25 Provinsi Dalam Bahaya

JAKARTA - Sudah enam orang terkonfirmasi positif Virus Corona. Kasus ini diklasifikasi sebagai kasus 05 dan 06. Jumlah penderita virus yang akrab disebut Covid-19 itu pun dikhawatirkan akan terus bertambah, selarasa dengan hasil penelitian terhadap 620 spesimen yang sebagian berasal dari 63 rumah sakit di 25 provinsi di Indonesia.

Sayanganya, data-data yang dipaparkan oleh pemerintah (Selengkapnya lihat grafis) melalui Juru bicara penanganan Covid-19 Achmad Yurianto tidak disampaikan secara lugas dan detail. Kesan yang muncul sengaja disembunyikan dan dikhawatirkan berimbas ketidaktahuan publik yang ada di daerah, yang minim informasi tentang virus yang telah menewaskan 80.695 orang di seluruh dunia.

Pengamat Kebijakan Publik Yusiyanto Alam mengatakan, antisipatif pemerintah dan cara-cara yang tidak logis telah menimbulkan kecemasan. Apalagi data primer tentang mereka yang terjangkit, tidak dipaparkan secara gamblang.

”Kalau alasannya hanya menyelamatkan privasi penderita Covid-19, saya rasa sah-sah saja. Tapi ingat, jika tidak dipaparkan data itu ke publik, kecemasan yang selama ini muncul akan terakumulasi menjadi wabah. Sampaikan saja, masyarakat pasti akan menyikapinya dengan dewasa. Dan ini memang berisiko,” terang Yusdiyanto kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

BACA JUGA: 4 Pasien Sebelumnya Segera Dipulangkan

Pesan berantai, terhadap infomasi sekecil apa pun terkait perkembangan virus Corona, akan menjadi peringatan dini atau early warning. Dampak positifnya, publik akan lebih cermat, waspada, dan berhati-hati terhadap segala sesuatu yang berada di keluarga hingga lingkungannya.

”Kalau ditutupi, apakah ada manfaat? Jelas tidak. Dampaknya, orang yang terkontaminasi dengan bebas berkeliaran dan menimbulkan penularan yang lebih masif. Saya minta tolong, pemerintah mengambil kebijakan yang lebih kongkrit. Ini sudah enam warga yang terkonfirmasi. Jangan lagi bertambah,” timpal doktor jebolan Universitas Padjajaran Bandung itu.

Terpisah, Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati menilai TNI sudah menerapkan kesiagaan dalam menghadapi berbagai macam virus, termasuk virus Corona jenis baru yang mulai mewabah di Indonesia. Ini terlihat sejak awal tahun 2020 ketika virus corona mulai mewabah, pemerintah Indonesia telah memberikan instruksi agar setiap lembaga negara dan instansi pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi, termasuk kepada TNI dan jajarannya.

Prosedur tersebut telah disiapkan sebagaimana pengalaman sebelumnya ketika menghadapi SARS tahun 2003 dan MERS tahun 2012. ”Demikian halnya menghadapi COVID-2019, satuan-satuan TNI telah disiagakan untuk prosedur pencegahan penularan kepada prajurit TNI dan PNS beserta keluarga," kata wanita yang biasa disapa Nuning ini.

Upaya reguler selama ini dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan berkala untuk Perwira dan PNS sederajat sebanyak dua kali per tahun dan Bintara, Tamtama serta PNS sederajat satu kali per tahun. ”Ketika COVID-2019 mulai mewabah, maka seluruh Dinas Kesehatan TNI memeriksa file kesehatan seluruh personel. Hasil pemeriksaan membagi tingkat kesehatan mulai dari yang Kondisi Stakes 1, Kondisi Stakes 2, Kondisi Stakes 2 P dan Kondisi Stakes 3,” katanya.

BACA JUGA: 80.695 Tewas, Arab Saudi Makin Panik

Kondisi Stakes 1 adalah tidak ada penyakit kelainan, kondisi Stakes 2 adalah penyakit ringan dan kondisi Stakes 3 adalah penyakit kelainan yang tidak berpengaruh pada fungsi tubuh.

Menurut Nuning, seluruh personel dengan kondisi Stakes 3 sudah mendapat tambahan obat dan suplemen sekaligus mencegah kontak langsung dengan masyarakat luas. Sementara kondisi Stakes 2 P ke atas meningkatkan stamina olahraga dan tindakan pencegahan sebagaimana standar Kemenkes RI dari WHO. ”Satuan TNI di sekitar wilayah yang banyak interaksi dengan masyarakat luas setiap 2 minggu melakukan pemeriksaan kesehatan tambahan. Prosedur menerima kunjungan dari delegasi militer negara lain dilakukan dengan pengukuran suhu dan larangan kontak fisik langsung, seperti bersalaman," timpal Nuning.

Ditambahkannya, prajurit TNI yang terlibat dalam Komando Tugas Gabungan yang bertugas di Pulau Natuna dan Pulau Sebaru adalah prajurit TNI pilihan dengan Kondisi Stakes 1 semuanya. Hingga kini setelah bertugas di Pulau Natuna seluruh prajurit TNI dalam kondisi Stakes 1 semua. "Demikian pula yang kini masih bertugas di Pulau Sebaru Kecil," ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya mengatakan, mewabahnya virus Corona jenis baru, COVID-19 dapat menimbulkan gejolak sosial di Indonesia, oleh karenanya diperlukan peran TNI jaga keamanan nasional. ”Gugus tugas TNI tidak hanya di medan peperangan, namun TNI memiliki tugas operasi militer selain perang (OMSP). Ini salah satu wujud OMSP adalah penanggulangan bencana. Keterlibatan TNI dalam konteks wabah COVID-19, masuk dalam kategori penanggulangan bencana ini,” kata Willy.

Terlebih, penyebaran virus ini bisa disebut sudah mengancam keamanan nasional. Selain besarnya peluang masuk dari berbagai penjuru dunia, virus ini juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial. ”Dan di sinilah peran yang bisa dimainkan oleh TNI dalam konteks keamanan nasional (national security). Saat eksistensi sebuah bangsa terancam, di situlah TNI harus turun tangan. Termasuk dalam konteks ancaman virus corona saat ini,” paparnya.

Saat ini, lanjut dia, TNI bisa menjadi supporting system dalam upaya pengamanan ini. Misalnya, di pintu-pintu masuk ke Tanah Air, baik di darat, laut, maupun udara. Termasuk di daerah-daerah perbatasan. ”Jelas, intinya TNI punya kewajiban untuk menjaga keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia, tidak terkecuali dari ancaman virus corona. TNI bahkan harus menjadi garda terdepan (front liner),” tegas Willy.

Pemegang gelar master manajemen pertahanan ini menambahkan, keterlibatan militer dalam upaya mengatasi keselamatan warga negaranya dari berbagai ancaman, termasuk dari wabah COVID-19 ini telah menjadi model utama penanganan di banyak negara. ”Mulai Desember 2019 beberapa negara maju telah menerapkannya. Apalagi jika sebuah wabah sudah naik levelnya ke level pandemik,” timpalnya.

Oleh karena itu, DPR meminta Kementerian Pertahanan untuk proaktif dalam upaya penanganan wabah COVID-19. "Virus ini sudah seperti teroris yang bisa muncul kapan saja dan selalu mengancam warga. Karena penanganan tidak hanya sektoral kesehatan, tetapi secara integral multi sektor,” ujarnya.