Penghapusan Tenaga Honorer Sampai 2023

    JAKARTA – Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi-Birokrasi (Kemenpan RB) Setiawan Wangsaatmaja menegaskan larangan perekrutan tenaga honorer oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menghapus tenaga honorer.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, terdapat masa transisi selama lima tahun bagi tenaga honorer. Penghapusan tenaga honorer dilakukan bertahap hingga tahun 2023.

    Pemerintah akan menerapkan sanksi bagi instansi pemerintahan yang tetap melakukan perekrutan tenaga honorer pada pada masa transisi. Saksi sesuai pasal 96 PP No. 49 Tahun 2018 yakni ayat 1 bahwa PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

    Pada ayat 2 tentang larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK. Sedangkan ayat 3 tertera bahwa PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    ”Instansi tersebut akan mendapat sanksi. Pasal 96 PP 49 Tahun 2018 menyebutkan, yang masih mekukan perekrutan akan diberikan sanksi sesuai ketentun peraturan perundang-undangan,” ujar Setiawan dalam konferensi pers di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Senin (27/1).

    Kendati ia tidak menjelaskan secara detail sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar perekrutan selama masa transisi. “Sanksinya diputuskan dengan kementerian terkait,” ucap Setiawan.

    Dia menambahkan, meski ada larangan perekrutan pegawai honorer, instansi pemerintah bisa menambah pekerja, seperti tenaga ahli atau dengan skema pihak ketiga untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Pemerintah menyarankan kepada pegawai honorer mengikuti seleksi CPNS dan PPPK sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam masa transisi hingga tahun 2023.

    ”Ada transisi lima tahun, jadi diharapkan silakan tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK sesuai dengan prosedur yang ada. Masa transisi lima tahun ini untuk merapikan, kalau tidak akan terus ada masalah,” kata Setiawan.

    Saat ini pemerintah sedang mengkalkulasi kebutuhan tenaga kerja. Sebenarnya hal ini bisa saja dilakukan dalam waktu satu sampai dua tahun. Hanya saja terganjal kemampuan anggaran dari masing-masing instansi pemerintah.

    Meski begitu, tiap instansi tetap diperbolehkan mengajukan jabatan yang dibutuhkan. Untuk mekanisme PPPK sudah seperti yang ditetapkan seperti melaporkan kepada Kemenpan-RB. Memang tiap tahun akan ada evaluasi. Dari berbagai permintaan tersebut akan dipertimbangkan dari segi kebutuhan dan melihat skala prioritas.

    Jika sudah disetujui Menteri PANRB, maka dilanjutkan diskusi dengan Kementerian Keuangan dan meminta pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara dan melibatkan juga Kementerian terkait. ”Jadi Kementerian PANRB tidak sendiri tapi kita pertimbangkan teknis dari sisi jumlah maupun keuangan,” kata Setiawan.

    Sementara itu, terkait tenaga pendukung di lingkungan instansi pemerintah seperti tenaga ahli, satuan keamanan, petugas kebersihan, juri masak dan pengemudi perekrutannya melalui pihak ketiga. Saat ini, ada 438.590 tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi tahun 2013. Secara bertahap para tenaga honorer ini didorong untuk mengikuti seleksi menjadi ASN baik lewat jalus CPNS maupun PPPK.

    Lebih lanjut Setiawan menerangkan ada tiga jabatan tenaga honorer yang diprioritaskan untuk ditangani selama masa transisi hingga 2023. Jabatan tersebut antara lain tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. ”Kebijakan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer KII sebagaimana komposisi aparatur sipil negara diprioritaskan kepada tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan,” ujar Setiawan.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here