Manokwari, Mamuju dan Makassar Paling Rawan

Beranda Politik Manokwari, Mamuju dan Makassar Paling Rawan

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memetakan sejumlah wilayah yang dirasa rawan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hasil penelitian Bawaslu, menyoroti dari 261 Kabupaten/Kota didapati tiga daerah yang memiliki kerawanan level tertinggi. Yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju dan Kota Makassar. Sedangkan daerah dengan kerawanan level terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.

Tak hanya itu, Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Pilkada 2020 juga menunjukkan dari 9 provinsi yang mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hasilnya, Provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan kerawanan paling tinggi, sedangkan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan kerawanan terendah.

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, dengan adanya IKP, dapat menjadi indera bagi semua pihak pemangku kepentingan dalam menangkap setiap fenomena dan gejala pelanggaran dan kerusakan dalam Pilkada 2020. Fenomena yang dimaksud, diantaranya: pelanggaran netralitas ASN (aparatur sipil negara), politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), ujaran kebencian dan dan politik uang.

Kemarin (25/2), Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. IKP ini dirancang memetakan potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah dengan fungsi antisipasi dan pencegahan dini.

IKP Pilkada 2020 menjadi salah satu ikhtiar terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan pemilihan yang digelar 23 September mendatang. Menurutnya, hal ini juga membantu mendetailkan dan membedah karakteristik pelanggaran di suatu wilayah.

“IKP juga bertujuan mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan di masing-masing daerah yang menyelenggarakan pemilihan. Perencanaan dan penelitian IKP dilaksanakan sejak September 2019 lalu dengan melibatkan peneliti dan pakar dalam bidang kepemiluan,” ungkapnya.

Secara lugas, Abhan menyatakan IKP telah menjadi tradisi riset bagi Bawaslu sejak awal kemunculannya pada Pemilu 2014. Dirinya meyakini IKP 2020 bisa menjadi hasil penelitian yang akurat. Karena melalui proses yang melibatkan banyak pihak. Seperti penyelenggara pemilu, para pakar, aparat kepolisian hingga media massa.

Dia menjelaskan, pembuatan IKP Pilkada 2020 ini mengutamakan metodologi dan analisis dengan menyempurnakan produk IKP 2019 berdasarkan data pengalaman hasil penyelenggaraan Pemilu 2019. “Serta pengetahuan tim ahli dalam mengidentifikasi dan memproyeksi potensi terjadinya kerawanan,” imbuhnya.

Perlu diketahui, dalam penelitian IKP Pilkada 2020 ini, Bawaslu menitikberatkan dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Ada tiga kategori kerawanan yang dibagi ke dalam enam level. “Kiranya setiap pihak bisa menekan, mengurangi bahkan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dengan wewenangnya masing-masing,” tegas Abhan.

Di tempat sama, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap, seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sama dengan baik dalam menindaklanjuti IKP yang telah dirilis. Afif menyampaikan, hal pertama penyelenggara Pilkada 2020 agar meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan. Baik calon perseroangan maupun calon yang diusung partai politik (parpol) atau gabungan parpol. “Peningkatan pelayanan harus dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih dan partisipasi masyarakat itu jadi catatan penting,” ungkapnya.

Selain itu, Afif merekomendasikan parpol agar meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan. Menurutnya, pendidikan politik juga diperlukan secara intensif sepanjang tahapan Pilkada 2020. Untuk pihak pemerintah, Afif mengungkapkan, baik pemerintah pusat maupun daerah mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. Dirinya berharap forum-forum komunikasi bisa lebih diintesifkan. “Jadi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di daerah itu penting untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan,” jelasnya.

Afif menambahkan, begitu pula pihak organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP). Afif memberi rekomendasi agar memperluas jaringan pemantauan pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis. “Kami akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan. Strategi ini juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di setiap daerah,” tutupnya. (khf/fin/rh)

Baca Juga

Ferdinand: Saya Mengecam Penghinaan Terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW

JAKARTA- Eks Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengecam pelecahan dan penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. "Saya mengecam pelecehan agama Islam atas penayangan karikatur...

Dianggap Sudutkan SBY, Ferdinand Minta Demokrat Lapor Rizal Ramli

JAKARTA- Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean menilai, pengakuan Rizal Ramli telah menyudutkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk itu, Ferdinand...

