Pegawai KPK. Dalam huruf D angka 2 peratuean a quo bagian Profesionalisme disebutkan, setiap pegawai harus menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi atasan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, kata Kurnia, langkah itu tidak semestinya dipandang sebagai pembangkangan terhadap institusi KPK.

Atas hal itu, Kurnia menyatakan, koalisi menuntut agar Dewan Pengawas KPK menghentikan proses pemeriksaan terhadap Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Selain itu, tambahnya, koalisi juga mendesak Dewan Pengawas KPK menyelidiki temuan yang disampaikan oleh Ketua Wadah Pegawai KPK dengan memanggil dan meminta keterangan Pimpinan KPK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here