Pengusaha Sawit Gugat Kapolri

Beranda Hukum dan Kriminal Pengusaha Sawit Gugat Kapolri

JAKARTA – Direktur PT. Andalanutama Dinamis Karya Anjas Putra akhirnya melawan. Langkah hukumnya lewat praperadilan yang disodorkan ke Pengadilan Negeri Kelas I Jakarta Selatan. Langkah ini terpaksa dilakukannya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Bengkulu dalam kasus dugaan tindak pidana memanen dan memungut hasil perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Huruf (d) Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Penasehat Hukum yang tergabung dalam Law Firm SAC&Partners dalam rilisnya menyebut, praperadilan ditujukan kepada Kapolri Jenderal Idham Azis, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Supratman, terutama yang telah dilakukan oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Kombes Ahmad Tarmizi. ”Praperadilan diajukan Kamis, (16/1) dan sudah teregistrasi,” terang Amrullah kuasa hukum tersangka, Rabu (22/1).

Dijelaskannya, dasar hukum dari permohonan praperadilan, karena ada tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. ”Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut,” tegasnya.

Amrullah, SH dari Law Firm SAC and Partner memperlihatkan salah satu bukti surat. (Foto: Syaiful Amri/FIN)

Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan atas hak asasi manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan dapat juga terlidungi. ”Di samping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan,” jelasnya.

Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. ”Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Ini menjadi alasan permohon mengajukan praperadilan,” terang Amrullah.

Ya, pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai calon tersangka, atau sebagai saksi. ”Pemohon langsung ditetapkan pertama kali dan satu-satunya oleh termohon sebagai tersangka, melalui surat penetapan Nomor: S.Tap/16/XII/2019/Dit Reskrimsus Tanggal 27 Desember 2019,” ungkapnya.

syaiful amri fin radar lampung radar banten

 

Yang menarik, lanjut Amrullah, bahwa selama pemohon baru diberikan surat undangan klarifikasi berupa surat permintaan keterangan dan dokumen Nomor:B/193/IX/2019/Ditreskrimsus Tanggal 10 September 2019. ”Ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/841/VIII/2019/Polda Bengkulu, tanggal 31 Agustus 2019. Atas Nama Muhammad Yunus, dan untuk itu pemohon telah memberikan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan dan dilaporkan kepada diri pemohon, langsung dihadapan termohon tiga,” paparnya.

Pemohon juga belum pernah menerima surat panggilan polisi sebagai saksi. ”Bahkan pemohon dijemput paksa oleh oknum kepolisian setempat pada tanggal 26 Desember 2019 , yang kemudian diperiksa sebagai pesakitan untuk pertama kali lalu ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 29 Desember 2019.

Fakta lain, Anjas telah melaporkan oknum kepolisian setempat yang telah melakukan penjualan buah sawit yang dinyatakan adalah barang bukti, dan menahan dua unit mobil dum truck ke Kadiv Propam Mabes Polri. ”Jelas bahwa penyitaan telah dilakukan sedangkan perkara masih dalam Tingkat Penyelidikan. Ini tentu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014,” terang Amrullah.

Dengan demikian, sambungnya tindakan Polda Bengkulu yang menetapkan kliennya sebagai tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. ”Para pemohon tidak cukup bukti dalam menetapkan tersangka.

Amrullah pun membeberkan kronologi kasus ini muncul. ”Muhammmad Yunus Direktur Utama PT. Beringin Sakti Segara Mas, telah menjual perkebunan sawit miliknya kepada klien kami. Dokumen lengkap dan datanya ada. Pemanenan secara hukum sah, ini sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan Dinas (IUP) sebagaimana yang dimaksud dalam Huruf (d) Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Izin itu berdasarkan berdasarkan Pembelian dari saudara Muhammad Yunus,” terangnya.

Terhadap kedua perjanjian tersebut telah memunculkan perikatan antara kedua belah pihak yang bersifat pos factum, yaitu fakta terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan. ”Sehingga Tindakan Pemohon melakukan Pemanen dan atau Memungut Hasil Perkebunan di Areal PT. Beringin Sakti Segara Mas adalah sah secara hukum berdasarkan Pembelian walaupun masih secara dibawah tangan,” jelasnya.

Pada posisi ini, terang Amrullah, hubungan hukum yang dilaporkan oleh pelapor bukanlah termasuk tindak pidana melainkan tindakan keperdataan. ”Ketika hubungannya dengan masalah Wanprestasi. Hal ini sejalan dengan perkara perdata yang masih berjalan di Pengadilan (Tingkat Kasasi) yang dimohonkan oleh pelapor,” pungkasnya. (fin/ful)

Pembelian Perkebunan Sawit
dituangkan dalam bentuk:

Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah:
Nomor : 022/SPJBT/ADK/BSM/2015 Tanggal 14 April 2015 untuk tanah seluas 25 Hektar beserta Surat Pernyataan Harta Nominee PT. Beringin Sakti Segara Mas .

Surat Perjanjian Jual-Beli:

Tanggal 15 April 2015, untuk tanah bersertifikat yakni, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 00075 seluas 63.330.-M2 atas nama PT. Beringin Sakti Segara Mas, dan atas Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 00076 seluas 16.900 .-M2 atas nama PT. Beringin Sakti Segara Mas. beserta surat pernyataan harta nominee PT. Beringin sakti segara mas .

Putusan Pengadilan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Agra Makmur dalam Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt. G/2018/PN. Agm. Tanggal 14 November 2018.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 37/PDT/2018/PT.BGL. Tanggal 14 Maret 2019.

Sumber: Law Firm SAC&Partners

Baca Juga

Oalaa… Ko Denny Siregar Belum Juga Ditangkap? Ckckckc…

JAKARTA- Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, merasa heran dengan sikap Kepolisian dalam penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pegiat...

8 Jam Diperiksa, Yakin Tak Bersalah

JAKARTA - Mantan Komandan Jenderal (danjen) Kopassus Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko menjalani delapan jam pemeriksaan di Bareskrim Polri. Usai diperiksa, dia yakin tak...

Ternyata, Provokatornya 3 Pelajar

JAKARTA - Tiga orang diamankan karena diduga sebagai provokator dari pemicu aksi anarkis pada aksi demonstrasi 8 dan 13 Oktober lalu. Mereka ternyata berstatus...

Salah Tulis, Batal Demi Hukum

JAKARTA - Tiga terdakwa kasus dugaan surat jalan palsu, Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, dan Anita Kolopaking melalui penasihat hukum mengajukan nota keberatan...

Tahun Politik, Tahun Korupsi

JAKARTA - Penyelenggaraan Pilkada rentan dengan tindak pidana korupsi. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan peserta pilkada dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana...

Berita Terbaru

Wisata ke Curug, Aura Kasih di-Prank Warga

JAKARTA - Penyanyi Aura Kasih diketahui sedang berlibur untuk mengunjungi wisata air terjun di wilayah Jawa Barat. Ia pun mengungkapkan pengalamannya dalam menyusuri Curug...

Kumpul Kebo dengan Tora Sudiro saat Pacaran, Mieke Amalia: Itunya aja Dua Tahun

JAKARTA - Pasangan selebriti Tora Sudiro dan Mieke Amalia memiliki hubungan yang harmonis dan jauh dari gosip miring hingga saat ini. Namun, dibalik hal...

Ferdinand Soroti Kinerja Stafsus Millenial dan Wapres Ma’ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

JAKARTA- Genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Atau dua periode kepemimpinan Joko Widodo alias Jokowi. Beragam penilaian...

Messi Cetak Rekor Baru di Champions League

BARCELONA - Lionel Messi sukses mencatatkan rekor baru, setelah menyarangkan satu gol lewat titik penalti, saat Barcelona melawan Ferencvaros di Liga Champions dini (21/10))...

Fast & Furious Tamat Usai Dua Film Terakhir Tayang?

JAKARTA - Rumah produksi Universal Pictures dikabarkan akan mengakhiri film serial Fast & Furious. Dilansir dari Deadline pada Selasa (20/10/2020), Justin Lin selaku sutradara...

Nusantara

Bantah RS Covidkan Pasien

SLAWI - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Tegal Joko Wantoro membantah jika rumah sakit di Kabupaten Tegal mengcovidkan pasien. Bantahan itu...

PTM Pertama Guru dan Siswa Masih Grogi

PURWOKERTO - Hari pertama pembelajaran tatap muka (PTM) rupanya masih membuat grogi guru maupun murid. Itu lantaran sekian lama melakukan pembelajaran secara daring. Salah satu...

News

Tengku Zul Ingatkan Ada Banyak Penguasa Diktator yang Tumbang, Sabar Kita Lihat

JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustaz Tengku Zulkarnian mengingatkan penguasa untuk tidak berbuat zalim atau bertindak diktator. Tengku Zul menyebutkan beberapa diktator di dunia justru...

Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Infrastruktur diyakini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi...

Giatkan Pengawasan Laut dan Udara, Bea Cukai Aceh Rangkul Dit. Polairudda Polda Aceh

Banda Aceh- Sebagai negara yang dianugerahi pulau-pulau yang terhampar, Indonesia membutuhkan pengawasan laut dan udara yang ketat. Hal ini dilaksanakan salah satunya oleh Bea...

Salah Tulis, Batal Demi Hukum

JAKARTA - Tiga terdakwa kasus dugaan surat jalan palsu, Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, dan Anita Kolopaking melalui penasihat hukum mengajukan nota keberatan...

Tahun Politik, Tahun Korupsi

JAKARTA - Penyelenggaraan Pilkada rentan dengan tindak pidana korupsi. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan peserta pilkada dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana...

Buronan Sunarko Diciduk Intel Kejaksaan di Kamar Hotel

JAKARTA - Sunarko buronan tindak pidana korupsi Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur dalam APBD TA 2012 Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012 dibekuk...

Kejari Segera Tetapkan Tersangka Pungli, Oknum Lurah Dibidik

PANGKEP - Dugaan pungutan liar (pungli) sertifikat tanah di Pangkep naik ke tahap penyidikan. Pejabat kelurahan berpotensi jadi tersangka. Kasi Intel Kejari Pangkep, Andri Zulfikar,...