Jaksa Harus Paham UU Pemilu

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah semakin dekat. Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kejaksaan di seluruh Indonesia diminta memahami UU Pemilu.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka menegaskan korps Adhyaksa siap menghadapi Pilkada serentak 2020 mendatang.

Dia meminta seluruh Asisten Intelijen (Asintel) dan Asisten Pidana Umum (Aspidum) di setiap Kejaksaan Tinggi mendalami dan memahami setiap kasus yang akan terjadi pada Pilkada Serentak 2020. “Untuk bidang Intelijen dan Pidum yaitu setiap jaksa harus mempelajari sekaligus memahami Undang-Undang Pemilu. Khususnya Pilkada,” ujar Jan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (20/2).

Selain itu, kepada jaksa pengacara negara (JPN) diharapkan memberikan kontribusi yang konkret kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah jika memerlukan pendampingan hukum dalam menghadapi potensi sengketa apabila ada gugatan. “Dalam menangani kasus yang menarik perhatian masyarakat, harus betul-betul profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyatakan kesiapan jajarannya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020. Ia menekankan agar jaksa di bidang pidana umum dapat memahami Undang-Undang Pemilu. “Bidang Pidum, agar setiap jaksa mempalajari dan memahami UU Pemilu. Khususnya Pilkada dan peraturan lain yang terkait,” kata Burhanuddin.

Selain itu, dia juga menekankan agar penerimaan hibah dari pemerintah daerah jangan sampai mempengaruhi independensi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Diketahui, Pilkada serentak diagendakan berlangsung pada 23 September 2020. Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.(lan/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here