KPK Jangan Terlibat Politik Praktis

Beranda Nasional KPK Jangan Terlibat Politik Praktis

JAKARTA – Sejumlah massa yang tergabung dalam Masyarakat Anti Politisasi Kasus KPK menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Jumat (17/1). Mereka meminta KPK agar tidak terjebak dalam politik praktis kala menangani suatu perkara.

Koordinator aksi Firmansyah mengatakan, sejatinya massa mendukung segala penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri cs. Ia menyatakan, harapan bahwa KPK bakal melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal tetap ada.

“Di awal tahun 2020 kita memiliki harapan baru kepada segenap personel KPK yang baru saja dilantik,” ujar Firmansyah.

Hanya saja, Firmansyah mengatakan, KPK jangan sampai terjebak dalam politik praktis ketika menangani suatu perkara.

“Kami sangat mendukung sepak terjang KPK yang menolak ‘mati’. Tapi kami juga mengingatkan KPK agar tidak menjadi KPK lama yang bermain ‘framing’ dan terjebak dalam politik praktis,” kata Firmansyah.

Dia mengatakan sepanjang KPK berdiri dan saat sedang mengusut kasus korupsi, banyak dimanfaatkan elit politik untuk menghancurkan karakter tokoh publik. Padahal tokoh tersebut tidak sama sekali ikut serta dalam kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.

“Seperti baru-baru ini dengan adanya kasus OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Banyak elit politik yang mencoba memframing untuk diarahkan ke Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto,” katanya.

Begitu juga, pengakuan Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang menyatakan wakil ketua DPR Azis Syamsuddin meminta fee saat pengucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Menurutnya, hal ini juga sudah mulai digoreng oleh sejumlah elite politik dengan tujuan untuk mendiskreditkan Azis Syamsuddin agar KPK memeriksa yang bersangkutan.

“Padahal pernyataan Mustafa itu tidak ada bukti yang kuat yang bisa membuktikan adanya permintaan fee oleh Azis Syamsuddin. Alias pernyataan orang yang sedang tertekan akibat jadi narapidana dan akan jadi narapidana lagi dengan hukuman yang sangat berat,” ujarnya.

Contoh lainnya, Mantan Dirut PLN Sofyan Basyir sebagai korban framing dari kasus Tipikor yang ditangani KPK.

“Dan terbukti ternyata dalam putusan pengadilan tidak terbukti secara sah kalau Sofyan Basyir itu bersalah atau terlibat dalam kasus OTT Enny Saragih Cs,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, unjuk rasa ini digelar demi mendesak jajaran Komisioner KPK untuk menyelamatkan lembaga antirasuah dari aksi ugal-ugalan. Seperti, membunuh karakter seseorang dengan mengaitkannya dengan kasus di KPK.

“Kami mendukung penuh kerja KPK dalam mengungkap semua kasus-kasus korupsi secara profesional dan sesuai UU,” kata Firmansyah.

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan KPK harus mendahulukan bukti materiil, bukan dugaan dalam menangani kasus korupsi.

“KPK harus cermat dalam melakukan pembuktian. Tidak bisa hanya mengandalkan praduga dan dugaan bahwa seseorang telah menerima suap, namun harus ada bukti materiil,” katanya.

Bukti harus lebih didahulukan daripada dugaan. Sebab, jika tidak mampu membuktikan maka terdakwa punya kemungkinan bebas.

Selain mantan Direktur Utama Sofyan Basir, KPK juga kalah oleh Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus BLBI.

Kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

Fakta-fakta itu, harus menjadi kesadaran bagi KPK bagaimana melakukan sebuah perbaikan.

“Pembuktian tidak bisa ‘otak-atik gathuk’ (mengutak-atik sesuatu agar cocok). Misalnya seseorang datang ke sini terus kemudian ada pertemuan setelah itu dianggap terjadi kejahatan bahkan dianggap ikut membantu padahal itu belum tentu,” jelasnya.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, dalam menangangi kasus korupsi pihaknya melangkah berdasarkan bukti. Bahkan, sambungnya, KPK kembali mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap Direktur Utama Sofyan Basir dan Syafruddin Arsyad Temenggung .

“KPK pun punya alasan dan landasan yang kuat terkait pengajuan tersebut,” ujar Ali Fikri kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (17/1).

Ia menyatakan, proses persidangan masih berlangsung di pengadilan. Ia mempersilakan publik untuk mengikuti jalannya persidangan guna menelusuri bukti-bukti yang dikantongi KPK.

“Perkara sedang berproses di pengadilan, kita ikuti bersama karena itu terbuka untuk umum. Soal perbedaan pendapat sah-sah saja saya kira,” kata Ali Fikri.(riz/gw/fin)

Baca Juga

Mahfud MD: Pemerintah Tidak Menyalahkan Peristiwa G30S/PKI

JAKARTA- Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak menetapkan peristiwa Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI), sebagai peristiwa yang salah atau benar. Sebab itu persoalan...

