Jelang Pilkada, Marak Dugaan Pelanggaran oleh ASN

Pilkada Serentak Nasional 2020, Berita Pilkada Serentak 2020, Info Pilkada, Pilkada 2020
Ilustrasi: Dhimas/Fajar Indonesia Network

LAMPUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mengakui bahwa saat ini marak dugaan pelanggaran oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 23 September 2020. Yakni dengan memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah-wakil kepala daerah melalui media sosial (medsos).

Untuk itu, Bawaslu mengingatkan agar para abdi negara berhati-hati dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan tetap menjunjung tinggi netralitas.

“Pelanggaran-pelanggaran di media sosial saat ini menjadi perhatian penting bagi kami. Karena saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan ASN yang secara terang-terangan mendukung salah satu calon. Dan saat ini permasalahan tersebut telah dilakukan klarifikasi di KASN (Komite ASN),” ujar Anggota Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar saat menghadiri rapat koordinasi pengawasan Pilkada Pesawaran 2020 bersama stakeholder, Selasa (28/1).

Dia mengingatkan kepada ASN, khususnya di lingkungan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak sembarangan membuat unggahan, berkomentar, atau berswafoto bersama calon. “Apalagi sampai mengikuti acara-acara yang dilaksanakan oleh calon seperti pengajian dan mengundang calon kepala daerah dalam acara kedinasan. Bahkan kami mendapatkan laporan-laporan seperti ini justru dari pasangan calon lain,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pesawaran Ryan Arnando menyampaikan bahwa pengawasan semua pelanggaran di medsos maupun di lapangan, bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Namun partisipasi dan dukungan dari selurih elemen masyarakat juga turut diharapakan dapat ikut mengawasi dan pelaporkan kejadian-kejadian tersebut.

“Tanpa dukungan dari masyarakat dan stakeholder tentu kami kesulitan untuk mengawasi seluruh pelanggaran mengingat jumlah personil kami yang terbatas,” katanya.

Oleh sebab itu, dia berharap kepada masyarakat dan stakeholder agar dapat memberikan informasi kepada pihaknya jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran mulai dari netralitas ASN, hingga money politic. “Dengan begitu kami pasti menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu,” pungkasnya. (ozi/dna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here