Disoal, Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Jubir KPK Ali Fikri 2 - FAJAR INDONESIA NETWORK
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Rizyk / FAJAR INDONESIA NETWORK)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyelidikan 36 kasus korupsi. Keputusan ini dinilai tak wajar, karena dilakukan dengan cepat.

KPK mengkonfirmasi telah menghentikan penyelidikan sedikitnya 36 kasus sejak Firli Bahuri cs resmi memimpin lembaga antirasuah. KPK mengklaim, penghentian penyelidikan dilakukan demi memberikan kepastian hukum.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai penghentian penyelidikan 36 kasus sangatlah aneh dan tidak wajar. Sebab untuk menghentikan penyelidikan dibutuhkan waktu yang panjang.

“Saya pikir ini sesuatu yang di luar kewajaran di KPK selama ini,” katanya, Kamis (20/2).

Dikatakannya, penghentian penyelidikan sebuah kasus harusnya dikaji secara matang. Agar mendapat gambaran yang obyektif pada tiap kasusnya.

“Tak boleh pimpinan seenaknya menghentikan kasus di tingkat penyelidikan yang sedang ditangani penyelidik,” katanya.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, penghentian penyelidikan bukanlah praktik yang baru dilakukan di KPK. Dalam lima tahun terakhir sejak 2016, KPK telah menghentikan total 162 perkara di tingkat penyelidikan.

“Penghentian tersebut tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab,” ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/2).

Ali Fikri menjelaskan, terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penghentian penyelidikan sejumlah perkara tersebut. Adapun di antaranya yakni lantaran penyelidikan telah dilakukan sejak lama seperti 2011, 2013, 2015, dan lain-lain.

Selain itu, sambungnya, tidak terpenuhinya syarat untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan juga menjadi alasan pihaknya menghentikan penyelidikan. Seperti tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, tak terkualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, serta alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Untuk tahun 2020 jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/D,” beber Ali Fikri.

Ali Fikri menyatakan, KPK wajib memastikan seluruh perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan memiliki bukti yang kuat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sehingga, sudah sepatutnya proses penghentian perkara dilakukan di tingkat penyelidikan.

“Sama halnya dengan pasca berlakunya UU KPK yang baru. Meskipun UU Nomor 19 Tahun 2019 membuka ruang secara terbatas bagi KPK untuk menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, namun KPK tetap wajib menangani perkara secara hati-hati,” tandasnya.

Dalam dua bulan kepemimpinan komisioner jilid V, kinerja penindakan KPK terbilang biasa saja bahkan minim prestasi. Hal ini jika dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya.

Memang, awal tahun ini KPK telah melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah, mantan Komisioner KPK Wahyu Setiawan, dan sejumlah pihak lain. Hanya saja, OTT itu dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyadapan yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK Jilid IV.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun dengan tegas membantah penurunan kinerja penindakan lembaga yang dipimpinnya. Sebagai bukti, diakuinya, Pimpinan KPK kini telah menandatangani lebih dari 50 surat perintah penyadapan (sprindap).

“Sudah ada kalau 50 sprindap saja sudah ada. Saya kira lebih lah dari 50. Hampir setiap hari saya tanda tangan Sprindap,” kata Alex.

Alex menegaskan, KPK terus bekerja memberantas korupsi. Menurutnya, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) pun tidak menghambat kerja Lembaga Antikorupsi.

“Sprindap itu sudah banyak, dan saya pastikan Dewas tidak mempersulit. Hampir semua Sprindap itu dikabulkan (Dewas),” ucapnya. (riz/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here