Pengganti Wahyu Tunggu Presiden

Beranda Politik Pengganti Wahyu Tunggu Presiden

JAKARTA – Pasca tertangkapnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan, sejumlah pihak mendesak Presiden Joko Widodo segera menunjuk penggantinya. Hal ini agar penyelenggaraan Pilkada 2020 yang sudah memasuki tahapan tidak terganggu.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman menyatakan Kementerian Sekretariat Negara tengah memproses surat pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) nomor 01-PKE-DKP 2020 pada tanggal 16 Januari, DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap pada Wahyu Setiawan (WS) selaku anggota KPU RI.

“Berlaku sejak putusan ini dibacakan, berarti sejak 16 Januari 2020 dan kami ingin memberitahukan kepada para wartawan putusan DKPP itu sudah sampai ke Setneg,” kata Fadjroel Rahman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1).

Soal pengganti Wahyu, Fadjroel mengungkapkan pihaknya masih memprioritaskan proses pemberhentian yang bersangkutan terlebih dahulu. “Jadi kami masih punya waktu untuk mendiskusikan hal-hal terkait dengan penggantian yang bersangkutan itu. Kami harus tetap mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangannya,” jelas Fadjroel.

Anggota DPR RI F-PDIP, Cornelis meminta KPU untuk segera mengganti, tersangka kasus suap anggota komisioner KPU, Wahyu Setiawan dalam waktu dekat. Hal tersebut agar tidak menimbulkan potensi masalah baru saat KPU disibukkan Pilkada Serentak 2020 mendatang. “Kepada komisioner KPU yang kena masalah harus diganti. Segara ajukan penggantinya supaya tidak mengganggu jalannya Pilkada 2020,” kata Cornelis di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1).

Cornelis berpendapat, kasus suap yang menimpa Wahyu Setiawan telah mencoreng nama baik KPU sebagai representasi penyelenggara pemilu. Ia khawatir akibat peristiwa tersebut, dapat menurunkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU.

Terpisah, Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan pihaknya telah melaporkan kasus suap tersebut kepada Presiden. Tujuannya, agar Presiden segera memberhentikan yang bersangkutan. “Karena fit and proper test dilakukan oleh DPR dan perankingan juga dilakukan oleh DPR. Jadi yang menggantikan adalah orang yang berada di peringkat berikutnya,” tutur Arief.

KPU RI sendiri tengah berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Menurutnya Arief, KPU menyelenggarakan tahapan pemilu dan pilkada secara transparan. Dia mengajak semua komisioner bersama-sama mengambil keputusan. “Begitu cara kami menjaga integritas kami. Sehingga semua bisa tahu siapa melakukan apa, siapa berbuat apa. Pak Wahyu juga sudah memberikan statement bahwa ini persoalan pribadi, bukan institusi,” tutup Arief.

Berdasarkan catatan KPU RI, calon anggota KPU RI yang mendapatkan nilai terbanyak dari anggota Komisi II DPR RI saat proses fit and proper test selanjutnya adalah I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. I Dewa memperoleh nilai sebesar 21. Ia merupakan anggota Bawaslu Bali periode 2018-2023. (khf/fin/rh)

Baca Juga

Ilham Aidit Sindir KAMI: Kalau Mau Nyapres di 2024, Ga Usah Koar-koar Bawa Isu PKI

JAKARTA- Putra Dipa Nusantara Aidit, Ilham Aidit menyentil gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menilai, KAMI syarat dengan muatan kepentingan menuju Pilpres 2024. Untuk...

Masih Ada Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 prihatin dan kecewa terhadap tahapan Pilkada Serentak 2020. Sejumlah pelanggaran selama kampanye masih dilakukan pasangan calon kepala daerah. Yang...

Tengku Zulkarnain: Rezim Ini Mirip Orde Lama, Beri ‘Angin’ untuk PKI

JAKARTA- Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain menilai, di pemerintahan Joko Widodo, Komunisme atau PKI diberi 'angin'. Sikap Pemerintah tidak begitu responsif terhadap adanya isu-isu kebangkitan...

