Moratorium Izin Umrah Dicabut

Beranda Nasional Moratorium Izin Umrah Dicabut

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) telah mencabut moratorium pemberian izin baru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal itu menyusul, dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No 28 tahun 2020 tentang Pencabutan atas KMA No 229 Tahun 2018, tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tertanggal 3 Februari 2020.

Dengan terbitnya KMA tersebut, masyarakat kini dapat kembali mengajukan izin baru sebagai PPIU setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar, menyatakan bahwa pencabutan moratorium dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertindak sebagai PPIU.

“Pencabutan moratorium ini akan memberikan ruang berkembangnya dunia usaha bisnis syari’ah sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” terang Nizar, Kamis (13/2).

Menurut Nizar, kebijakan mencabut moratorium ini juga dilandasi telah membaiknya sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan umrah.

“Sistem perizinan dan pengawasan yang berbasis online sudah siap. Itu juga yang menjadi alasan untuk membuka kembali pemberian izin sebagai PPIU,” ujarnya.

BACA JUGA: Hadapi Persebaya, Pelatih Madura United Susun Strategi Khusus

Namun, kata Nizar, tidak semua masyarakat dapat mengajukan. Pasalnya, pemberian izin baru tidak berlaku bagi PPIU yang telah dicabut izinnya karena mendapat sanksi hukum terkait penyelenggaran umrah dan haji khusus.

Terlebih lagi, izin baru juga tidak bisa diberikan kepada Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan umrah dan haji khusus

“Mereka yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat mengajukan izin. Ini upaya preventif dan pelindungan agar masyarakat terhindar dari perbuatan pihak-pihak yang tidak punya niat baik. Juga agar memberikan efek jera kepada mereka dan tidak ditiru oleh yg lain,” jelasnya.

“Saya telah bersurat ke Kepala Kanwil Kemenag Propinsi seluruh Indonesia agar melakukan persiapan terhadap sarana dan sumber daya manusia berkaitan dengan dicabutnya moratorium ini,” imbuhnya.

Untuk mendukung pelaksanaan KMA tersebut, telah diterbitkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU).

“Kepdirjen ini harus menjadi panduan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam memberikan rekomendasi penerbitan izin. Untuk itu, Kemenag akan segera menggelar sosialisasi kepada para Kanwil terkait substansi KMA dan Kepdirjen ini agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim.

Arfi menambahkan, selain verifikasi dokumen persyaratan, kata Arfi, Kanwil juga harus melakukan peninjauan lapangan, cek rekam jejak pelanggaran hukum, dan koordinasi dengan instansi terkait sebelum menerbitkan izin rekomendasi izin operational sebagai PPIU.

Menurutnya, moratorium izin Baru PPIU telah diberlakukan sejak 2018. Saat ini, PPIU yang memiliki izin dari Kemenag berjumlah 979 PPIU.

“Surat rekomendasi izin operasional sebagai PPIU ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan tidak bisa diwakilkan,” pungkasnya. (der/fin)

Baca Juga

Wartawan Dilibatkan dalam Perang Melawan Covid-19

JAKARTA - Ribuan wartawan akan dikerahkan dalam upaya melawan COVID-19. Mereka akan terlibat langsung dalam upaya mengubah perilaku masyarakat melalui pesan-pesan positif. Ketua Satuan Tugas...

Percepat Vaksinasi

JAKARTA - Uji klinis tahap III vaksin Sinovac untuk mengatasi COVID-19 berjalan lancar. Presiden Joko Widodo pun meminta agar proses vaksinasi dipercapat. Menteri Luar Negeri...

Potensi Penularan Covid-19 dari Orang Terdekat Sangat Tinggi

JAKARTA - Potensi penularan COVID-19 dari orang terdekat sangat tinggi. Karenanya, masyarakat diminta untuk mewaspadainya. Meningkatkan kewaspadaan salah satunya dengan cara penerapan protokol kesehatan...

Percepat Produksi Obat Covid

JAKARTA - Remdesivir merupakan salah satu obat yang mampu mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Karenanya pemerintah minta produsen farmasi di Indonesia mempercepat dan memperbanyak produksi...

Catet! Pemerintah Tidak Melarang atau Mewajibkan Nonton Film G30S/PKI

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak melarang memutar film Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Masyarakat bisa menonton...

Berita Terbaru

RUU Cipta Kerja Masih Berpolemik

JAKARTA - Kebijakan Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas di DPR RI menjadi polemik. Legislatif menyebut, aturan soal...

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Wartawan Dilibatkan dalam Perang Melawan Covid-19

JAKARTA - Ribuan wartawan akan dikerahkan dalam upaya melawan COVID-19. Mereka akan terlibat langsung dalam upaya mengubah perilaku masyarakat melalui pesan-pesan positif. Ketua Satuan Tugas...

Subsidi Kuota Terancam Mubazir

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, bahwa pembagian subsidi kuota internet bagi guru, siswa, mahasiswa dan dosen oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan...

Bareskrim Diyakini tak Punya Bukti Suap Red Notice Joko Tjandra

JAKARTA - Bareskrim Polri diyakini tidak punya bukti kuat terkait kasus dugaan suap red notice dari Joko Soegiarto Tjandra kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte....

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Dewas KPK Tunda Putusan Etik Plt Direktur Dumas Aprizal

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda sidang beragendakan pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas)...

Malam Terindah bagi Icardi

REIMS- Mauro Icardi menorehkan catatan fantastis pada pekan ke-lima Ligue 1 2020-2021. Tim asuhan Thomas Tuchel itu menang telak atas tuan rumah Reims 2-0...

Nusantara

Teliti Tikus, Lacak Penyebaran Leptospirosis di Desa Tasikmadu

PURWOREJO - Seorang warga di Desa Tasikmadu Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dilaporkan telah terpapar penyakit Leptospirosis. Laporan itu ditindaklanjuti petugas Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan...

Pilkada, Ganjar Larang Kampanye Terbuka

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak boleh ada gelaran kampanye terbuka dalam Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah. Jika ada pasangan...

News

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Tengku Zulkarnain ke Denny Siregar: KAMI Itu HTI? Cekak Banget

JAKARTA- Ustaz Tengku Zulkarnain angkat bicara terkait batalnya acara deklarasi KAMI Jawa Timur di Gedung Juang 45, Surabaya, Senin (28/9/2020). Menurutnya sebagai warga negara Indonesia,...

Jutaan Rokok Ilegal Diamankan Bea Cukai

JAKARTA– Bea Cukai kembali melancarkan penindakan terhadap rokok ilegal di tiga tempat terpisah. Penindakan tersebut kali ini berhasil dilakukan oleh Bea Cukai Makassar, Bea...

ICW Balas KPK

JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan tak semua pihak yang berada di sebuah gelanggang pertempuran disebut pejuang. Ia menyebut, terdapat...

Kontroversi Jabatan Eks Tim Mawar

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Brigjen TNI Yulius...

Kembali ke Hukum Kolonial

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (RUU Kejaksaan) dinilai akan mengembalikan sistem hukum di Indonesia...