Pendidikan Jangan Dikomersilkan

JAKARTA - Pembahasan tentang Perizinan Berusaha di sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja, masih berlanjut. Meskipun sebelumnya Pemerintah menyatakan mencabut 193 butir daftar inventarisasi...

Bansos Boleh Lebih dari Satu

JAKARTA - Masyarakat miskin diperbolehkan menerima lebih dari satu bantuan sosial (bansos) dampak pandemi COVID-19. Pemerintah menekankan yang terpenting bansos tepat sasaran pada warga...

Pemerintah Telah Salurkan 10 Juta Bantuan Subsidi Gaji

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah kepada 10.180.341 penerima atau sebesar 87,35 persen dari total penerima tahap I-IV sebanyak 11,6 juta...

Tracing Covid Terkendala Stigma

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 selalu menekankan pentingnya proses 3T. Yaitu testing, tracing, treatment. Namun, untuk melakukan tracing alias pelacakan terkendal stigma negatif yang...

Berita Terbaru

Infografis: Cara Daftar BLT Rp500 ribu

JAKARTA - Pemerintah memberikan bansos BLT Rp500 ribu per penerima bagi mereka yang tak terdaftar sebagai PKH. Jumlah penerima ditotal mencapai 9 juta orang....

Penyidikan Selesai, Nurhadi Segera Disidang

JAKARTA - Penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) 2011-2016 yang menyeret mantan Sekretaris MA Nurhadi dan sang...

Bela Menteri Terawan, Teddy Gusnaidi: Mata Najwa Bukan Institusi Hukum

JAKARTA- Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menilai, apa yang dilakukan presenter Najwa Shihab di program Mata Najwa dengan melakukan...

Deretan Risiko Belanja Dana Covid-19 Rp695 T

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan terdapat sejumlah risiko terkait belanja dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab, dana yang digelontorkan tidak sedikit, yakni Rp695 triliun. Inspektur...

Waspadai Fluktuasi Harga Pangan di Akhir Tahun

JAKARTA - Harga bahan pangan biasanya mengalami fluktuasi menjelang akhir tahun. Tren ini mesti diantisipasi pemerintah dengan melakukan sejumlah kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Hal...

Infografis: Aplikasi Kuota Belajar Bakal Ditambah

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka masukan masyarakat mengenai daftar aplikasi yang bisa dibuka di dalam kuota belajar. "Kalau ada sekolah atau kampus...

Ditinggal Cerai Ustad Abdul Somad, Begini Nasib Mellya Juniarti

JAKARTA- Janda Ustaz Abdul Somad (UAS), Mellya Juniarti kini telah perlahan bangkit dari keterpurukan. Ia mulai bisa menata hidupnya bersama putra sematawayang Mizyan Hadziq...

Percepat Pernyidikan

JAKARTA - Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara atau ekspose kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus ini tim penyidik telah memeriksa...

Nusantara

Bersama Masyarakat, PLN Ubah Sampah Jadi Listrik

PANGKALPINANG - Peluh Misdi bersama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Sekar Rukun, Bangka Selatan seolah terbayar setelah PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN Babel)...

Stop Isolasi Mandiri untuk Menekan Cluster Keluarga

BABEL - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerbitkan kebijakan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat terkonfirmasi COVID-19, guna menekan penyebaran di kluster keluarga. "Dalam waktu...

News

Sukmawati: PKI itu Ideologi Pancasila, Kenapa Diributkan?

JAKARTA- Sukmawati Soekarnoputri mengatakan, Partai Komunis Indonesia berideologi Pancasila. Sehingga tidak perlu diributkan. "Jadi kalau dibilang PKI itu ideologinya apa sih, sebetulnya ideologinya pancasila. Jadi...

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Pemerintah Telah Salurkan 10 Juta Bantuan Subsidi Gaji

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah kepada 10.180.341 penerima atau sebesar 87,35 persen dari total penerima tahap I-IV sebanyak 11,6 juta...

Tracing Covid Terkendala Stigma

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 selalu menekankan pentingnya proses 3T. Yaitu testing, tracing, treatment. Namun, untuk melakukan tracing alias pelacakan terkendal stigma negatif yang...

Gempa Besar dan Tsunami Pasti Berulang

JAKARTA - Gempa dan tsunami raksasa dipastikan akan terjadi berulang di jalur-jalur tunjaman lempeng. Karenanya masyarakat harus waspada dan memperkuat mitigasi untuk mencegah dan...

Jokowi Resmikan Tol Pertama di Sulawesi Utara Sepanjang 26 km

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi), meresmikan jalan tol Manado-Bitung ruas Manado-Danowudu. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa...