Dasar Hukum Hilangnya Status WNI pada Pengikut ISIS

Beranda Infografis Dasar Hukum Hilangnya Status WNI pada Pengikut ISIS

 

  1. Pasal 23 ayat (d) UU Kewarganegaraan Tahun 2016. Tidak ada istilah “negara” dalam rumusan pasal tersebut. Yang digunakan adalah “dinas tentara asing. Dinas tentara asing bisa mencakup tentara dari suatu negara yang diakui oleh Indonesia. Atau tentara dari suatu negara yang tidak diakui oleh Indonesia. Bisa juga tentara dari sebuah pemberontak di suatu negara.
  2. WNI yang tergabung dalam tentara ISIS telah hilang status kewarganegaraannya karena bergabung dengan dinas tentara asing. Sebab, ISIS diketahui merupakan pemberontak dari pemerintahan yang sah.
  3. Salah satu tujuan ISIS adalah menggulingkan pemerintahan sah di Suriah dan Irak. Artinya, WNI yang tergabung ISIS masuk dalam kelompok pemberontak.
  4. Otomatis WNI yang tergabung dalam tentara ISIS kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini merujuk pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan dan Pembatalan Kewarganegaraan.

Dasar Hukum Hilangnya Status WNI pada Pengikut ISIS - FAJAR INDONESIA NETWORK

Sumber: Diolah

Baca Juga

Infografis: Mendekati Pilkada, NPHD Belum Juga Tuntas

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Berikut catatanya: NPHD Pilkada...

Infografis: Mekanisme Pelaporan Pengajuan Subsidi Internet

JAKARTA - Bagi orang tua peserta didik, pendidik, mahasiswa atau dosen yang belum menerima bantuan subsidi data Internet segera melapor ke pimpinan satuan pendidikan...

Infografis: Hotel Covid

JAKARTA - Pemerintah menyediakan 106 hotel berbintang untuk perawatan pasien COVID-19 tanpa gejala. Hotel bintang 2 dan 3 tersebut tersebar di tujuh provinsi. Sumatera Utara Jumlah:...

Infografis: Media Paling Ideal Untuk Kampanye

JAKARTA - Dalam PKPU muncul larangan rapat umum dengan jumlah besar. Jika tidak mengindahkan aturan yang ada, maka akan ada sanksi bagi pasangan calon....

Infografis: Daerah dengan Minus Perkada

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau proses penyusunan yang dilakukan. Dari data yang diterima terdapat 48 kabupaten/kota yang belum menyusun Perkada dan...

Berita Terbaru

Subsidi Kuota Terancam Mubazir

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, bahwa pembagian subsidi kuota internet bagi guru, siswa, mahasiswa dan dosen oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan...

Bareskrim Diyakini tak Punya Bukti Suap Red Notice Joko Tjandra

JAKARTA - Bareskrim Polri diyakini tidak punya bukti kuat terkait kasus dugaan suap red notice dari Joko Soegiarto Tjandra kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte....

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Dewas KPK Tunda Putusan Etik Plt Direktur Dumas Aprizal

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda sidang beragendakan pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas)...

Malam Terindah bagi Icardi

REIMS- Mauro Icardi menorehkan catatan fantastis pada pekan ke-lima Ligue 1 2020-2021. Tim asuhan Thomas Tuchel itu menang telak atas tuan rumah Reims 2-0...

Kematian akibat Covid-19 di Dunia Tembus Satu Juta

JAKARTA - Jumlah kematian akibat virus corona (Covid-19) di dunia menembus lebih 1 juta kasus. Hingga Senin (28/9), corona telah merenggut 1.002.399 nyawa. Berdasarkan penghitungan...

Tengku Zulkarnain ke Denny Siregar: KAMI Itu HTI? Cekak Banget

JAKARTA- Ustaz Tengku Zulkarnain angkat bicara terkait batalnya acara deklarasi KAMI Jawa Timur di Gedung Juang 45, Surabaya, Senin (28/9/2020). Menurutnya sebagai warga negara Indonesia,...

Pilkada 2020 Tetap Jalan Meski Pandemi, Fahri Hamzah Nilai Jokowi Bijak

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai, keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, meskipun di tengah ancaman pandemi,...

Nusantara

Teliti Tikus, Lacak Penyebaran Leptospirosis di Desa Tasikmadu

PURWOREJO - Seorang warga di Desa Tasikmadu Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dilaporkan telah terpapar penyakit Leptospirosis. Laporan itu ditindaklanjuti petugas Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan...

Pilkada, Ganjar Larang Kampanye Terbuka

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak boleh ada gelaran kampanye terbuka dalam Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah. Jika ada pasangan...

News

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Tengku Zulkarnain ke Denny Siregar: KAMI Itu HTI? Cekak Banget

JAKARTA- Ustaz Tengku Zulkarnain angkat bicara terkait batalnya acara deklarasi KAMI Jawa Timur di Gedung Juang 45, Surabaya, Senin (28/9/2020). Menurutnya sebagai warga negara Indonesia,...

KPPU Siap Usut Dugaan Kongkalikong SPI Bawang Putih

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU membuka diri terhadap pihak-pihak yang menengarai adanya permainan pengusaha dan unsur pemerintah dalam penerbitan Surat Persetujuan Impor...

Jutaan Rokok Ilegal Diamankan Bea Cukai

JAKARTA– Bea Cukai kembali melancarkan penindakan terhadap rokok ilegal di tiga tempat terpisah. Penindakan tersebut kali ini berhasil dilakukan oleh Bea Cukai Makassar, Bea...

ICW Balas KPK

JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan tak semua pihak yang berada di sebuah gelanggang pertempuran disebut pejuang. Ia menyebut, terdapat...

Kontroversi Jabatan Eks Tim Mawar

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Brigjen TNI Yulius...

Kembali ke Hukum Kolonial

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (RUU Kejaksaan) dinilai akan mengembalikan sistem hukum di Indonesia...