KPK Jangan Terlibat Politik Praktis

    JAKARTA – Sejumlah massa yang tergabung dalam Masyarakat Anti Politisasi Kasus KPK menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Jumat (17/1). Mereka meminta KPK agar tidak terjebak dalam politik praktis kala menangani suatu perkara.

    Koordinator aksi Firmansyah mengatakan, sejatinya massa mendukung segala penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri cs. Ia menyatakan, harapan bahwa KPK bakal melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal tetap ada.

    “Di awal tahun 2020 kita memiliki harapan baru kepada segenap personel KPK yang baru saja dilantik,” ujar Firmansyah.

    Hanya saja, Firmansyah mengatakan, KPK jangan sampai terjebak dalam politik praktis ketika menangani suatu perkara.

    “Kami sangat mendukung sepak terjang KPK yang menolak ‘mati’. Tapi kami juga mengingatkan KPK agar tidak menjadi KPK lama yang bermain ‘framing’ dan terjebak dalam politik praktis,” kata Firmansyah.

    Dia mengatakan sepanjang KPK berdiri dan saat sedang mengusut kasus korupsi, banyak dimanfaatkan elit politik untuk menghancurkan karakter tokoh publik. Padahal tokoh tersebut tidak sama sekali ikut serta dalam kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.

    “Seperti baru-baru ini dengan adanya kasus OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Banyak elit politik yang mencoba memframing untuk diarahkan ke Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto,” katanya.

    Begitu juga, pengakuan Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang menyatakan wakil ketua DPR Azis Syamsuddin meminta fee saat pengucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Menurutnya, hal ini juga sudah mulai digoreng oleh sejumlah elite politik dengan tujuan untuk mendiskreditkan Azis Syamsuddin agar KPK memeriksa yang bersangkutan.

    “Padahal pernyataan Mustafa itu tidak ada bukti yang kuat yang bisa membuktikan adanya permintaan fee oleh Azis Syamsuddin. Alias pernyataan orang yang sedang tertekan akibat jadi narapidana dan akan jadi narapidana lagi dengan hukuman yang sangat berat,” ujarnya.

    Contoh lainnya, Mantan Dirut PLN Sofyan Basyir sebagai korban framing dari kasus Tipikor yang ditangani KPK.

    “Dan terbukti ternyata dalam putusan pengadilan tidak terbukti secara sah kalau Sofyan Basyir itu bersalah atau terlibat dalam kasus OTT Enny Saragih Cs,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, unjuk rasa ini digelar demi mendesak jajaran Komisioner KPK untuk menyelamatkan lembaga antirasuah dari aksi ugal-ugalan. Seperti, membunuh karakter seseorang dengan mengaitkannya dengan kasus di KPK.

    “Kami mendukung penuh kerja KPK dalam mengungkap semua kasus-kasus korupsi secara profesional dan sesuai UU,” kata Firmansyah.

    Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan KPK harus mendahulukan bukti materiil, bukan dugaan dalam menangani kasus korupsi.

    “KPK harus cermat dalam melakukan pembuktian. Tidak bisa hanya mengandalkan praduga dan dugaan bahwa seseorang telah menerima suap, namun harus ada bukti materiil,” katanya.

    Bukti harus lebih didahulukan daripada dugaan. Sebab, jika tidak mampu membuktikan maka terdakwa punya kemungkinan bebas.

    Selain mantan Direktur Utama Sofyan Basir, KPK juga kalah oleh Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus BLBI.

    Kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

    Fakta-fakta itu, harus menjadi kesadaran bagi KPK bagaimana melakukan sebuah perbaikan.

    “Pembuktian tidak bisa ‘otak-atik gathuk’ (mengutak-atik sesuatu agar cocok). Misalnya seseorang datang ke sini terus kemudian ada pertemuan setelah itu dianggap terjadi kejahatan bahkan dianggap ikut membantu padahal itu belum tentu,” jelasnya.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here