Kementerian Tak Optimal Belanja Modal

    FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

    JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengeluhkan pada Lembaga/Kementerian (KL) belanja modal menghasilkan barang dengan statusnya tidak jelas sebesar Rp63 triliun, salah satunya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ekonom menilai kondisi demikian bahwa K/L belum optimal dalam mengelola anggaran.

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto mengatakan, seharusnya APBN yang digunakan K/L seoptimal mungkin guna memacu produktivitas ekonomi. Ketidakjelasan belanja modal ini menggambarkan pengelolaan dana di K/L masih buruk.

    “Adanya puluhan triliun belanja modal yang tidak jelas ini tentu saja menggambarkan pengelolaan anggaran negara di kementerian terkait (Kemenhub), yang belum optimal,” ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (26/1).

    Menurut Eko, belanja modal yang dilakukan K/L hanya dalam jangka pendek dan asal bisa menyerap anggaran tanpa perencanaan yang matang.

    “Sepertinya belanja modal yang dilakukan K/L sangat jangka pendek dan mungkin asal terealisasi, tanpa mempertimbangkan yang sangat matang bahwa suatus saat belanja modal tersebut butuh maintenance, manajemen pengelolaan dan perawatan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Sri Mulyani mengatakan, sejumlah belanja modal yang tak jelas statusnya tersebut akibat dari koordinasi yang buruk antara pemegang kuasa anggaran dan pihak yang dikoordinasikan.

    “Dalam APBN ada Rp63 triliun belanja modal yang sudah dilakukan belanjanya statusnya terkatung-terkatung. Tujuannya mau dihibahkan, barang yang belum ditetapkan statusnya,” ujar dia.

    Namun, bendahara negara itu tidak merinci berapa nilai barang hasil belanja modal yang tidak jelas statusnya yang dikelola oleh Kemenhub. Dia juga tidak menjelaskan secara detil jenis barang yang tidak jelas statusnya itu.

    Belanja modal yang harus dihibahkan tersebut, terangnya, harus melalui tanda tangan antara pemegang kuasa anggaran seperti Kemenhub dan penerima hibah seperti pemerintah daerah dan BUMN.

    Dia menyebutkan, acap kali terjadi hibah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari pemda atau BUMN yang ujungnya BUMN meminta penanaman modal negara (PMN) lagi ke Kemenkeu.

    Oleh karena itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Duni itu menyatakan belanja modal yang akan dihibahkan dianggarkan harus sudah melalui persetujuan dengan penerima hibah sejak awal.

    Ke depan, dia menginginkan belanja modal harus dilakukan dengan perancaan yang matang sehingga menjadi aset yang jelas. “Dibutuhkan perencanaan yang aktif dan kementerian menjangkau pemangku kepentingannya,” kata dia.(din/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here