Evaluasi Kebijakan Ketenagakerjaan

    Menaker Gelar Rapat Tertutup Terkait Undang-Undang Cipta Kerja - FAJAR INDONESIA NETWORK
    FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

    JAKARTA – Kebijakan ketenagakerjaan Indonesia akan dievaluasi. Ini terkait dengan hasil survei Japan External Trade Organization (Jetro) yang menyebut 55,8 persen perusahaan Jepang di Indonesia tak puas dengan produktivitas tenaga kerja Indonesia (TKI).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan hasil survei terbaru Jetro harus dijadikan pelajaran bagi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Harus ada evaluasi.

    “Sebanyak 55,8 persen perusahaan yang disurvei menyatakan tak puas terhadap produktivitas tenaga kerja Indonesia bila dibandingkan dengan upah minimum yang dibayarkan,” katanya di Jakarta, Kamis (20/2).

    Menurut Ida, angka ketidakpuasan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di Asia Tenggara. Umumnya angka tingkat ketidakpuasan perusahaan Jepang di negara Asia Tenggara hanya mencapai 30,6 persen.

    “Bahkan di Kamboja sendiri ketidapuasan di Kamboja 54,6 persen,” kata dia.

    Dia mencatat, sejak 2015 hingg 2019 kenaikan upah di Indonesia pada sektor manufaktur mencapai USD 98. Sedangkan Vietnam hanya USD 51. Sementara dengan upah yang naik, tingkat produktivitas Indonesia hanya tercatat 74,4 persen dibanding Vietnam yang mencapai 80 persen.

    “Untuk Itu, perusahaan Jepang berharap agar pemerintah Indonesia bisa melakukan pengendalian upah minimum,” ujarnya.

    Selain survei tersebut, lanjut Ida, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyatakan upah minimum provinsi yang terus naik dapat mengancam munculnya pengurangan tenaga kerja Indonesia.

    Sehingga, secara umum kebijakan ketenagakerjaan di Tanah Air perlu dievaluasi, termasuk di dalamnya kebijakan pesangon bagi para pekerja.

    Sehingga jelas, kata dia, persoalan ketenagakerjaan pada hakikatnya meliputi pemenuhan kerja layak bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja, baik di sektor formal maupun di informal.

    “Tidak hanya itu, namun juga harus kita pikirkan kaitannya dengan pemecahan persoalan tenaga kerja bagi anak-anak kita, saudara kita yang belum bekerja,” ujarnya.

    Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana melakukan perubahan yang akan dituangkan melalui revisi serta penambahan pasal Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja.

    Jetro melakukan survei terkait kondisi bisnis perusahaan Jepang di Asia dan Oceania. Hasilnya, sebanyak 55,8 persen perusahaan yang disurvei menyatakan ketidakpuasannya dengan produktivitas TKI bila dibandingkan dengan upah minimum yang dibayarkan.

    Senior Director Jetro Wataru Ueno mengatakan isu upah minimum serta produktivitas pekerja Indonesia memang menjadi hal yang memberatkan perusahaan Jepang. Sejak 2015 sampai 2019 kenaikan upah di Indonesia di sektor manufaktur mencapai USD 98 sedangkan Vietnam hanya USD 51.

    “Sementara dengan upah yang naik tingkat produktivitas Indonesia hanya tercatat 74,4 persen dibandingkan Vietnam yang mencapai 80 persen. Bahkan, Indonesia berada di urutan tiga terbawah dalam di antara negara-negara ASEAN,” katanya, Selasa (12/2).

    Untuk itu sebanyak 71,4 persen perusahaan Jepang berharap pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo bisa melakukan pengendalian upah minimum. Ueono menambahkan ada 70,3 persen perusahaan juga berharap sistem bisnis yang transparan, serta 55,1 persen perusahaan ingin pencegahan dan pemberantasan korupsi.

    Hal lainnya, Ueno menyebut 88,5 persen perusahaan Jepang di Indonesia juga berharap perlunya kebijakan fasilitasi perdagangan. Dari jumlah perusahaan yang memerlukan fasilitasi perdagangan, sebanyak 53,6 persen ingin adanya peningkatan informasi tentang sistem dan prosedur perdagangan.

    Selain itu, 44 persen perusahaan menginginkan pemahaman yang sama soal evaluasi klasifikasi tarif, 43,4 persen mengenai sistem administrasi yang lebih maju, serta 41,4 persen percepatan dan penyederhanaan prosedur izin impor.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here