Tolak Omnibus Law, Buruh Minta Dukungan DPRD

Beranda Nusantara Tolak Omnibus Law, Buruh Minta Dukungan DPRD

BANTEN RAYA – Belasan perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) mendatangi Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (28/2). Mereka mendesak DPRD memberikan dukungan pada buruh atas penolakan rencana omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja karena dianggap merugikan buruh.

Pantauan Banten Raya, buruh mendatangi Sekretariat DPRD Banten sekitar pukul 09.00 WIB. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni di ruang kerjanya.

Ketua Bidang Sosial Politik SPN Provinsi Banten Ahmad Saukani mengatakan, kedatangannya ke DPRD adalah bentuk kekecewaan buruh terhadap rencana omnibus law dalam RUU tentang Cipta Lapangan Kerja. Pihaknya merasa perlu memberikan penolakan dan diharapkan gerakan itu didukung oleh para wakil rakyat.

“Kami menyampaikan aspirasi terkait omnibus law. Merekomendasikan pernyataan dukungan terhadap aspirasi buruh se-Banten. Tentu atas pertimbangan kondusivitas dan juga mengedepankan perlindungan serta kepastian hak kepada para pekerja,” ujarnya kepada awak media usai beraudiensi.

Ia menjelaskan, ada banyak hal yang membuat buruh menolak omnibus law RUU tentang Cipta Lapangan Kerja. Secara garis besar, rancangan peraturan itu akan merampas hak-hak buruh dan lebih menguntungkan pengusaha. “Itu (kerugian-red) banyak sekali, dari jam kerja akan dihitung per jam. Kontrak dan penyerapan tenaga kerja tidak lagi dibatasi, fleksibel terhadap tenaga kerja asing. Kemudian juga pidana bagi pengusaha yang nakal dan tidak taat aturan itu dihilangkan dan masih banyak lagi,” katanya.

Dari aspek hukum juga menurutnya, omnibus law itu bertentangan dengan amanat konstitusi, bahkan disebutnya tidak Pancasilais. RUU tersebut dinilai telah menabrak semua aturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Artinya, terkait perubahan regulasi itu ada petunjuk bahwa bertahap kemudian melibatkan pihak terkait. Bukan setelah undang-undang diciptakan yang awalnya bikin gemuruh dan akhirnya keluar juga dan saat ini baru mau melibatkan. Ini ada kecacatan formal padahal kita menganut civil law (hukum sipil-red),” ungkapnya.

Ditegaskan Saukani, dengan kondisi tersebut maka pihaknya mendesak agar omnibus law RUU tentang Cipta Lapangan kerja dibatalkan. Dia berharap, DPRD Provinsi Banten bisa mengawal dan menyampaikan suara penolakan mereka kepada DPR RI maupun pemerintah pusat.

“Dibatalkan saja, mumpung belum berlaku. Kami tidak meminta yang melampaui kewenangan beliau (Ketua DPRD Banten-red) tapi menyampaikan aspirasi. Ya patut sebagai wakil rakyat menyampaikan aspirasi kami,” tuturnya.

Ketua DPRD Banten Provinsi Andra Soni memastikan, pihaknya akan menampung aspirasi yang disampaikan para buruh. “DPRD merupakan lembaga yang mewakili seluruh aspirasi masyarakat sehingga kami dengan senang hati, dengan ikhlas akan berusaha menyampaikan aspirasinya. Memang fungsi kami adalah mendengar, menampung dan memerjuangkan aspirasi masyarakat Banten,” ujarnya.

Adapun langkah konkret tindak lanjutnya, DPRD Banten akan berkirim surat langsung ke Presiden RI Joko Widodo dan DPR RI. “Kami akan mengirim surat kepada Presiden dan DPR RI. Kami akan menyampaikan bahwa telah menerima dan berdiskusi dengan unsur-unsur masyarakat baik mahasiswa, kelompok buruh dan lain-lain terkait RUU Cipta Lapangan Kerja. Kami berharap ini menjadi masukan terkait rencana RUU itu,” tutur politikus Gerindra ini. (dewa)

Baca Juga

Berita Terbaru