Riset di Indonesia Sekadar Penyerapan Anggaran

    JAKARTA – Jumlah dan kualitas sumber daya peneliti di Indonesia dinilai masih belum memenuhi standar negara lain. Ini bisa dilihat dari penelitian berkualifikasi S3 yang masih rendah, rasio peneliti terhadap jumlah penduduk yang kecil hingga masalah produktivitas peneliti.

    Berdasarkan data dari Indeks Daya Saing Global atau Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF).

    Dalam laporan tersebut, posisi posisi Indonesia menurun posisi ke-45 menjadi ke-50, di mana kapasitas inovasi (innovation capacity) hanya menempati ranking 74 sedunia.

    Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menilai, bahwa salah satu kendala perkembangan inovasi di Indonesia adalah belum standarnya jumlah sumber daya manusia (SDM) peneliti. Jumlah peneliti berbanding jauh dengan SDM peneliti di negara-negara yang riset dan inovasinya sudah sangat maju.

    “Memang belum standar kalau dibandingkan dengan perkembangan di negara maju. Maka kita juga harus serius membenahi SDM di bidang ristek sebagai sumber lahirnya inovasi di kemudian hari,” kata Bambang, Selasa (25/2).

    Bambang juga melihat, persoalan lainnya yang menghambat pengembangan inovasi dan riset di Indoensia adalah birokrasi dalam kelembagaan riset. Menurutnya, birokrasi yang rumit menyebabkan riset itu tidak bisa berkembang.

    Teerlebih lagi, rumitnya birokrasi saat ini membuat orientasi dari riset adalah sekadar kegiatan, bukan tujuan menghasilkan inovasi.

    BACA JUGA: Lulusan SMK Dominasi Angkatan Kerja di Indonesia

    “Sekadar penyerapan anggaran. Karena itulah kinerja dari birokrasi, ini hal yang tentunya sangat tidak sesuai dengan cita-cita kita menjadikan indonesia sebagai perekonomian yang berbasis inovasi,” tuturnya.

    Untuk itu Bambang menegaskan bahwa inovasi dan riset di Indonesia akan sulit berkembang jika lebih banyak dibiayai oleh Pemerintah. Saat ini, sumber dana untuk riset dan inovasi di Indonesia, 80 persennya berasal dari Pemerintah melalui a

    “Justru ini yang membuat riset tidak akan maju, karena riset tidak didorong oleh suatu kebutuhan yang real,” ujarnya

    Menurut Bambang, jika Pemerintah yang sibuk dengan riset dan inovasi, maka nantinya Pemerintah tidak fokus pada riset tetapi justru pada penyerapan anggaran. Hal ini juga yang dikhawatirkan terjadi pada riset dan inovasi nasional.

    “Kalau Pemerintah yang sibuk, maka ujungnya adalah penyerapan anggaran yang tidak berujung pangkal, yang tidak jelas apa fokus risetnya,” terangnya.

    Wakil Presiden Ma’ruf Amin menambahkan, bahwa jumlah peneliti di Indonesia masih kurang dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih kalah dibandingkan Vietnam yang anggarannya lebih sedikit daripada Indonesia.

    Padahal, alokasi anggaran penelitian dan pengembangan Indonesia sekitar Rp27 triliun, lebih besar dibanding Filipina yang Rp12 triliun dan Vietnam Rp24 triliun.

    “Tetapi jumlah peneliti Indonesia hanya 89 orang per juta penduduk, dibandingkan dengan Vietnam jumlah penelitinya 673 per juta penduduk,” katanya.

    Wapres menegaskan, bahwa besaran anggaran riset tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai aspek penting dalam pembangunan nasional.

    “Oleh karena itu, saya berharap BPPT sebagai lembaga kaji-terap dapat mengembangkan inovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab, salah satu tolak ukur keberhasilan BPPT adalah terpakainya inovasi teknologi oleh masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (der/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here