Sistem Perwakafan Diusul Masuk Omnibus Law

    JAKARTA – Optimalisasi wakaf, khususnya wakaf uang dinilai belum berjalan sesuai harapan. Potensi wakaf yang semestinya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, saat ini masih terkendala dengan berbagai regulasi yang ada.

    Dengan alasan itu, Menteri Agama Fachrul Razi bersama jajarannya di Kementerian Agama mengusulkan terkait Omnibus Law Perwakafan dan Jaminan Produk Halal (JPH)

    “Terkait Omnibus Law saat ini sedang dibahas . Ini salah satu peluang kita untuk menyiapkan regulasi atau aturan yang dapat mempermudah masyarakat untuk berwakaf,” ujar Menag Fachrul Razi, Jumat (17/01).

    Menurut Fachrul, dengan usulan Omnibus Law Perwakafan setidaknya dapat membuka peluang dan kesempatan lebih besar bagi mereka yang akan berwakaf. Hal ini tentunya juga diharap akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

    “Jadi, yang akan melakukan wakaf uang dapat diserahkan secara langsung tunai atau tidak langsung. Jadi dengan online pun mereka bisa mengirim wakaf uangnya,” terangnya.

    Selain itu, Fachrul menginstruksikan agar dapat melibatkan lembaga keuangan lainnya. “Dengan melibatkan lembaga keuangan seperti BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk membahas ini,” tutur Menag.

    “Terobosan ini harus segera kita lakukan. Terutama agar wakaf dapat bermanfaat optimal bagi pembangunan bangsa,” ujarnnya.

    Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Fuad Nasar mengatakan, Wakaf dalam kontek perkembangan ekonomi negara Indonesia saat ini memiliki peranan dan kontribusi yang sangat perlu untuk dikedepankan.

    “Karena bicara masalah wakaf tidak hanya bicara tentang masa sekarang dan masa lalu, tapi juga bicara masa depan,” katanya.

    Fuad menambahkan, prinsip adanya Omnibus Law Perwakafan adalah bagaimana Kementerian Agama mendorong adanya peran berbagai institusi, maupun antar institusi, untuk memberikan kemudahan dalam berwakaf, dan melakukan penguatan kelembagaan pengelola wakaf yang kredibel.

    “Karena kredibilitas pengelola wakaf itu sangat menentukan sekali apakah wakaf itu bisa maksimal diterima pada masyarakat,” pungkasnya. (der/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here