Jumlah Eks WNI ISIS Jadi 699 Orang

    Ilustrasi/it

    JAKARTA – Jumlah kombatan eks WNI ISIS yang berada di Suriah terus bertambah. Data terbaru, kini sudah mencapai 600 orang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hingga saat ini masih terus melakukan indentifikasi dan validasi terhadap kombatan ISIS tersebut.

    “Dulu jumlahnya 689 orang. Ada penambahan. Sehingga sekarang menjadi 699 orang. Saya meminta publik memaklumi jika data yang dimiliki pemerintah berubah-ubah. Hal ini karena kita mendata orang yang lari dari negara,” kata Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (28/2).

    Pemerintah, lanjutnya, telah memutuskan akan memulangkan anak-anak yang berusia 10 tahun ke bawah dan yatim-piatu. Kini, pemerintah baru memulai melakukan pengidentifikasian terhadap anak-anak yang memenuhi kriteria tersebut. “Saat ini pada tahap identifikasi. Itu akan dilakukan bagaimana penjemputannya, bagaimana pembinaannya. Itu akan terus dikoordinasikan,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

    BACA JUGA: One Piece Chapter 973 Tunda Rilis

    Di samping itu, pemerintah sudah berhasil mengidentifikasi sejumlah kombatan ISIS yang berusia dewasa. Data mereka sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk dilakukan pemblokiran paspor. Dia menjelaskan, pemblokiran terhadap paspor itu dilakukan agar mereka tidak bisa kembali masuk ke Indonesia.

    Sementara itu, pengamat hukum pidana dari Universitas Riau, Erdianto Effendy menyatakan negara berhak menangkal eks WNI datang ke Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melindungi warga dalam negeri. “Kebijakan menolak mereka kembali ke Indonesia adalaj kebijakan di luar hukum pidana. Namun, itu sah. Karena kewajiban pemerintah melindungi negara dan warga negaranya,” jelas Erdianto.

    Kebijakan ini, lanjutnya, tidak melanggar HAM. Selama berdasar kajian dan ada dasar hukumnya. “Apalagi ISIS dapat dikualifikasi sebagai gerakan makar terhadap Pemerintah Irak dan Suriah. Karena objeknya bukan Indonesia, maka tindakan mereka tidak dapat dikualifikasi sebagai makar menurut hukum pidana Indonesia,” paparnya.

    Namun, jika ISIS dikelompokkan sebagai organisasi teroris, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana terorisme. “Apabila tindak pidana terorisme, mereka dapat dituntut menurut hukum pidana Indonesia. Meskipun perbuatannya tidak terjadi di Indonesia,” tukasnya.(rh/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here