Omnibus Law Ditarget 100 Hari

Beranda Nasional Omnibus Law Ditarget 100 Hari

JAKARTA – DPR RI mengaku siap mengawal pembentukan UU Omnibus Law. Dua RUU Omnibus Law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Investasi. Kedua RUU tersebut diharapkan bisa selesai dalam 100 hari kerja. Syaratnya, pemerintah dan DPR aktif membahas hal tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Partai Gerindra bersama fraksi DPR lainnya siap mengawal RUU omnibus law. Pasalnya, Presiden Joko Widodo berharap DPR menyelesaikan RUU omnibus law dalam 100 hari kerja. “Kita siap kawal. Bukan hanya Gerindra. Tetapi banyak fraksi yang siap kawal. Sepanjang semua pihak beritikad baik menjalankan dan menyosialisasikan, saya pikir apa yang disampaikan Presiden bukan hal mustahil,” kata Sufmi di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1).

DPR akan banyak mendengarkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Pendapat masyarakat akan ditampung untuk ditindaklanjuti saat pembahasan RUU omnibus law. Terpisah, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menginginkan berbagai pihak bersabar menunggu Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang merupakan bagian dari omnibus law yang dikonsepkan Kabinet Kerja Presiden Jokowi. “Alangkah eloknya kalau semua pihak bersabar untuk menunggu pembahasan di parlemen,” imbuhnya.

Ia menyarankan, sebaiknya berbagai pihak berpikir positif terlebih dahulu dan jangan prematur untuk mengambil sikap menolak, sedangkan draf RUU-nya belum diterima secara resmi oleh parlemen. Politisi PDIP itu menyadari ada kesan penolakan dari kalangan pekerja merupakan hal wajar. Karena itu terkait dengan nasib mereka. Tetapi lebih baik bila bersabar terlebih dahulu.

Ia mengutarakan keprihatinannya terkait aksi unjuk rasa, yang rencananya bakal dilakukan secara bergelombang oleh kalangan pekerja. Karena bisa saja demonstrasi tersebut dimanfaatkan penumpang gelap. Rahmad menyarankan unjuk rasa seperti itu dapat dihindari sebelum parlemen mengkaji secara terperinci isi dari RUU Cipta Lapangan Kerja.

RUU Cipta Lapangan Kerja terdiri atas 11 klaster. Antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi anggota DPR bila pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan cepat tuntas. Kedua naskah akademik omnibus law tersebut akan diserahkan pekan depan. “Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari,” kata Jokowi. (khf/fin/rh)

Baca Juga

Mahfud MD: Pemerintah Tidak Menyalahkan Peristiwa G30S/PKI

JAKARTA- Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak menetapkan peristiwa Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI), sebagai peristiwa yang salah atau benar. Sebab itu persoalan...

Pendidikan Jangan Dikomersilkan

JAKARTA - Pembahasan tentang Perizinan Berusaha di sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja, masih berlanjut. Meskipun sebelumnya Pemerintah menyatakan mencabut 193 butir daftar inventarisasi...

Bansos Boleh Lebih dari Satu

JAKARTA - Masyarakat miskin diperbolehkan menerima lebih dari satu bantuan sosial (bansos) dampak pandemi COVID-19. Pemerintah menekankan yang terpenting bansos tepat sasaran pada warga...

Pemerintah Telah Salurkan 10 Juta Bantuan Subsidi Gaji

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah kepada 10.180.341 penerima atau sebesar 87,35 persen dari total penerima tahap I-IV sebanyak 11,6 juta...

Tracing Covid Terkendala Stigma

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 selalu menekankan pentingnya proses 3T. Yaitu testing, tracing, treatment. Namun, untuk melakukan tracing alias pelacakan terkendal stigma negatif yang...

Berita Terbaru

Bela Menteri Terawan, Teddy Gusnaidi: Mata Najwa Bukan Institusi Hukum

JAKARTA- Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menilai, apa yang dilakukan presenter Najwa Shihab di program Mata Najwa dengan melakukan...

Deretan Risiko Belanja Dana Covid-19 Rp695 T

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan terdapat sejumlah risiko terkait belanja dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab, dana yang digelontorkan tidak sedikit, yakni Rp695 triliun. Inspektur...

Waspadai Fluktuasi Harga Pangan di Akhir Tahun

JAKARTA - Harga bahan pangan biasanya mengalami fluktuasi menjelang akhir tahun. Tren ini mesti diantisipasi pemerintah dengan melakukan sejumlah kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Hal...

Infografis: Aplikasi Kuota Belajar Bakal Ditambah

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka masukan masyarakat mengenai daftar aplikasi yang bisa dibuka di dalam kuota belajar. "Kalau ada sekolah atau kampus...

Ditinggal Cerai Ustad Abdul Somad, Begini Nasib Mellya Juniarti

JAKARTA- Janda Ustaz Abdul Somad (UAS), Mellya Juniarti kini telah perlahan bangkit dari keterpurukan. Ia mulai bisa menata hidupnya bersama putra sematawayang Mizyan Hadziq...

Percepat Pernyidikan

JAKARTA - Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara atau ekspose kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus ini tim penyidik telah memeriksa...

Pinangki Bantah Pernah Sebut Nama ST Burhanudin dan Hatta Ali

JAKARTA – Pinangki Sirna Malasari menegaskan tidak pernah menyebut nama Jaksa Agung ST Burhanudin dan eks Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang belakangan...

Ilham Aidit Sindir KAMI: Kalau Mau Nyapres di 2024, Ga Usah Koar-koar Bawa Isu PKI

JAKARTA- Putra Dipa Nusantara Aidit, Ilham Aidit menyentil gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menilai, KAMI syarat dengan muatan kepentingan menuju Pilpres 2024. Untuk...

Nusantara

Bersama Masyarakat, PLN Ubah Sampah Jadi Listrik

PANGKALPINANG - Peluh Misdi bersama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Sekar Rukun, Bangka Selatan seolah terbayar setelah PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN Babel)...

Stop Isolasi Mandiri untuk Menekan Cluster Keluarga

BABEL - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerbitkan kebijakan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat terkonfirmasi COVID-19, guna menekan penyebaran di kluster keluarga. "Dalam waktu...

News

Sukmawati: PKI itu Ideologi Pancasila, Kenapa Diributkan?

JAKARTA- Sukmawati Soekarnoputri mengatakan, Partai Komunis Indonesia berideologi Pancasila. Sehingga tidak perlu diributkan. "Jadi kalau dibilang PKI itu ideologinya apa sih, sebetulnya ideologinya pancasila. Jadi...

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Pemerintah Telah Salurkan 10 Juta Bantuan Subsidi Gaji

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah kepada 10.180.341 penerima atau sebesar 87,35 persen dari total penerima tahap I-IV sebanyak 11,6 juta...

Tracing Covid Terkendala Stigma

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 selalu menekankan pentingnya proses 3T. Yaitu testing, tracing, treatment. Namun, untuk melakukan tracing alias pelacakan terkendal stigma negatif yang...

Gempa Besar dan Tsunami Pasti Berulang

JAKARTA - Gempa dan tsunami raksasa dipastikan akan terjadi berulang di jalur-jalur tunjaman lempeng. Karenanya masyarakat harus waspada dan memperkuat mitigasi untuk mencegah dan...

Jokowi Resmikan Tol Pertama di Sulawesi Utara Sepanjang 26 km

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi), meresmikan jalan tol Manado-Bitung ruas Manado-Danowudu. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa...