KPK Tak Terima Kasus Wahyu Disebut Modus Penipuan

Wahyu-Setiawan-Komisioner-KPU-RI

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terima kasus yang membelit Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) nonaktif Wahyu Setiawan disebut sebagai kasus penipuan. KPK menyebut penilaian itu tak beralasan dan sangat prematur.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyanggah pernyataan pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Ganarsih yang menilai ada praktik penipuan dalam kasus suap Wahyu Setiawan.

Ali menyebut terlalu dini memberi kesimpulan terkait penanganan perkara ini. Sebab, proses yang dilakukan KPK masih berjalan hingga saat ini.

“Saya kira terlalu dini menyimpulkan demikian. Penyidik KPK tentu akan bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi profesionalisme,” ujar Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Senin (20/1).

Ali Fikri menyatakan, berdasarkan bukti permulaan yang dikantongi, KPK melakukan tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan. Ia menyebutkan, KPK masih akan terus mendalami dan mengembangkan perkara tersebut.

Ia menambahkan, tak tertutup kemungkinan KPK bakal memanggil pihak lain yang diyakini ikut bertanggung jawab atas perkara ini.

“Tidak menutup kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban pihak lain atas dugaan penyuapan yang melibatkan mantan komisioner KPU tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Yenti Ganarsih menyebut terdapat modus penipuan saat Harun Masiku diduga menyuap Wahyu. Yenti menyebutkan, KPK harus memeriksa rincian kronologi dugaan kasus suap itu, misalnya dengan melihat hasil penyadapan.

“Saya berpikir bahwa penipuan itu salah satu modusnya, ada korupsinya, tetapi kalau pun pakai pasal korupsi harus sesuai dengan unsur yang ada,” kata Yenti dalam diskusi ‘Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?’ di Tebet, Jakarta, Minggu (19/1).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kata dia, dapat diketahui modus sebenarnya di balik kasus suap tersebut. Yenti bahkan menduga bisa ada kemungkinan justru KPU yang memeras caleg tersebut agar melakukan penyuapan.

“Meski inisiatif dari penyuap, bisa jadi di kronologi berikutnya mungkin penyuap mau mundur, malah dari KPU yang menawarkan atau malah memeras. Kemudian bagaimana pada akhirnya penyuap memberikan, padahal menurut KPU tidak mungkin kalau tidak kolektif kolegial,” tutur Yenti.

Diketahui, KPK telah menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerima suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Selain Wahyu, KPK juga menetapkan eks caleg PDIP Harun Masiku dan dua orang lain.

Antara lain yaitu mantan Anggota Bawaslu yang juga orang kepercayaan Wahyu yakni Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta Saeful.

Dalam kasus ini, Wahyu meminta kepada caleg PDIP Harun Masiku sebesar total Rp 900 juta, agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019. (riz/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here