JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada September mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan jika keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) bukan menjadi halangan.
Ketua Bawaslu RI Abhan meminta jajaran sekretariat Bawaslu di daerah turut membantu pengawasan seperti tahapan verifikasi faktual calon perseorangan. “Awasi tahapan Pilkada dengan sebaiknya-baiknya. Keterbatasan SDM bisa melibatkan jajaran sekretariat di lingkungan Bawaslu,” kata Abhan di Jakarta, Jumat (6/3).
Jajaran yang akan diterjunkan dalam mengawasi verifikasi faktual harus diberikan surat tugas. Selain itu, telah mendapatkan bimbingan teknis serta memahami tugas dan kewajibannya. “Agar kehadiran jajaran petugas Ad hoc merupakan pemecah masalah. Bukan pembuat masalah. Ini harus dipahami oleh semuanya,” jelasnya.
Abhan menambahkan, kewenangan jajaran pengelenggara Ad hoc sangat kuat dan menentukan kelancaran pilkada. Mulai dari tingkat TPS, kelurahan/desa, dan kecamatan. Hal ini menurutnya berperan meningkatkan kinerja petugas Ad hoc sebagai ujung tombak pengawasan Bawaslu. ”Jaga integritas dan netralitas sebagai penyelenggara pemilu,” tambahnya.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyuarakan sejumlah isu krusial kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan. Salah satunya, mengenai ketidakberpihakan atau independensi dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang akan dibentuk jelang Pilkada. Ia meminta jajaran penegak hukum bersikap independen. "Kita minta Polda dan Kejati bisa bertindak lebih independen dalam menghadapi Pilkada serentak 2020. Karena nanti antara Polri dengan Kejaksaan ada Gakkumdu, gabungan yang akan dilaksanakan nanti pada saat Pilkada,” papar Eva. Ia melanjutkan, pada saat persiapan Pilkada, pihaknya akan meminta independensi baik ke peserta perorangan ataupun kepada partai. “Intinya kita minta independensi terus dijaga,” tandasnya. (khf/fin/rh)
