PURWOKERTO - Kawasan kumuh menjadi PR bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk dapat diminimalisir atau bahkan dihapuskan.Pemerintah perlu tanggap mengenai isu tersebut.
Di Banyumas sendiri, kini tengah menyusun SK Kawasan Kumuh yang sebelumnya telah habis lima tahun terakhir. Pendataan untuk SK baru sedang dilakukan.
Kabid Pengembangan Permukiman Dinperkim Banyumas, Sudarsono mengatakan, dari rapat terakhir dengan Bappedalitbang, diputuskan untuk pendataan hingga di luar kota Purwokerto.
BACA JUGA: RI Jadi Negara Maju, Asalkan PDB USD23.199
"Waktu itu kita rapat ke Bappedalitbang, kita harus ada pendataan dulu, untuk yang di kota Purwokerto kita sudah selesai data," ujarnya.Di Purwokerto sendiri, target sasaran kawasan kumuh yang akan dituntaskan adalah 115 hektar.
Namun, lanjutnya, masukan dari Bappeda, untuk bisa sekalian data Ibukota kecamatan lain.
"Seperti Ajibarang, Wangon. Sokaraja, Banyumas, dan Sumpiuh," terangnya.Pihaknya menambahkan, pendataan baru mulai tahun ini, dan target pertengahan tahun 2020 harus sudah jadi SK.
"Untuk yang di Purwokerto, belum dengan yang Perluasan Purwokerto," ujarnya.Sebab, lanjut dia, belum ada dasar pasti, kalau tidak ada dasarnya maka pihaknya tidak berani untuk melakukan pendataan.
"Sedangkan penentuan SK biar tidak bolak-balik bikin SK, nunggu yang 5 Ibukota Kecamatan lain dulu," tandasnya. (mhd)
