Indonesia Tak Diuntungkan Jadi Negara Maju

    Ilustrasi pertumbuhan ekonomi

    JAKARTA – Indonesia ditetapkan menjadi negara maju tidak sepenuhnya membuat senang rakyat Indonesia. Jusru dianggap akan merepotkan Indonesia ke depannya.

    Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani. Menurut dia, dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang akan mempersulit Indonesia.

    “Menurut kita sangat merepotkan karena kita pikir aja Thailand, Vietnam, dan Malaysia, mereka masih dianggapnya negara berkembang tuh, jadi kalau bedanya dianggap maju dan berkembang itu,” kata Haryadi di Jakarta, Jumat (28/2).

    Dampak lainnya, kata dia, Indonesia tidak akan lagi mendapatkan hak istimewa dari Amerika Serikat (AS). Akibatnya, banyak kerugian yang akan diperoleh Indonesia sehingga ekonomi Indonesia akan rentan.

    “Yang jelas kita tidak punya privilege lagi, kita akan lebih sensitif, lebih banyak dipelototi Amerika dan selalu dipermasalahkan segala macam,” ujar dia.

    Di sisi lain, lanjut dia, saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di garis kemiskinan. Jadi, belum saatnya Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju di tengah masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu.

    Seperti diketahui, pada tahun ini Indonesia dilanda badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang jumlahnya mencapai ribuan pekerja. Misalkan Indosata yang merumahkan ratusan karyawanya, dan PT Krakatau Steel hingga ribuan orang. Mereka ini rawan akan jatuh miskin.

    “Karena menurut saya tidak fair, karena rakyat Indonesia yang miskin masih banyak banget kok dianggap maju. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang menguntungkan karena nanti dengan AS, akan banyak hal-hal yang merepotkan dan karena bagaimana pun kita standarnya sudah beda,” tutur dia.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat, masuknya Indonesia menjadi negara maju seharusnya tidak bersedih. Pasalnya, hal ini didasari oleh kekhawatiran akan hilangnya kemudahan berupa fasilitas berdagang dengan AS.

    Mantan Menteri Perindustrian ini mengaku tidak kaget Indonesia dinyatakan sebagai negara maju. Sebab berdasarkan proyeksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di tahun 2045. Karenanya, keputusan tersebut harus disambut baik.

    “Makanya kalau dibilang sama Amerika negara maju ya harus senang, masa sedih,” kata Airlangga.

    Menyoal perubahan status Indonesia menjadi negara maju akan berdampak pada pemberian fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke AS.

    “Terkait bea masuk GSP kita hanya 20 persen dari perdagangan, dan on top of that GSP perundingannya sudah selesai. Jadi kriteria GSP saja yang ditingkatkan,” ungkapnya.

    Dia menegaskan, Indonesia menjadi negara maju suatu capaian yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Apalagi yang memberikan predikat adalah AS. Perdagangan Indonesia dengan AS sendiri sampai saat ini masih surplus sekitar USD12 miliar

    Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden (KSP) Denni Puspa Purbasari menyatakan, predikat Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan gerak pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia.

    Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia masih sebesar USD4.000. Angka tersebut jauh di bawah pendapatan per kapita negara maju yang ada di angka USD12 ribu.

    Meski demikian, jika dilihat dari purchasing power parity (PPP), pendapatan per kapita Indonesia sudah berada di angka USD12.670. Angka ini melebihi ambang batas negara menjadi negara maju yang sebesar USD12 ribu.

    Menurut dia, keputusan AS tersebut tidak perlu diperdebatkan. Seharusnya yang menjadi perhatian adalah beberapa keistimewaan yang didapat oleh Indonesia seperti keringanan tarif dan bentuk lainnya cepat atau lambat akan dicabut.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here