KPK Harus Terbuka Soal Kebocoran Sprinlidik

Beranda Politik KPK Harus Terbuka Soal Kebocoran Sprinlidik

JAKARTA – Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka soal dugaan kebocoran surat perintah penyelidikan (sprinlidik) atas nama Wahyu Setiawan ke publik. KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) harus membeberkan ke publik siapa aktor yang sengaja membocorkan informasi rahasia tersebut.

Perwakilan FOINI Wana Alamsyah turut mendesak Dewas KPK untuk melaporkan pihak yang diduga membocorkan sprinlidik tersebut ke kepolisian. Hal ini, menurutnya, dapat dilakukan jika mengacu pada mekanisme hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Dewan Pengawas KPK harus menelusuri aktor yang memberikan informasi sprinlidik atas nama Wahyu Setiawan kepada Masinton Pasaribu,” ujar Wana kepada awak media, Jumat (17/1).

Polemik ini bermula saat Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menunjukkan sepucuk surat yang diklaim merupakan sprinlidik kasus dugaan suap Komisioner KPU nonaktif Wahyu Setiawan di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (14/1) lalu. Berdasarkan tangkapan layar, sprinlidik itu ditandatangani oleh mantan Ketua KPK Agus Rahardjo tertanggal 20 Desember 2019.

Wana menyatakan, sprinlidik bukan merupakan informasi yang terbuka untuk publik berdasarkan situs resmi KPK. Jika mengacu pada Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kata Wana, tindakan yang dilakukan Masinton diduga dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, atau bahkan membahayakan keselamatan serta kehidupan penegak hukum.

“Hal ini mengakibatkan adanya konsekuensi hukum yaitu pidana apabila seseorang menyampaikan informasi yang dikecualikan atau rahasia kepada publik,” ungkapnya.

Wana menyatakan, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi dalam proses penanganan perkara oleh KPK. Berdasarkan catatan FOINI, ia menyebutkan, sedikitnya terdapat empat informasi rahasia terkait penanganan kasus yang bocor ke publik.

Pertama, draft surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum terkait kasus korupsi proyek Hambalang. Pada saat itu, kata Wana, KPK merespons dengan membentuk komite etik untuk mengusut bocornya surat tersebut.

“Hasilnya Sekretaris Ketua KPK Abraham Samad, Wiwin Suwandi, dipecat karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik,” kata dia.

Kedua, sprindik atas nama Jero Wacik selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kasus suap di lingkungan SKK Migas. Ketiga, sprindik atas nama Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor terkait kasus pemberian izin di Bogor. Keempat, sprindik atas nama Setya Novanto selaku Ketua DPR terkait kasus PON di Riau.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri menegaskan, pihaknya tak mengetahui secara persis sumber Masinton mendapatkan sprinlidik tersebut. Ia pun meragukan keaslian surat tersebut.

“Karena yang jelas bahwa kami dari KPK tidak pernah memberikan surat perintah penyelidikan kepada pihak manapun selain pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara. Sudah sangat jelas,” tutur Ali Fikri.

Masinton Pasaribu sebelumnya menceritakan bagaimana dirinya bisa memiliki sprinlidik tersebut. Ia menyebut, surat tersebut didapatnya dalam sebuah map di Gedung DPR RI, Selasa (14/1), dari seseorang yang mempekenalkan diri bernama Novel Yudi Harahap.

Masinton menyatakan, orang itu mengatakan map tersebut sebagai bahan pengaduan masyarakat kepada Komisi III DPR. Karena saat itu dirinya sedang memiliki banyak urusan, map yang diberikan itu tak langsung dibuka dan dibaca. Kemudiaan sesampainya di ruang kerja, barulah dibuka bersamaan dengan surat dan dokumen lain.

“Pada saat saya buka, map tersebut berisi selembar kertas yang bertuliskan surat perintah penyelidikan KPK dengan nomor 146/01/12/2019, tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo,” kata dia.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap pun mengaku tak kenal dengan orang yang dimaksud Masinton tersebut. Selama bertugas di KPK, ia tak pernah bertemu ataupun berinteraksi dengan pegawai bernama Novel Yudi Harahap.

“Selama 13 tahun saya bekerja di KPK, tidak pernah ada nama itu di institusi ini,” kata Yudi saat dimintai konfirmasi. (riz/gw/fin)

Baca Juga

Ilham Aidit Sindir KAMI: Kalau Mau Nyapres di 2024, Ga Usah Koar-koar Bawa Isu PKI

JAKARTA- Putra Dipa Nusantara Aidit, Ilham Aidit menyentil gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menilai, KAMI syarat dengan muatan kepentingan menuju Pilpres 2024. Untuk...

