Inventasi Mangkrak Usai Produksi

JAKARTA – Mayoritas investasi mangkrak setelah memasuki tahap produksi karena investor tidak dikawal hingga realisasi investasi. Padahal investor justru menghadapi masalah serius saat implementasi di lapangan atau tahap produksi. Atas kondisi ini Pemerintah Daerah diminta untuk menggali potensi yang ada. Khususnya sektor pariwisata yang paling berpeluang.

”Selama ini kita hanya kawal sampai pada financial closing. Setelah itu dibiarkan.,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di depan para diplomat di Sekolah Staf Dan Pimpinan Kemenlu (Sesparlu) di Jakarta, Jumat (13/3).

Mantan Ketua Umum Hipmi itu memaparkan untuk masuk dan berinvestasi ke Indonesia ada sejumlah tahap yang mesti dilalui investor. Pertama, investor terjaring melalui kegiatan promosi. Kedua, masuk ke tahap perizinan. Setelah perizinan, investor memasuki tahap financial closing. ”Setelah teken financial closing, masuk ke produksi, di sini masalahnya. Investor berjuang sendiri,” ucap Bahlil.

Hal itulah, lanjut dia, yang membuat investasi mangkrak hingga Rp708 triliun dalam temuan setelah ia diangkat memimpin BKPM. Investasi yang mangkrak itu disebabkan oleh arogansi sektoral antara Kementerian/Lembaga (K/L), tumpang tindih aturan pusat dan daerah serta masalah di lapangan.

Belajar dari pengalaman itu, maka lembaga itu akan membuat standar operasional pelayanan kepada investor secara end to end. ”BKPM mengawal sampai dia produksi. Bahkan BKPM melakukan proteksi kepada investor selama investasi tersebut masih berproduksi di Indonesia,” kata Bahlil.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat untuk aktif menggali potensi wisata daerah, khususnya bagi masyarakat di kawasan lima destinasi super prioritas. ”Kita imbau mereka, terutama yang tinggal di lima Destinasi Wisata Super Prioritas yaitu kawasan Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang untuk bisa menggali potensi wisata di daerah mereka,” kata Luhut.

Menurut Luhut, pengembangan potensi wisata bisa membantu meningkatkan serapan wisatawan di daerah-daerah tujuan wisata tersebut. Pengembangan pariwisata dengan mengangkat nilai kearifan lokal, menurut Luhut, juga tidak terlalu memerlukan biaya tinggi dan pengembangannya bisa dilakukan oleh individu.

Sementara itu, Tigor Siahaan, pemilik rumah kopi Piltik, mengatakan kualitas kopi di kampung halamannyalah yang mendorongnya untuk meninggalkan pekerjaannya di Jakarta dan memulai bisnis itu. Menurut Tigor, kualitas kopi Siborongborong tersebut telah diakui kualitasnya oleh internasional. Namun, yang penting bagi Tigor adalah bagaimana para pengusaha ini bisa mendapat sumber daya manusia yang sesuai dengan bisnis yang mereka jalani.

”Saat ini kami berbagi ilmu, kami ingin mereka juga punya keingin menjadi enterprenur. Karena orang Batak ini biasa kerja jadi birokrat, belum banyak yang mau jadi pengusaha. Untuk itu harus ada trigger, yaitu butuh uang. Kami akan melatih mereka bagaimana menjalani bisnis, melayani, melakukan perhitungan bisnis. Saya yakin mereka bisa,” jelasnya. (dim/fin/ful)