Lagi-lagi KPPPA Minta Tambah Anggaran

    Ilustrasi: Pixabay

    JAKARTA – Dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan pada 9 Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengamanahkan untuk menambah fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) terkait penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

    Dengan penambahan fungsi tersebut, DPR RI memandang bahwa anggaran tahun 2020 KPPPA sebesar Rp273.6 miliar tidak memadai, sehingga perlu diupayakan penambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2020.

    ”Program-program kerja beserta penambahan fungsi KPPPA merupakan angin segar bagi perlindungan perempuan dan anak. Namun agaknya darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak kita tanggapi secara kurang serius,” tutur Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni dalam rapat dengar pendapat terkait target dan sasaran pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2020, serta Isu-Isu Aktual dan Alternatif Solusinya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/2).

    BACA JUGA: KFC dan DBL Gelar Olimpiade Seni dan Olahraga

    Hal ini ditandai dengan anggaran KPPPA tahun 2020 yang hanya sebesar Rp273.6 miliar rupiah, sementara masyarakat yang harus dijangkau hingga ke akar rumput. ”Oleh karenanya, kami berharap anggaran yang terbatas ini dapat didorong dan ditingkatkan untuk betul-betul dapat bermanfaat bagi perempuan dan anak Indonesia. Bukan hanya 100 persen, bahkan hingga 1000 persen pun harus betul-betul kita dorong,” tutur Lisda.

    Terkait penambahan fungsi penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan KPPPA bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemen Setneg) telah melakukan pembahasan untuk percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kemen PPPA yang telah mengakomodasi penambahan fungsi Kemen PPPA terkait pemberian/penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

    ”Kemen PPPA berperan mendorong penyedia layanan walaupun penyedia layanan tersebut ditangani oleh Kementerian / Lembaga (K/L) lainnya. Jika ada perempuan korban kekerasan, maka pencatatan perempuan korban kekerasan tersebut akan dilakukan oleh Kemen PPPA sesuai dengan fungsinya,” jelas Pribudiarta.

    Jika ia membutuhkan rehabilitasi kesehatan, lanjut Pribudiarta maka akan ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Jika membutuhkan rehabilitasi sosial, maka akan ditangai oleh Kementerian Sosial. ”Jika terkait hukum, akan ditangani oleh Aparat Penegak Hukum. Semua pelayanan tersebut harus dilakukan secara terpadu,” sambungnya.

    Untuk memaksimalkan anggaran yang terbatas, DPR RI mendesak KPPPA untuk meningkatkan efektivitas kinerja Lembaga Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di lapangan dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait penanganan dalam tindak kekerasan dan perdagangan orang.

    BACA JUGA: Raih Gelar Juara, Persebaya Bungkam Persija

    ”Dalam memaksimalkan anggaran tersebut, diharapkan Kemen PPPA bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan Lembaga Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di lapangan atau daerah, sehingga fungsi tim respon cepat terkait kasus kekerasan dan perdagangan orang dapat berjalan maksimal. Pemerintah kabupaten / kota juga perlu “disentil”, karena sebagian besar belum mengalokasikan anggarannya bagi perempuan dan anak,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti.

    KPPPA telah melakukan upaya bersama dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah dalam bentuk respon cepat dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang.

    Untuk meningkatkan efektivitas Lembaga Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah, Pribudiarta mengatakan bahwa Menteri Keuangan akan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung Pemerintah Daerah demi mewujudkan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here