Masih Ada Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 prihatin dan kecewa terhadap tahapan Pilkada Serentak 2020. Sejumlah pelanggaran selama kampanye masih dilakukan pasangan calon kepala daerah. Yang...

Tengku Zulkarnain: Rezim Ini Mirip Orde Lama, Beri ‘Angin’ untuk PKI

JAKARTA- Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain menilai, di pemerintahan Joko Widodo, Komunisme atau PKI diberi 'angin'. Sikap Pemerintah tidak begitu responsif terhadap adanya isu-isu kebangkitan...

Deklarasi KAMI Ditolak, Orator Teriaki Gatot Nurmantyo dengan Nama Hewan

JAKARTA- Detik-detik penolakan Gatot Nurmantyo dalam deklarasi Koalisi Aksi Penyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya terekam dalam sebuah video. Ironisnya, dalam video itu, salah satu orator...

Awasi Konten Pilkada

JAKARTA - Lembaga penyelenggara pemilu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal memperkuat pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu RI, Fritz...

Berita Terbaru

Percepat Pernyidikan

JAKARTA - Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara atau ekspose kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus ini tim penyidik telah memeriksa...

Pinangki Bantah Pernah Sebut Nama ST Burhanudin dan Hatta Ali

JAKARTA – Pinangki Sirna Malasari menegaskan tidak pernah menyebut nama Jaksa Agung ST Burhanudin dan eks Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang belakangan...

Ilham Aidit Sindir KAMI: Kalau Mau Nyapres di 2024, Ga Usah Koar-koar Bawa Isu PKI

JAKARTA- Putra Dipa Nusantara Aidit, Ilham Aidit menyentil gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menilai, KAMI syarat dengan muatan kepentingan menuju Pilpres 2024. Untuk...

Guru-guru Gembira

JAKARTA - Kabar baik bagi 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi Februari 2019 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)...

Vandalisme di Mushollah, Ferdinand: Pelaku Bukan Non Muslim, Itu Kaum Intoleran

JAKARTA- Tindakan vandalisme terjadi di Mushollah Darussalam yang terletak di RT 5/8 Perum Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Pasar Kemis Tangerang. Pelaku menulis narasi-narasi provokatif...

Penyaluran Subsidi Internet Belum Capai Target

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, hingga September 2020 realisasi bantuan paket data internet telah disalurkan kepada 27,3 juta guru, siswa, mahasiswa...

Infografis: Pemberian Vaksin Pada 6 Kelompok Masyarakat Prioritas

JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sedang mematangkan sasaran dan prioritas kelompok masyarakat yang akan mendapat vaksin COVID-19. Sasaran prioritas vaksin sesuai dengan kelompok...

Masih Ada Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 prihatin dan kecewa terhadap tahapan Pilkada Serentak 2020. Sejumlah pelanggaran selama kampanye masih dilakukan pasangan calon kepala daerah. Yang...

Nusantara

Bersama Masyarakat, PLN Ubah Sampah Jadi Listrik

PANGKALPINANG - Peluh Misdi bersama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Sekar Rukun, Bangka Selatan seolah terbayar setelah PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN Babel)...

Stop Isolasi Mandiri untuk Menekan Cluster Keluarga

BABEL - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerbitkan kebijakan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat terkonfirmasi COVID-19, guna menekan penyebaran di kluster keluarga. "Dalam waktu...

News

Sukmawati: PKI itu Ideologi Pancasila, Kenapa Diributkan?

JAKARTA- Sukmawati Soekarnoputri mengatakan, Partai Komunis Indonesia berideologi Pancasila. Sehingga tidak perlu diributkan. "Jadi kalau dibilang PKI itu ideologinya apa sih, sebetulnya ideologinya pancasila. Jadi...

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Deklarasi KAMI Ditolak, Orator Teriaki Gatot Nurmantyo dengan Nama Hewan

JAKARTA- Detik-detik penolakan Gatot Nurmantyo dalam deklarasi Koalisi Aksi Penyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya terekam dalam sebuah video. Ironisnya, dalam video itu, salah satu orator...

Awasi Konten Pilkada

JAKARTA - Lembaga penyelenggara pemilu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal memperkuat pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu RI, Fritz...

RUU Cipta Kerja Masih Berpolemik

JAKARTA - Kebijakan Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas di DPR RI menjadi polemik. Legislatif menyebut, aturan soal...

Pilkada 2020 Tetap Jalan Meski Pandemi, Fahri Hamzah Nilai Jokowi Bijak

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai, keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, meskipun di tengah ancaman pandemi,...