Daya Tangkap Kurang, Fadli Zon Sarankan Henry Subiakto Banyak Baca, Bukan Banyakin Gelar

JAKARTA- Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon dan Profesor UNAIR Henry Subiakto terlibat debat panas di acara ILC tvOne. Uniknya, debat itu dibawa hingga ke...

Said Didu: Refly Harun Dulu Pendukung Jokowi, Tapi Dia Konsisten dengan Kebenaran

JAKARTA- Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun merupakan orang yang konsisten dengan sikap kritisnya. Didu mengatakan, Refly Harun...

Kampanye Daring Belum Prioritas

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat, satu bulan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, metode daring tidak mengalami peningkatan yang signifikan....

Berita Terbaru

Besok F4 Gelar Reuni, Lihat Tampilan Terkini Jerry Yan hingga Vic Zhou

JAKARTA - Buat pengemar film tahun 2000-an, pasti sudah tidak asing lagi dengan film Meteor Garden dengan pemeran yang dibintangi oleh F4 yakni Jerry...

Jadi Mualaf, DJ Katty Butterfly Dapat Kado Spesial

JAKARTA - DJ Katty Butterfly tengah berbahagia. Ya, pasalnya wanita asal Thailand itu resmi menjadi mualaf usai mengucapkan dua kalimat syahadat dengan dibimbing oleh...

Milan di Puncak, Namun Serie A Masih Panjang

MILAN - Juventus memulai musim Serie A dengan cara yang tidak mengesankan, dan hanya mampu mengisi posisi lima besar klasemen sementara.  Di lain sisi, tim...

Soal Hukum Mati Bagi Penghina Nabi, Ustad Hilmi Sarankan Abu Janda Baca Sirah Nabawiyah

JAKARTA- Aktivis dakwah Ustad Hilmi Firdaus menyarankan pegiat media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda untuk benyak membaca buku-buku agama. Dalam hal ini buku...

Kekurangan Xbox Series S Dibanding Series X dan PS5

JAKARTA - Belum juga keluar, Xbox Series S mendapatkan review negatif, lantaran tidak akan memiliki performa yang setara dengan Xbox Sereies X juga PlayStation 5...

Nusantara

Selain Pantau PPPJ, Kabadiklat Resmikan Gedung PTSP Kejati Kalteng

JAKARTA - Kepala Badan Diklat (Kabadiklat) Kejaksaan RI Tony Spontana melakukan kunjungan kerja pemantauan penyelenggaraan PPPJ Angkatan LXXVII Tahun 2020 di Kejaksaan Tinggi Kalimantan...

Waspadai Penularan di Rumah

TASIK – Penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Tasikmalaya belum berhenti. Penularan di keluarga paling disoroti dengan jumlah kasus lebih dari 109 orang pasien...

News

Organisasi Guru Apresiasi Janji SK Cabup Di Sumbawa

JAKARTA - Kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota menentukan mutu pendidikan di suatu daerah. Terlebih, pimpinan di pemerintah kabupaten atau kota bertanggung...

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Dana Nasabah WanaArtha Tak Bisa Disita

JAKARTA - Kejaksaan seharusnya berhati-hati membekukan atau menyita rekening berbagai pihak dalam kasus Jiwasraya. Penyitaan atau pembekuan harus dibarengi dengan kejelasan keterkaitan. Pakar Tindak...

Said Didu: Refly Harun Dulu Pendukung Jokowi, Tapi Dia Konsisten dengan Kebenaran

JAKARTA- Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun merupakan orang yang konsisten dengan sikap kritisnya. Didu mengatakan, Refly Harun...

Kampanye Daring Belum Prioritas

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat, satu bulan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, metode daring tidak mengalami peningkatan yang signifikan....

Jangan Cuma Fokus Covid

JAKARTA - Pelayanan kesehatan di Indonesia menghadapi banyak tantangan dan penyesuaian setelah adanya serangan wabah Covid-19. Fokus pemerintah saat ini tertuju pada pelayanan kesehatan...

Refly Harun: Pemerintah Seharusnya Urus Kepulangan Rizieq Shihab

JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, pemerintah seharusnya berperan, mengupayakan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ke Indonesia. Apalagi...