Krakatau Steel Terapkan Manajemen Anti Suap

JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. melakukan pembenahan dalam aspek Good Corporate Governance dan mendorong implementasinya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menerapkan standar internasional dalam upaya pencegahan KKN yaitu ISO 37001:2016 tentang Anti-Bribery Management System atau sistem manajemen anti suap.

Kick Off implementasi ISO 37001:2016 telah dilaksanakan pada Oktober 2019 lalu. Bersama dengan seluruh pejabat di lingkungan Krakatau Steel Group, program implementasinya resmi mulai digulirkan pada Kamis (23/1) lalu.

Seremoni tersebut juga dihadiri Kapolres Cilegon AKBP Yudhis Wibisana, Kajari Cilegon Andi Wirnawati, Dandim 0623 Cilegon Letkol Arm Rico Ricardo Sirait, perwakilan Lanal Banten, Kepala Inspektorat Cilegon Epud Saepudin, perwakilan Badan Standardisasi Nasional, dan Departemen Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ariz Dedy Arham.

Melalui keterangan tertulisnya, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengungkapkan, dengan diimplementasikannya ISO 37001:2016 diharapkan dapat memperkuat budaya organisasi yang menjunjung nilai-nilai kejujuran, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan.

‘Kami harap Krakatau Steel dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi terjadinya risiko penyuapan sehingga dapat segera dilakukan pengendalian dan tindakan untuk perbaikannya. Pada akhirnya organisasi yang dikelola dengan baik diharapkan mampu mendukung dan mendorong percepatan proses transformasi yang sedang dilakukan saat ini,”ujarnya.

Ia mengakui, untuk terus melakukan usaha pencegahan KKN dengan melakukan Briefing, baik kepada eksternal seperti kepada vendor dan rekanan Krakatau Steel, maupun kepada internal karyawan dan manajemen.

“Usaha pencegahan KKN tersebut demi mewujudkan Krakatau Steel bersih dan berintegritas dengan mengusung komitmen No Bribery, No Kickback, No Gift, and No Luxurious Hospitality,” sambungnya.

Ia menambahkan, Krakatau Steel tengah gencar melakukan pembenahan internal dan perbaikan kinerja Perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan Good Corporate Governance di segala bidang serta praktik manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan.

“Manajemen Krakatau Steel mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada KPK maupun pihak lainnya dalam mewujudkan Krakatau Steel Bersih, termasuk bekerja sama dengan BPKP untuk mendapatkan reviu atas aksi korporasi, assessment GCG, serta menyelesaikan seluruh temuan dari BPK,” tegas Silmy

Sementara itu, Fungsional KPK Ariz Dedy menyambut baik upaya yang dilakukan Krakatau Steel untuk menerapkan ISO 37001 di lingkungan kerja BUMN. “Kita menyambut baik usaha dari korporasi, terutama BUMN (PT KS) untuk membuat sistem agar mereka tidak mentolerir upaya-upaya suap, yang pasti ini untuk melindungi perusahaan,” katanya.

Terkait road map pengembangan GCG Perseroan, Silmy menyampaikan bahwa Krakatau Steel saat ini sudah mencapai tahap Integration. Selanjutnya adalah upaya mencapai tahap Optimizing di 2020 dengan meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan GCG secara konsisten di seluruh Anak Perusahaan, memelihara serta menyempurnakan infrastruktur pengelolaan GCG KS Group, maupun melakukan monitoring implementasi GCG KS Group.

Mengenai pengendalian gratifikasi, Krakatau Steel juga mengimplementasikan Program Pengendalian Gratifikasi dan kewajiban pelaporan LHKPN bagi jajaran manajemen sesuai ketentuan yg berlaku dengan capaian tingkat kepatuhan pelaporan sampai dengan triwulan II 2019 sebesar 88 persen. Krakatau Steel juga melaksanakan program whistleblowing system (WBS) untuk menampung dugaan-dugaan pelanggaran yang diketahui oleh karyawan.

Komitmen dan implementasi yang menyeluruh dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG pada seluruh lini binis Perseroan mendorong perbaikan pada kinerja Perseroan yang tengah melakukan transformasi bisnis agar dapat menangkap segala peluang bisnis guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan nilai tambah pada pemangku kepentingan.

“Dengan diimplementasikannya prinsip-prinsip GCG tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya dan organisasi Perseroan menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif serta selalu berorientasi pada tujuan Perseroan dan memperhatikan para Pemangku Kepentingan (Stakeholders),” tutup Silmy. (rls/alf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here