Deklarasi KAMI Ditolak, Orator Teriaki Gatot Nurmantyo dengan Nama Hewan

JAKARTA- Detik-detik penolakan Gatot Nurmantyo dalam deklarasi Koalisi Aksi Penyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya terekam dalam sebuah video. Ironisnya, dalam video itu, salah satu orator...

Awasi Konten Pilkada

JAKARTA - Lembaga penyelenggara pemilu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal memperkuat pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu RI, Fritz...

Berita Terbaru

Deretan Risiko Belanja Dana Covid-19 Rp695 T

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan terdapat sejumlah risiko terkait belanja dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab, dana yang digelontorkan tidak sedikit, yakni Rp695 triliun. Inspektur...

Waspadai Fluktuasi Harga Pangan di Akhir Tahun

JAKARTA - Harga bahan pangan biasanya mengalami fluktuasi menjelang akhir tahun. Tren ini mesti diantisipasi pemerintah dengan melakukan sejumlah kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Hal...

Infografis: Aplikasi Kuota Belajar Bakal Ditambah

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka masukan masyarakat mengenai daftar aplikasi yang bisa dibuka di dalam kuota belajar. "Kalau ada sekolah atau kampus...

Ditinggal Cerai Ustad Abdul Somad, Begini Nasib Mellya Juniarti

JAKARTA- Janda Ustaz Abdul Somad (UAS), Mellya Juniarti kini telah perlahan bangkit dari keterpurukan. Ia mulai bisa menata hidupnya bersama putra sematawayang Mizyan Hadziq...

Percepat Pernyidikan

JAKARTA - Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara atau ekspose kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus ini tim penyidik telah memeriksa...

Pinangki Bantah Pernah Sebut Nama ST Burhanudin dan Hatta Ali

JAKARTA – Pinangki Sirna Malasari menegaskan tidak pernah menyebut nama Jaksa Agung ST Burhanudin dan eks Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang belakangan...

Ilham Aidit Sindir KAMI: Kalau Mau Nyapres di 2024, Ga Usah Koar-koar Bawa Isu PKI

JAKARTA- Putra Dipa Nusantara Aidit, Ilham Aidit menyentil gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menilai, KAMI syarat dengan muatan kepentingan menuju Pilpres 2024. Untuk...

Guru-guru Gembira

JAKARTA - Kabar baik bagi 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi Februari 2019 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)...

Nusantara

Bersama Masyarakat, PLN Ubah Sampah Jadi Listrik

PANGKALPINANG - Peluh Misdi bersama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Sekar Rukun, Bangka Selatan seolah terbayar setelah PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN Babel)...

Stop Isolasi Mandiri untuk Menekan Cluster Keluarga

BABEL - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerbitkan kebijakan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat terkonfirmasi COVID-19, guna menekan penyebaran di kluster keluarga. "Dalam waktu...

News

Sukmawati: PKI itu Ideologi Pancasila, Kenapa Diributkan?

JAKARTA- Sukmawati Soekarnoputri mengatakan, Partai Komunis Indonesia berideologi Pancasila. Sehingga tidak perlu diributkan. "Jadi kalau dibilang PKI itu ideologinya apa sih, sebetulnya ideologinya pancasila. Jadi...

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Deklarasi KAMI Ditolak, Orator Teriaki Gatot Nurmantyo dengan Nama Hewan

JAKARTA- Detik-detik penolakan Gatot Nurmantyo dalam deklarasi Koalisi Aksi Penyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya terekam dalam sebuah video. Ironisnya, dalam video itu, salah satu orator...

Awasi Konten Pilkada

JAKARTA - Lembaga penyelenggara pemilu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal memperkuat pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu RI, Fritz...

RUU Cipta Kerja Masih Berpolemik

JAKARTA - Kebijakan Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas di DPR RI menjadi polemik. Legislatif menyebut, aturan soal...

Pilkada 2020 Tetap Jalan Meski Pandemi, Fahri Hamzah Nilai Jokowi Bijak

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai, keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, meskipun di tengah ancaman pandemi,...